PDI Perjuangan Luncurkan Buku tentang Kepedulian Megawati Melestarikan Alam
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP PDI Perjuangan meluncurkan buku ‘Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam’, yang dipusatkan di kantor pusat Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (24/3). Buku yang mengisahkan pengalaman Megawati dalam merawat lingkungan itu akan menjadi panduan bagi setiap kader PDI Perjuangan untuk peduli terhadap lingkungan.
Menurut Hasto, Ketum Megawati memang sejak dulu mengajarkan kepada para kader untuk peduli lingkungan. Hasto juga menilai Presiden Kelima RI itu selalu mendorong politik kebangsaan harus juga mengedepankan politik lingkungan.
“Kami di partai oleh Bu Megawati agak terharu, karena beliau selalu mengajarkan kami berpolitik itu merawat kehidupan, berpolitik itu membangun peradaban. Maka kebiasaan beliau menanam bagi kami itu jadi sesuatu tradisi kontemplasi yang di mana bagi seluruh kader PDI Perjuangan sangat penting,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/3).
Hasto menjelaskan, ketua umumnya itu mengajarkan nilai luhur tentang kebudayaan memayu hanuning bawana. Maknaya, seluruh manusia harus menyatu dengan alam raya. Apalagi Indonesia merupakan negara yang dikaruniai keindahan yang luar biasa serta keanekaragaman flora dan fauna.
“Kami harus kembangkan sebagai suatu bentuk semangat untuk berdikari. Kalau kami melihat dari apa yang disampaikan Bu Mega, rasanya kami harus terus membangun semangat juang itu agar Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini, mampu berdaulat di bidang pangan sehingga kita tidak perlu lagi impor. Karena tinggal kemauan dari kita,” jelas Hasto.
Dua penulis buku Merawat Pertiwi ini, yaitu Kristin Samah dan Maria Karsia menyampaikan latar belakang dan isi karya mereka itu.
Kristin menjelaskan, buku kelima yang ditulisnya itu untuk Megawati mengandung banyak nilai-nilai kehidupan. Kristin menjelaskan, pihaknya menampilkan sosok yang berbeda dari Megawati yang selama ini dikenal mapan di bidang politik.
“Ini jauh lebih bernilai dari sekadar politik, buku yang terakhir ini. Kalau mengutip pernyataan Pak Sekjen di prolog, ini adalah kitab kehidupan,” kata Kristin.
Dalam buku ini, kata Kristin, pihaknya memperbanyak foto yang monumental dan menuliskan kutipan langsung dari Megawati. Dia menilai metode tersebut membuat buku ini enak sekaligus ringan dibaca.
“Bukan karena pendek-pendek naskahnya, bobotnya kurang. Justru bobotnya sangat substansial. Karena berbicara soal politik pangan, politik, cara berpolitik yang beradab dan seterusnya. Banyak sekali nilai-nilainya,” jelas Kristin.
Sementara itu, Maria menjelaskan, banyak pelajaran yang dipetik dari seorang Megawati di dalam buku ini. Maria mengaku Megawati banyak mengenal tanaman, termasuk tanaman langka. Bahkan, Megawati juga menceritakan kunang-kunang di balik kehidupan.
Maria juga mengaku harus mencari foto kunang-kunang dari berbagai daerah. Dia menyadari hal itu sangat sulit. Dia mengaku mencari kunang-kunang di Jakarta dan Jawa Barat, tetapi tak kunjung didapat. Akhirnya, kata Maria, kunang-kunang berhasil ditemui di Tabanan, Bali.
“Oleh Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti, itu ada rupanya di Tabanan. Karena masih persawahan tidak adanya pestisida, jadi kunang-kunang nyaman di situ. Kunang-kunangnya hidup di situ. Itu adalah indikator kehidupan. Itu baru saya sadari dan itu adalah ajaran Ibu Mega yang disampaikan kepada kadernya. Jagalah lingkungan lalu berikanlah keseimbangan pada ekosistem,” jelas Maria.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup I Made Urip menilai buku ini membuktikan bahwa kehidupan putri Proklamator RI Bung Karno itu layak menjadi teladan rakyat. Khususnya bagi kader partai. Dia mendorong semua kader PDI Perjuangan untuk membaca buku ini.
“Kami juga atas perintah Bu Megawati mencanangkan gerakan menanam yang dilakukan secara insentif. Mudah-mudahan lingkungan kita lestari,” kata Made Urip yang juga anggota Komisi IV DPR itu.
Di acara itu, hadir juga Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
