Connect with us

PDI Perjuangan: Fadli Zon Hanya Mampu Beri Kritik, Tanpa Berbuat Nyata!

Politis Partai Gerindra Fadli Zon

Jakarta – PDI Perjuangan angkat bicara terkait sindiran politisi Partai Gerindra Fadli Zon terhadap Presiden Joko Widodo yang meresmikan Sirkuit Mandalika, namun belum mengunjungi warga terdampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Fadli Zon hanya mampu memberikan kritik tanpa berbuat nyata.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan dan kader partai sudah turun langsung ke wilayah terdampak banjir di Sintang. Begitu pun Presiden Jokowi yang langsung memberikan arahan kepada Mensos Tri Rismaharini untuk bergerak membantu warga terdampak banjir.

“Politik itu satunya kata dan perbuatan. PDI Perjuangan sangat memahami kondisi banjir di Kalbar. Bahkan partai melalui Baguna partai sudah bergerak cepat. Bu Risma sebagai Menteri Sosial juga sudah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi dan langsung bergerak, turun membantu rakyat di Kalbar. Berhari-hari di Kalbar. Demikian pula Lazarus, Ketua DPD PDI Perjuangan dan sekaligus Ketua Komisi V DPR RI, sudah terjun langsung membantu rakyat. Sementara itu, Pak Fadli Zon hanya memberikan kritik tanpa perbuatan nyata,” kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (13/11/2021).

Hasto Kristiyanto, yang menjalankan fungsi komunikasi politik PDIP, menilai sikap politik Fadli Zon selalu berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, padahal Partai Gerindra bagian dari partai koalisi. Apalagi selama ini hubungan Prabowo dan Megawati berjalan sangat baik.

“Pak Fadli Zon dalam perspektif politik, dalam catatan PDI Perjuangan, tampak selalu berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Sementara itu, Partai Gerindra sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo juga sangat baik. Demikian pula antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga berjalan baik, saling menghormati sebagai sesama partai yang berada di dalam pemerintahan,” ujarnya.

Fadli Zon, yang selalu mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, menurut Hasto, akan menuai respons dari Gerindra. Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP tak ikut cawe-cawe dengan urusan internal Partai Gerindra.

“PDI Perjuangan tidak bermaksud campur tangan rumah tangga partai lain. Namun, dengan sikap Fadli Zon yang hanya bisa mengkritik tanpa karya nyata bagi rakyat, kami yakini akan mendapat respons dari internal Gerindra. Selanjutnya, sebagai partai yang juga memiliki disiplin, Partai Gerindra tentunya akan mengambil sikap atas pernyataan Pak Fadli Zon yang berbeda dengan sikap politik partainya. Meskipun hal tersebut, sekali lagi, menjadi kewenangan internal Partai Gerindra dan kami tidak bermaksud campur tangan,” ucap Hasto.

Selanjutnya, Hasto pun menceritakan bahwa Jokowi membangun setiap daerah di Indonesia tanpa melihat latar belakang politik warga di daerah itu. Sementara itu, Fadli Zon, kata Hasto, tak melihat hasil kerja yang dilakukan Jokowi tersebut.

“Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membangun NTB, termasuk event internasional, juga penting bagi masyarakat NTB dan sebagai pelaksanaan konsepsi pembangunan Indonesia-sentris. Pak Jokowi tidak melihat apa dan bagaimana hasil pileg dan pilpres di NTB. Namun tugas sebagai presiden adalah mendorong kemajuan yang berkeadilan di semua wilayah NKRI tanpa membeda-bedakan pilihan politik ya. Itu yang seharusnya dilihat Pak Fadli Zon,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menjajal langsung Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Fadli Zon lalu menyindir Jokowi soal banjir di Kabupaten Sintang, Kalbar.

“Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut,” tulis Fadli di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, seperti dilihat, Sabtu (13/11).

Untuk diketahui, banjir telah merendam Sintang lebih dari dua pekan. Banjir di sana belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya selama 30 hari terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021. Tercatat ada 140 ribu lebih warga yang terkena dampak banjir tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hadiri WEF, Presiden Jokowi Paparkan Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres

Bogor – Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau. Strategi tersebut yaitu pertama, melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

“Kedua, kebijakan net zero emissions, di mana dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan tahun 2030. Ketiga, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau,” ujar Presiden dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa upaya konservasi dan restorasi lingkungan cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, laju deforestasi turun signifikan sampai 75 persen pada periode tahun 2019-2020, di angka 115 ribu hektare.

