Connect with us

Pansel Umumkan 22 Orang Lolos Seleksi Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Jakarta – Panitia seleksi (pansel) pemilihan Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia 2021-2026 menyatakan ada 22 orang yang lolos ‘profile assessment’ dan akan mengikuti tes kesehatan serta wawancara terbuka pada awal November 2020.

“Dari 71 peserta yang mengikuti ‘profile assessment’ sebanyak 22 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya,” kata Ketua Pansel Calon Anggota Ombudsman RI Chandra M Hamzah dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (16/10).

Menurut Chandra, seleksi ‘profile assesment’ yang berlangsung pada 28-30 September 2020 itu dibantu oleh lembaga luar yang memiliki kompentensi untuk melakukan ‘profile assessment’ dengan melakukan wawancara maupun ‘focus group discussion’.

“Dari 71, awalnya kami akan mencari 36 calon anggota, namun setelah ‘profile assessment’ berjalan dan kami lihat hasil dari lembaga yang membantu kami terkait integritas, kepemimpinan dan lain-lainnya, ternyata tidak berhasil mendapatkan 36 orang dan hanya bisa dapat 22 nama yang disarankan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya,” ungkap Chandra.

Sebaran ke-22 orang tersebut berdasarkan provinsi, yaitu 1 orang dari Sumatera Selatan, 2 orang dari Banten, 4 orang dari jawa Barat, 1 orang dari Jawa Tengah, 3 orang dari Yogyakarta, 2 orang dari Jawa Timur, 1 orang dari Kalimantan Selatan, 1 orang dari Papua dan 7 orang dari DKI Jakarta.

“Dari 22 nama ini terdapat satu orang peserta yang berkebutuhan khusus atau difabel, beliau lolos untuk masuk ke tahap berikutnya jadi selanjutnya kami akan memperhatikan sebaran asal dan rekam jejak mereka seperti apa untuk diteruskan ke presiden sebanyak 18 nama dan selanjutnya diberikan ke DPR,” tambah Chandra.

Terdapat 3 orang anggota Ombudsman RI periode 2016-2021 yang ikut lolos ke 22 besar.

“Yang lolos dari anggota Ombudsman periode ini ada bapak Alvin Lie, bapak Dadan Suparjo Suharmiwijaya, dan bapak Laode Ida,” ungkap Chandra.

Ke-22 orang ini akan mengikut tahap berikutnya yaitu wawancara pada 2-4 November 2020 di Gedung Krida Bakti Jakarta dan tes kesehatan pada 5 November 2020 di RSPAD Gatot Subroto. Peserta juga diwajibkan melakukan ‘swab test’ secara mandiri pada 28 Oktober atau setelahnya dan wajib mengirimkan hasil swab paling lambat 1 November 2020.

Pansel mengharapkan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta yang lolos ‘profile assessment’ itu dengan cara menyampaikan melalui pos ke Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat 30 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung 1 Lantai 2, Jalan. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110 atau melalui surat elektronik ke [email protected] atau website Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) di https://apel.setneg.go.id.

Berikut nama 22 orang kandidat calon anggota Ombudsman RI yang lolos ‘profile assessment’:

  1. Alvie Lie Ling Piao (anggota Ombudsman RI 2016-2021)
  2. Andri Gunawan Sumianto (tenaga ahli DPR RI)
  3. Bobby Hamzar Rafinus (ASN di Kemenko Perekonomian)
  4. Dadan Suparjo Suharmawijaya (anggota Ombudsman RI 2016-2021)
  5. Hani Hasjim (Konsultan Komunikasi pada PT Redwhite Communication)
  6. Heru Setiawan (Vice Presiden Kelembagaan pada PT PLN Pusat)
  7. Hery Susanto (Direktur Operasional PT Grage Nusantara Global
  8. Ibnu Anwarudin (ASN pada Kementarian Agama)
  9. Indraza Marzuki Rais (Kepala SPI PT Perikanan Nusantara Persero)
  10. James Modouw (dosen pada ISI Denpasa)
  11. Jemsly Hutabarat (pegawai pada PT GMF Aeroasia)
  12. Johanes Widijantoro (dosen pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
  13. Laode Ida (anggota Ombudsman RI 2016-2021)
  14. Mokh Najih (dosen pada Universitas Muhammadiyah Malang)
  15. Muhammad Adrian Agustiansyah (Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung)
  16. Muhammad Joni Yulianto (konsultan pada AIPJ-Cardno Emerging Market)
  17. Noorhalis Majid (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan)
  18. Raminto (dosen pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
  19. Robertus Na Endi Jaweng (peneliti dan pimpinan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah)
  20. Roby Arya Brata (ASN pada Sekretariat Kabinet RI)
  21. Ucu (ASN pada Sekretariat Presiden RI)
  22. Yeka Hendra Fatika (Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi)
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya