Connect with us

Panglima TNI dan Kapolri Luncurkan Hotline 110 untuk Respon Cepat Aduan Masyarakat

Bandung – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan beberapa pihak terkait meluncurkan layanan darurat atau Hotline 110. Hal itu dilakukan dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat kepada aparat kepolisian.

Peluncuran tersebut dilakukan di Mapolda Jawa Barat (Jabar) yang diikuti beberapa Polda jajaran secara virtual Kamis, 20 Mei 2021. Layanan kepolisian itu sendiri merupakan program prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dari Kapolri.

Sigit mengungkapkan, diluncurkannya Hotline dengan nomor tunggal berskala nasional itu, masyarakat diharapkan bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari kepolisian, seperti layaknya memesan makanan Pizza.

“Hotline nomor layanan polisi 110 merupakan upaya untuk mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat. Diharapkan ke depan masyarakat mendapat pelayanan Polri semudah memesan pizza,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit berharap, melalui Hotline 110 masyarakat benar-benar merasakan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan dapat melakukan sharing informasi. Selain itu, Ia menekankan kepada seluruh Kasatwil agar mengoptimalkan perawatan, pemeliharaan perangkat layanan, meningkatkan sumber daya manusia yang mengawaki, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian tata kelola operasionalnya.

“Kembangkan layanan polisi 110 yang terintegrasi dengan aplikasi lain Binmas Online System, Polisiku, dan lain, sehingga dapat menjadi alert bagi anggota di lapangan agar segera merespon informasi dari masyarakat,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 110 melalui penambahan jumlah operator pada tingkat Polres dan Polda sehingga tidak ada panggilan masyarakat yang tidak terlayani.

“Segera tangani kendala-kendala teknis sehingga implementasi nomor layanan polisi 110 dapat diperluas ke seluruh masyarakat. Sosialisasikan penggunaan nomor layanan polisi 110 ini melalui jajaran Divhumas Polri, Polda serta Polres kepada masyarakat dan personel agar layanan ini dapat berfungsi secara optimal.

Ia juga menegaskan, soal kepastian keamanan data jangan sampai terjadi kebocoran informasi. Layanan polisi 110 ini juga merupakan salah satu dari program prioritas Kapolri. Dan dalam hari 100 kerja berjalan, Sigit telah mewujudkan pelayanan tersebut.

Perangkat Hotline 110 sendiri saat ini tercatat sudah ada di 420 titik. Yakni, satu di Mabes Polri, 32 Polda jajaran, dan 387 Mapolres dan Mapolresta. Pelayanan itu sendiri gratis bagi masyarakat yang membutuhan respon dari aparat.

“Menekankan upaya pendekatan pemolisian yang Prediktif dengan harapan membangun kejelasan,” ujar mantan Kapolda Banten itu.

Dalam peluncuran itu, dihadiri juga oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika Kemenkominfo, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dam Pengawasan Kemenpan, Direktur Utama PT. Telkom Indonesia, Gubernur Jabar beserta Forkopimda Jabar, Para Kapolda, Pangdam dan Gubernur serta para Direktur/Gm Penyedia Jasa Telekomunikasi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VI Apresiasi Program Perumahan Nasional BTN

Oleh

Fakta News
Komisi VI Apresiasi Program Perumahan Nasional BTN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung foto bersama usai saat membuka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk di Kota Denpasar, Bali, Kamis (1/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang berhasil menjadi salah satu kontributor utama tercanangkannya Program Perumahan Nasional. Pasalnya, tercatat realisasi BTN untuk KPR subsidi meliputi 74.692 unit rumah dengan pembiayaan Rp10,8 triliun, sedangkan KPR non subsidi meliput 18.422 unit rumah dengan pembiayaan Rp6 triliun.

Hal tersebut dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membuka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk di Kota Denpasar, Bali, Kamis (1/12/2022). Ia menekankan program unggulan BTN ini bisa tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Kami juga menyoroti dan juga mengapresiasi bagaimana BTN bisa memperkuat performanya sebagai karakteristik BTN terutama di sektor properti dan perumahan rakyat. BTN juga bisa terus memperluas kapasitas pembiayaannya terkait dengan perumahan rakyat ini tanpa tergantung sepenuhnya dari pembiayaan subsidi saja,” tutur Martin.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Nasional Demokrat (F-NasDem) berharap turut terjun untuk memperkuat diri di sektor UMKM. Menurutnya, potensi ini perlu digarap demi mencegah dampak krisis global yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2023.

Diketahui, dalam empat terakhir, BTN telah berkontribusi menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp10 triliun. Selain itu, penyaluran KUR dari BTN dengan skema subsidi bunga sebesar Rp513,4 miliar kepada 2.651 debitur.