Selain itu, kebakaran hutan juga turun drastis. Jumlah titik panas (hotspot) pada tahun 2021 mencapai 1.369 titik, menurun jauh dari tahun 2014 sebanyak 89.214 titik. Demikian pula dengan luas lahannya yang pada tahun 2021 mencapai 229 ribu hektare, turun dari tahun 2014 yang mencapai 1,7 juta hektare.

Restorasi lahan gambut juga berjalan baik. Pada rentang 2016 hingga 2021, lahan gambut seluas 3,74 juta hektare telah direstorasi. Di samping itu, rehabilitasi mangrove dilakukan besar-besaran yang mencakup 50 ribu hektare lahan pada 2020-2021.

“Target 2024 600 ribu hektare, terluas di dunia dengan daya serap karbon empat kali lipat dibanding hutan tropis, bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10-12 kali lipat,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan konservasi dan restorasi, yaitu melalui pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Badan tersebut mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan prinsip berkelanjutan yang kredibel dan akuntabel.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk, yaitu skema pembiayaan inovatif untuk membiayai agenda pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan government bonds kategori Environmental, Social, and Governance (ESG) bertujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Pemerintah juga melakukan pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi. Di samping itu, juga penerapan budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN dan menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim.

Presiden Jokowi meyakini bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar global dalam skema perdagangan karbon dunia. Bahkan, Indonesia diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon Peru, Kenya, dan Brasil sebagai sesama negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia.

“Pembentukan harga carbon by country di Indonesia juga relatif bersaing dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India,” lanjutnya.

Indonesia juga telah memiliki beberapa proyek percontohan REDD+ dengan skema Result-Based Payment (RBP), seperti Green Climate Fund (GCF), Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan Bio Carbon Fund (BCF) dengan total nilai komitmen sekitar USD273,8 juta.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Transisi Energi Perlu Dukungan dan Kontribusi dari Negara Maju

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Pada KTT COP-26 di Glasgow, Indonesia telah berkomitmen untuk secara bertahap memulai transisi energi menuju energi yang ramah lingkungan. Namun, transisi energi memerlukan pembiayaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau.

Dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu didukung dengan teknologi dan pendanaan.

“Bagi negara berkembang seperti Indonesia, harus didukung teknologi dan pendanaan, agar tidak terlalu membebani masyarakat, industri, dan keuangan negara. Indonesia membutuhkan USD50 miliar untuk transformasi menuju EBT, dan butuh USD37 miliar untuk sektor kehutanan, guna lahan dan karbon laut,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden meyakini bahwa sumber pendanaan dan alih teknologi akan menjadi game changer.

“Pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan. Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan dari banyak negara berkembang dan negara miskin,” imbuhnya.

Menurut Presiden, hasil konkret dari upaya-upaya tersebut hanya bisa dibuktikan oleh kuatnya kerja sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan perlu bekerja sama secara domestik dan global. Di dalam negeri, pemerintah bekerja sama dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil atau terjangkau.

“Kerja sama di tingkat internasional, pemerintah telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) memulai Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism) atau ETM dari batu bara ke energi terbarukan,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Indonesia Akan Dorong Penguatan Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Krisis Covid-19 telah menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Kolaborasi saat ini, seperti Covax Facility, hanyalah solusi sesaat. Selain itu, peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga belum mencakup banyak hal strategis bagi kehidupan dunia.

“Oleh karena itu, ke depan, kita perlu solusi permanen, agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia juga akan mendorong penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) di sektor keuangan. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu fokus Indonesia pada Presidensi G20.

Menurut Presiden Jokowi, badan tersebut memiliki tugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, obat dan alat kesehatan. Selain itu, juga untuk merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama.

“Memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain pengelolaan hak paten, akses terhadap teknologi, investasi produksi alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lain,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa untuk membangun arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut dibutuhkan pembiayaan bersama. Presiden meyakini bahwa biaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian akibat kerapuhan sistem kesehatan global, sebagaimana saat dunia menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Seharusnya, negara-negara maju tidak berkeberatan untuk mendukung inisiatif bersama ini,” tandasnya.

Baca Selengkapnya