Connect with us
Parlemen

Paspor Diplomatik Jadi PR Pimpinan BURT Terpilih

Paspor Diplomatik Jadi PR Pimpinan BURT Terpilih
Pimpinan BURT. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terpilih Periode 2019-2024 Agung Budi Santoso mengatakan masih terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) DPR RI yang masih belum tuntas pada periode sebelumnya. Tidak hanya memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan Anggota Dewan, menurutnya penguatan dari jajaran Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR RI juga diperlukan.

“Banyak PR yang masih ada menjadi tanggungan kita, yang belum tuntas di periode lalu tentunya itu akan kita teruskan. Kita juga harus memperjuangkan aspirasi teman-teman, tidak hanya Anggota DPR tapi juga jajaran Kesetjenan, karena Setjen adalah supporting system,” kata Agung kepada Parlementaria, usai pelantikan Pimpinan BURT DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2019).

Adapun mengenai PR yang belum tuntas, lanjut politisi Partai Demokrat tersebut, diantaranya mengenai paspor hitam atau paspor diplomatik bagi Anggota DPR. Hal tersebut diperlukan mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengatur tentang tugas diplomasi anggota dewan.

“Tupoksi BURT memperjuangkan dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam cakupan UU MD3. Jadi yang diperjuangkan, misalnya mengenai paspor hitam atau paspor diplomatik untuk para Anggota DPR,” lanjutnya yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua BURT pada periode DPR RI sebelumnya.

Sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 37 disebutkan bahwa Paspor Diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia, dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Selain Presiden, Wakil Presiden, dan Pimpinan Lembaga Negara, pejabat setingkat menteri juga termasuk Warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan ‘paspor hitam’. “(Paspor diplomatik) Itu di MD3 sudah ada, cuma belum berjalan, ini PR kita. Tentunya kita juga akan berkolaborasi dengan Komisi III dan Komisi I, jadi banyak sekali,” jelas Legislator daerah pemilihan Jawa Barat I ini.

Sejumlah pekerjaan rumah lainnya, masih kata Agung, termasuk perlu ditingkatkannya pengawasan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi anggota dan karyawannya. “Selain peningkatan pengawasan Jamkestama VVIP yang diperuntukkan bagi anggota, kita juga perlu memastikan agar teman-teman pegawai juga mendapatkan BPJS baik Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diantaranya itu,” lanjut Agung.

Tidak hanya itu, perjuangan menuju Parlemen Modern yang mampu berdiri secara mandiri baik dari aspek anggaran dan segi kepegawaian juga turut menjadi ‘PR’ bersama. “Saya juga sudah usulkan kepada Ibu Ketua (Ketua DPR RI Puan Maharani), bahwa kita perjuangkan menjadi mandiri anggaran dan mandiri kepegawaian. Ini menjadi PR, bukan hanya PR BURT, tapi juga PR kita sebagai DPR,” pungkasnya. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua DPR Imbau Masyarakat Antisipasi Aksi Terorisme

Oleh

Fakta News
Ketua DPR Imbau Masyarakat Antisipasi Aksi Terorisme
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan kegiatan seperti biasa, menyusul terjadinya aksi ledakan bom bunuh diri di area Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi. Aksi ini membuat sejumlah petugas di Polrestabes Medan mengalami luka-luka.

Kendati demikian, ia meminta masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap serangan teroris. “Jangan takut, kita lawan, kita antisipasi dan tetap lakukan kegiatan sehari-hari, jangan sampai kita surut (berkegiatan),” tegas Puan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, antisipasi terhadap serangan terorisme juga memerlukan peran masyarakat, bukan hanya tugas kepolisian semata. Mengingat ada perubahan perilaku aksi teror, menurut Puan kebanyakan kasus terorisme saat ini dilakukan dilakukan oleh individu bukan lagi kelompok.

“Kalau dulunya disampaikan bahwa terorisme dilakukan secara berjamaah, ternyata sekarang sudah dilakukan individu. Jadi, kita harus melakukan antisipasi bersama bagaimana ke depannya tidak terjadi kembali, apalagi sudah berulang kali kejadiannya di objek-objek vital, salah satunya kantor polisi,” jelas Puan.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu menambahkan, masyarakat harus bahu-membahu meningkatkan antisipasi bersama, sebab aksi terorisme justru kerap dilakukan di tempat yang dianggap aman. “Ada indikasi hal itu dilakukan di tempat yang aman, nah ini harus jadi antisipasi secara menyeluruh. Perlu kesadaran masyarakat untuk melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan,” pesannya.