“Ini adalah gagasan menarik di mana BTN perlu bisa meningkatkan perannya di sektor UMKM. BTN harus memberikan support kepada nasabah nasabahnya yang umumnya memang pelaku UMKM,” tandas Martin.

Baca Selengkapnya

BERITA

Poros 98: Pernyataan Benny Ramdhani Memancing Kembali Sifat Rezim Otoriter, Dulu Tumbang oleh Gerakan 98

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pernyataan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, yang menyatakan perang terhadap lawan politik pemerintah perlu ditanggapi serius bagi semua pihak yang selama ini memperjuangkan nilai – nilai demokrasi, yang saat ini dinilai memang mengalami kemajuan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Poros 98 Parlin Silaen menanggapi serius pernyataan Benny Ramdhani itu.

“Pernyataan itu seperti memadamkan semangat kita yang secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Saat para aktivis 98 yang berhasil menumbangkan rezim yang otoriter dan berusaha menjaga agar nilai-nilai demokrasi tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam dinamika perpolitikan nasional, tiba-tiba ada yang kembali mencoba ingin menghadirkan kembali sifat rezim yang otoriter,” ujar Parlin dalam keterangan tertulisnya.

Parlin mengingatkan kembali soal semangat demokrasi yang menjadi roh perjuangan angkatan 98. Agenda reformasi yang memperjuangkan hadirnya pemerintahan yang demokratis dan benar-benar pro rakyat harus terus dikawal.

Bendahara Poros 98 Rahmat Hidayat menilai pernyataan Benny Ramdhani tersebut memancing kegaduhan politik.

“Itu bisa memancing kegaduhan politik. Harus diingat, di pemerintahan Presiden Jokowi ini semangat menegakkan nilai-nilai demokrasi sudah lebih baik. Saya melihat Pak Jokowi bisa menerima perbedaan pendapat atau pandangan. Itu sudah bagus. Jangan mencoba untuk mendorong Presiden Jokowi untuk bertindak yang tidak mencerminkan dari karakter dirinya. Lebih baik Benny Ramdhani melakukan tugasnya sebaik mungkin. Banyak masalah buruh migran yang perlu ditangani lebih serius. Coba fokus kesitu dulu,” kata Rahmat.

“Ngaku aktivis 98, kelakuan kok otoriter?” Celetuk Rahmat

Banyak kelompok yang merespon pernyataan Benny Ramdhani itu sebagai hal yang membahayakan bagi perjuangan demokrasi di Indonesia, sehingga kritik hingga hujatan muncul terhadap Ketua Barikade 98 itu.

Sekjen Poros 98 Denny Lihiang menilai pernyataan Benny Ramdhani itu memang dilatar-belakangi oleh banyaknya kritik yang muncul terhadap pemerintah baik di media massa maupun media sosial.

“Kritik dalam sebuah masyarakat yang demokratis itu wajar. Bahkan kritik terhadap pemerintah harus diberi ruang dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi kritik yang rasional dan konstruktif. Bukan kritik yang mengarah ke hujatan, caci-maki yang tidak bertanggung-jawab. Kita harus ingat, meski kita berbeda pandangan atau pendapat dengan Presiden Jokowi, yang harus kita ingat bahwa Pak Jokowi itu Kepala Negara, Simbol Negara, jadi kita juga jangan sembarangan dalam melontarkan kritik,” sambung Denny.

Poros 98 konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Melontarkan kritik terhadap pemerintah atau Presiden sekalipun sah saja dalam sebuah negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Namun, hal ini juga tetap diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kritik sangat penting dalam upaya mengontrol kekuasaan. Kritik harus membangun bukan menjatuhkan.

Dalam konteks menyikapi pernyataan Benny Ramdhani, Poros 98 perlu mengingatkan Benny Ramdhani bahwa pernyataan ‘perang terhadap lawan politik pemerintah’ adalah pernyataan yang berbahaya dalam semangat membangun masyarakat yang demokratis. Sebuah gimick politik yang memicu munculnya karakter rezim otoritarian yang pernah dihadapi oleh para aktivis 98. Sebagai sesama eksponen 98, Poros 98 kembali mengingatkan Benny Ramdhani akan semangat roh perjuangan angkatan 98 yang harus terus dijaga.

Semoga nilai-nilai demokrasi yang terjaga selama ini tidak redup, bahkan harus terus berdinamika seiring kedewasaan berpolitik masyarakat semakin matang. Masyarakat mulai terbiasa dengan perbedaan pendapat atau pandangan.

