Connect with us

Ombudsman: Lahan Prabowo Berstatus HTI, Bukan HGU

ombudsman sebut status lahan prabowo HTI bukan HGU
Acara Ngopi Bareng Ombudsman(Istimewa)

Jakarta – Ombudsman membeberkan hasil identifikasinya terhadap status lahan negara calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan. Hasilnya, ratusan ribu hektare lahan tersebut berstatus Hutan Tanaman Industri (HTI), dan bukan berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

“Semua orang sibuk membahas tentang isu lahan yang kemarin disampaikan debat. Pertama, hasil identifikasi yang dilakukan itu bukan HGU, tanah yang dimiliki Pak Prabowo itu sebetulnya adalah izin tanaman hutan industri, berbeda itu ya,” kata anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih pada acara Ngopi Bareng Ombudsman di gedung Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

Baca juga:

Ahmad sangat menyayangkan adanya kesalahan informasi terkait status lahan yang dimiliki Prabowo. Ia menilai keterbukaan informasi soal lahan HGU di Indonesia sangat penting, mengingat putusan Mahkamah Agung sudah mengatur hal tersebut.

“Ombudsman yakin putusan MA yang menyatakan bahwa HGU itu adalah informasi dokumen publik yang bisa diakses siapa pun. Maka kami yakin, semenjak diutus 2017 sampai sekarang, pemerintah belum publikasi dokumen tersebut dan salah satu yang sangat prinsip itu keterbukaan untuk kepentingan politik. Jadi dalam debat kemarin kita lihat, gimana informasi publik belum dibuka ke publik dan informasi HGU digunakan untuk kepentingan politik,” tuturnya.

“Peristiwa debat kemarin pelajaran besar bagi kita bahwa informasi publik bisa digunakan untuk kepentingan politik, itu sangat tidak baik,” imbuhnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dirut PT PAL Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi PT DI

Oleh

Fakta News

Jakarta – KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL (Persero) Budiman Saleh sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Budiman dijerat sebagai tersangka dalam pengembangan kasus.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020, yakni BS selaku Direktur Aerostructure (2007-2010); Direktur Aircraft Integration (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017). Kini yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2020).

Karyoto mengatakan Budiman Saleh ikut terlibat dalam korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI tahun 2007-2017. Karyoto mengatakan kasus korupsi tersebut menggunakan modus kontrak fiktif.

“Penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user,” ujarnya.

Karyoto mengatakan Budiman menerima kuasa dari eks Dirut PT DI Budi Santoso untuk menandatangani perjanjian dengan mitra penjualan yang disebut fiktif itu. Karyoto mengatakan pembayaran dari PT DI (Persero) kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan.

“Kemudian sejumlah yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI (Persero) maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI (Persero) serta digunakan sebagai fee mitra penjualan,” sebutnya.

Karyoto menyebut kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 315 miliar. Karyoto mengatakan, dalam kasus ini, Budiman menerima aliran duit senilai Rp 686 juta.

“Dari hasil penyidikan sejauh ini, tersangka BUS diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp 686.185.000,” tuturnya.

KPK langsung menahan Budiman Saleh selama 20 hari ke depan. Budiman ditahan di Rutan KPK Cabang K4, Jalan Kuningan Persada, Jaksel.

Atas perbuatannya, Budiman diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Baca Selengkapnya

BERITA

Alkes-APD Tak Layak, Pekerja Ambulans Jakarta Demo Anies

Oleh

Fakta News

Jakarta – Perkumpulan Pekerja (PP) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI. Salah seorang pengurus PP AGD DKI bernama Adjis mengaku banyak tidak mendapatkan hak sebagai tenaga kesehatan.

“Kami menyuarakan mengenai hak-hak normatif tenaga kesehatan. APD yang layak, itu sering kami tidak dapatkan,” ujar Abdul Adjis kepada wartawan di depan Balai Kota KI, Jalan Medan Merdeka selatan, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, menurut Adjis, banyak alat kesehatan (alkes) yang tidak sesuai dengan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP). Salah satunya, sebut dia, tidak ada penyekatan antara sopir dan pasien.

“Masalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, baik itu unit ambulansnya yang harusnya disekat, karena ada penanganan COVID ini harus disekat, ada aturan-aturan teknisnya. Itu (aturannya) dilanggar semua oleh kantor, oleh pimpinan-pimpinan kami. Itu yang kami suarakan,” katanya.

Seperti diketahui, massa PP AGD Dinkes DKI menyuarakan aspirasi mereka karena ada sejumlah pegawai yang di-PHK. Selain itu, 72 lainnya terancam PHK.

“Di bulan Oktober ini, ada 3 yang di-PHK,” kata pengurus Perkumpulan Pekerja AGD DKI Jakarta, Abdul Adjis.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Santri Nasional, Bima Arya Resmikan Jalan KH. Tubagus Muhammad Falak

Oleh

Fakta News

Bogor – Bersamaan dalam memperingati Hari Santri Nasional, Wali Kota Bogor Bima Arya meresmikan nama KH. Tubagus Muhammad Falak sebagai nama salah satu jalan di Kota Bogor.

“Hari ini istimewa dan luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur hari yang dinantikan tiba, secara resmi idola, pahlawan, senior, guru dan kyai kita KH. Tubagus Muhammad Falak diabadikan namanya menjadi nama jalan di Kota Bogor,” kata Bima Arya saat peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Al Falak, Pagentongan, Bogor Barat, Kota Bogor, Kamis (22/10/2020).

Jalan KH. Tubagus Muhammad Falak awalnya bernama Jalan Darul Quran yang menghubungkan Jalan Dr. Semeru dengan Jalan Mayjen.Ishak Djuarsa dan Jalan Letjend. Ibrahim Adjie, kemudian diganti berdasarkan SK Wali Kota Bogor No.620.45-763 Tahun 2020.

“Saya kira secara simbolis memiliki banyak makna, disini adalah pusat tradisional, sedangkan disana menuju modernitas dan Balai Kota. Selain itu disini pusat kegiatan religius, disana kegiatan nasionalis. Dan ini juga menjadi simbol keteladanan guru kita, KH. Tubagus Muhammad Falak bukan hanya seorang Kyai tetapi juga seorang nasionalis,” kata Bima Arya.

Pada kesempatan tersebut, di hadapan semua yang hadir, Bima Arya menyampaikan permohonan maaf atas lamanya proses peresmian Jalan KH. Tubagus Muhammad Falak karena adanya persoalan teknis, mulai dari mencari ruas jalan yang tepat, kesepakatan dengan warga, legalitas hingga aspek yang lainnya.

Kepada semua pihak yang terlibat, mulai aparatur wilayah setempat, OPD terkait dan pihak keluarga, Bima Arya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasi dan sinergitas semua pihak, sehingga bersepakat menemukan titik atau ruas jalan yang tepat.

“Proses yang ada agak berliku, Insya Allah mampu mendewasakan kita semua. Semoga memberi keberkahan dan kebanggaan tidak hanya bagi keluarga, tetapi bagi Kota Bogor dan bagi Indonesia,” tegas Bima Arya.

KH. Tb. Agus Faturohman Falak, selaku perwakilan keluarga menyampaikan bahwa peresmian nama jalan tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Al Falak.

“Panjang atau pendek ruas jalan bukan persoalan bagi kami. Tetapi penamaan jalan menjadi pengakuan bahwa kami adalah keluarga besar dari Kota Bogor,” katanya.

Baca Selengkapnya