Panglima, Menhan, Menko Polhukam, dan Presiden, Soal Polemik Senjata
Jakarta – Heboh mengenai polemik pengadan senjata oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya mendorong Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan pernyataan tegas. Ia mengatakan bahwa seluruh pengadaan senjata api yang dilakukan semua instansi terkait, harus mendapat izin dirinya.
“Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang pakai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Meski demikian, Ryamizard mengakui bahwa koordinasi mengenai pengadaan senjata api memang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, ada sejumlah pengadaan senjata yang malah menggunakan aturan di luar Undang-Undang yang berlaku. Hal inilah yang kemudian menciptakan polemik.
Namun dirinya pun berharap agar semua pihak terkait wajib berkoordinasi dengan Kemhan agar mencegah polemik serupa terjadi kembali.
“Koordinasi ini belum berjalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena satu induk, yaitu Menteri Pertahanan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob pada akhir pekan lalu, tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal itu terjadi karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.
Adapun kargo itu berisi senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm. SAGL berjumlah 280 yang dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak), dengan berat total 2.212 kg. Sementara amunisi memiliki total 5.932 butir yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kg.
Kargo berisi senjata itu diangkut pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, dan tiba di Tangerang pada Jumat (29/9), pukul 23.30 WIB.
Polemik ini sendiri pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Di depan seluruh jajarannya, ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masingnya saja. Instruksi itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga.
“Saya sebagai kepala pemerintahan, negara dan panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara, memerintahkan fokus pada tugas masing-masing,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (2/10) kemarin.
Jokowi mengatakan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi akan terbentuk dan terjaga apabila seluruh kementerian dan lembaga fokus pada hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangannya. “Tingkatkan prestasi dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita,” kata Jokowi.
Tak cuma itu, Jokowi pun menginstruksikan seluruh pembantunya tidak bersikap dan bertutur kata di luar kewenangan masing-masing, terlebih yang dapat membuat masyarakat khawatir. Pasalnya, beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyatakan pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer. Pernyataan itulah yang kemudian memicu polemik.
Namun polemik pun mulai sedikit mereda setelah Presiden Jokowi menenangkan dan mengingatkan akan tugas yang lebih penting lagi yakni membangun negara. Menko Polhukam Wiranto pun sudah mengklarifikasi hal ini sebagai akibat komunikasi yang belum selesai.
Pernyataan Menko Polhukam
Sementara pada hari ini, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai polemik tersebut urung digelar. Hal itu terjadi lantaran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memilih hadir di gladi bersih peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-72 di Cilegon, Banten.
“Saya akan panggil (pejabat) yang berkaitan dengan (polemik senjata api) itu. Mungkin sekarang belum bisa karena masih gladi bersih untuk hari TNI. Saya akan selesaikan semuanya, penyelesaian masalah ini ada di saya bukan di masyarakat, di saya sebagai Menteri Koordinator. Enggak bisa (hari ini). Kalau ada yang enggak hadir nanti kamu ribut lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, di kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, Selasa (3/10).
Ia tetap meminta semua pihak untuk tidak gaduh soal isu impor 5.000 senjata api. Menurutnya, sudah ada UU yang mengatur hal-hal yang terkait senjata api. Mulai dari pengadaan, perizinan pengguna, hingga prosedur penggunaannya. Jika diperlukan, pihaknya akan melihat hal-hal yang dianggap kurang cocok atau perlu diubah.
Yang jelas, kata mantan Panglima ABRI itu, pengadaan senjata api yang terkahir diketahui dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (29/9) malam, bukan dilakukan institusi liar, tapi institusi negara secara sah. “Jadi jangan buat sesuatu yang bikin keadaan negara gaduh. Saya minta sabar,” kata Wiranto.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