Saat ini kita tengah belajar bagaimana kita bisa melontarkan kritik secara rasional dan konstruktif. Oleh karena itu, proses pembelajaran politik di tengah masyarakat jangan sampai diredam oleh opini yang mendorong munculnya sifat otoriter.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu tahu bahwa melontarkan kritik diatur oleh undang-undang. Kritik yang bersifat emosional, hujatan dan hinaan tentunya tidak baik jika diungkap di muka publik. Apalagi jika kritik itu ditujukan kepada simbol-simbol negara, khususnya Kepala Negara. Masyarakat harus juga sadar akan konsekuensi jika melontarkan kritik yang emosional dan tendensius.

Poros 98 berharap semua penggiat demokrasi tetap menghargai perbedaan pandangan dan pendapat, dan tidak terpancing secara emosional dalam menanggapi pernyataan Benny Ramdhani.

“Bagaimanapun dalam sebuah masyarakat demokratis, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan sikap politik memang diatur dan dijamin oleh undang-undang. Poros 98 akan terus konsisten dalam mengawal demokrasi dan perjuangan yang mensejahterakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan

Oleh

Fakta News
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun nantinya koperasi mendapatkan fasilitas yang sama seperti sektor jasa keuangan. Sehingga, ketika Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (RUU P2SK) mengatur pengawasan koperasi nantinya akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus ada kejelasan dari jenis koperasi dan sesuai jati dirinya di Undang-Undang Dasar.

“Kita sudah sadar sejak awal, koperasi berbeda dengan industri keuangan. Tetapi ada sebuah realita bahwa ada lembaga yang dalam tanda kutip atas nama koperasi kemudian melakukan praktik jasa keuangan pada umumnya, yang kemudian banyak bermasalah. Baik di dalam skala besar sekian puluhan triliun atau secara kecil praktiknya dalam tanda petik menjadi rentenir yang berbaju koperasi yang dikuasai segelintir pemodal di lembaga tersebut,” tegas Ecky dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Ecky menambahkan, melalui RUU P2SK ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan itu, dan bukan mengakomodir praktik tersebut. Sehingga, menurutnya perlu ada pembagian jenis koperasi yang masuk ke dalam sektor keuangan. Berdasarkan masukan yang ia terima pada RDPU Komisi XI DPR RI sebelumnya, para pegiat koperasi tidak mau ‘diseret-seret ke laut’. Yang artinya sesuai jati diri koperasi, dan kemudian mendapatkan fasilitas dalam sektor keuangan, namun mereka tidak ‘bermain’ menjadi lembaga sektor keuangan.

“Jadi kalau di alternative screening-nya di Kementerian Koperasi, maka sesungguhnya yang (pengawasan) diserahkan kepada OJK itu jangan abu-abu lagi. Anda tidak bisa berbaju koperasi, harus memilih sebagai lembaga atau badan hukum lainnya. Konsep LKM (Lembaga Keuangan Mikro) kan seperti itu, tapi bentuknya jangan seperti koperasi. Jadi, koperasi tetap cuma satu, yaitu yang tertutup sesuai dengan jiwa koperasi, sesuai Undang-Undang Dasar,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Usai mengikuti Rapat Panja, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI berupaya menyelesaikan RUU P2SK dalam masa sidang tahun ini. Menurutnya, RUU P2SK akan menjadi prestasi tersendiri bagi DPR. Sebab, kata Misbakhun, dengan diselesaikannya RUU tersebut, DPR mampu menyelesaikan UU Cipta Kerja bidang perpajakan dan keuangan, sebagai solusi atas permasalahan dari berakhirnya UU Nomor 2 tahun 2020 yang merujuk pada Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang berakhir pada 2023.

“Ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi DPR dapat menyelesaikan pada periode RUU Cipta Kerja, Omnibus Law bidang Cipta Kerja, Perpajakan, dan bidang Keuangan. Kita mengatakan bahwa mengenai situasi fiskal dan situasi moneter yang masih mempunyai ujung ketidakpastian harus dicari solusinya. Mudah-mudahan akhir pekan ini akan kita sudah bisa merumuskan pasal-pasalnya hingga di hari Senin (5/12/2022) kita bisa rapat kembali,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Panja Komisi XI DPR RI akan membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU P2SK. Ketua Panja RUU P2SK Komisi XI DPR RI Dolfie mengatakan, Panja Komisi XI DPR RI dapat langsung membahas hasil perumusan dari Timus dan Timsin mulai Senin (5/12/2022) mendatang. Ia menjelaskan, porsi Timus dan Timsin RUU P2SK ini jumlahnya setengah dari anggota Panja. Dengan rincian dari fraksi PDI Perjuangan 4 orang, Fraksi Partai Golkar 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 3 orang, Fraksi Partai Nasdem 2 orang, Fraksi PKB 2 orang, Demokrat 2 orang, PKS 1 orang, PAN 1 orang, PPP 1 orang.

Baca Selengkapnya