Sebagaimana diberitakan berbagai, terjadi ledakan bom bunuh diri di areal Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said Medan,  Rabu pagi. Pelaku bom bunuh diri disebut-sebut berjumlah dua orang, yang masuk ke lokasi dengan menggunakan jaket ojek online. Akibat kejadian tersebut, sebanyak lima orang petugas dan satu orang pengunjung Polrestabes Medan mengalami luka-luka. (ann/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan

Oleh

Fakta News
Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan kekerasan dan kerja paksa pada anak-anak Indonesia masih banyak terjadi di sejumlah wilayah. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus segera mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi.

“Saya ambil contoh belum lama ini di Riau pernah terjadi bully anak SMP yang dilakukan oleh seniornya, sehingga korban itu hidungnya mengalami luka. Jadi kekerasan pada anak ini tetap berjalan, bagaimana program Kementerian terkait dalam menyelesaikan ini agar tidak terjadi kembali,” tanya Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Achmad mengusulkan, KPPPA harus menyediakan psikolog pendamping  terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan agar tidak terjadi gangguan kejiwaan ke depannya. “Kira-kira Kementerian terkait punya tidak solusi? Contohnya seperti menyediakan pendamping psikologi agar anak yang menjadi korban kekerasan ini tidak mengalami gangguan kejiwaan,” saran politisi Partai Demokrat ini.

Achmad berpendapat, selain menjadi korban kekerasan, anak-anak Indonesia juga dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh orang tuanya. “Kita tahu wajib belajar kan 12 tahun, tapi masih banyak anak usia sekolah yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Jadi hal ini harus menjadi perhatian serius juga,” kata Achmad.

Legislator daerah pemilihan Riau I ini menilai KPPPA harus memberikan saksi yang berat bagi setiap orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya pada usia sekolah. “Solusi yang tepat juga Kementerian PPPA ini harus memberikan saksi bagi orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya kira-kira bisa atau tidak,” tegasnya. (tn/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintahan Desa dan Kecamatan Perlu Diperkuat

Oleh

Fakta News
Pemerintahan Desa dan Kecamatan Perlu Diperkuat
Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko menyarankan agar struktur pemerintahan tingkat bawah yang ada di desa dan kecamatan diperkuat. Menurutnya pemerintahan tingkat desa dan kecamatan memiliki peran strategis dalam mengeksekusi program peningkatan kesejahteraan. Pasalnya di level ini pelayanan publik langsung menyentuh pada masyarakat.

“Saran kami, kiranya struktur pemerintah level bawah itu perlu diperkuat. Saya mulai dari kecamatan dan desa. Peran Camat sebenarnya sangat-sangat strategis, mana kala diperkuat tentunya bisa lebih efektif,” papar Heru saat Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Hal tersebut dia sampaikan, karena tiga lembaga tersebut bisa menjadi institusi think tank untuk Presiden. “Saya melihat setidak-tidaknya tiga institusi ini, bisa dikatakan merupakan brand center, think tank-nya presiden, tentu ada menteri-menteri lainnya secara sektoktoral yang menangani,” ujar Heru.

Menurutnya, institusi pelayanan publik di tingkat desa masih banyak kekurangan, sehingga penguatan di berbagai bidang baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat. “Bukan hanya Camat dengan stafnya, tetapi pemerintah tingkat Kecamatan. Di sana ada Puskesmas dengan segala keterbatasan, di sana ada yang menangani pertanian dengan segala keterbatasannya, dan lain-lain yang masih sangat terbatas,” ungkap Heru.

Tidak cukup hanya itu, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, di tingkat desa punya mitra-mitra organisasi kemasyarakatan yang permanen. Mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Karang taruna, dan Posyandu. “Kita jarang memikirkan pengutan organisasi kemasyarakatan mitra permanen ini, bagaimana suporting kita?” tanya Heru. (eko/es)

Baca Selengkapnya