Panglima, Menhan, Menko Polhukam, dan Presiden, Soal Polemik Senjata
Jakarta – Heboh mengenai polemik pengadan senjata oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya mendorong Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan pernyataan tegas. Ia mengatakan bahwa seluruh pengadaan senjata api yang dilakukan semua instansi terkait, harus mendapat izin dirinya.
“Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang pakai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Meski demikian, Ryamizard mengakui bahwa koordinasi mengenai pengadaan senjata api memang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, ada sejumlah pengadaan senjata yang malah menggunakan aturan di luar Undang-Undang yang berlaku. Hal inilah yang kemudian menciptakan polemik.
Namun dirinya pun berharap agar semua pihak terkait wajib berkoordinasi dengan Kemhan agar mencegah polemik serupa terjadi kembali.
“Koordinasi ini belum berjalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena satu induk, yaitu Menteri Pertahanan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob pada akhir pekan lalu, tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal itu terjadi karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.
Adapun kargo itu berisi senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm. SAGL berjumlah 280 yang dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak), dengan berat total 2.212 kg. Sementara amunisi memiliki total 5.932 butir yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kg.
Kargo berisi senjata itu diangkut pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, dan tiba di Tangerang pada Jumat (29/9), pukul 23.30 WIB.
Polemik ini sendiri pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Di depan seluruh jajarannya, ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masingnya saja. Instruksi itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga.
“Saya sebagai kepala pemerintahan, negara dan panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara, memerintahkan fokus pada tugas masing-masing,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (2/10) kemarin.
Jokowi mengatakan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi akan terbentuk dan terjaga apabila seluruh kementerian dan lembaga fokus pada hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangannya. “Tingkatkan prestasi dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita,” kata Jokowi.
Tak cuma itu, Jokowi pun menginstruksikan seluruh pembantunya tidak bersikap dan bertutur kata di luar kewenangan masing-masing, terlebih yang dapat membuat masyarakat khawatir. Pasalnya, beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyatakan pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer. Pernyataan itulah yang kemudian memicu polemik.
Namun polemik pun mulai sedikit mereda setelah Presiden Jokowi menenangkan dan mengingatkan akan tugas yang lebih penting lagi yakni membangun negara. Menko Polhukam Wiranto pun sudah mengklarifikasi hal ini sebagai akibat komunikasi yang belum selesai.
Pernyataan Menko Polhukam
Sementara pada hari ini, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai polemik tersebut urung digelar. Hal itu terjadi lantaran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memilih hadir di gladi bersih peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-72 di Cilegon, Banten.
“Saya akan panggil (pejabat) yang berkaitan dengan (polemik senjata api) itu. Mungkin sekarang belum bisa karena masih gladi bersih untuk hari TNI. Saya akan selesaikan semuanya, penyelesaian masalah ini ada di saya bukan di masyarakat, di saya sebagai Menteri Koordinator. Enggak bisa (hari ini). Kalau ada yang enggak hadir nanti kamu ribut lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, di kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, Selasa (3/10).
Ia tetap meminta semua pihak untuk tidak gaduh soal isu impor 5.000 senjata api. Menurutnya, sudah ada UU yang mengatur hal-hal yang terkait senjata api. Mulai dari pengadaan, perizinan pengguna, hingga prosedur penggunaannya. Jika diperlukan, pihaknya akan melihat hal-hal yang dianggap kurang cocok atau perlu diubah.
Yang jelas, kata mantan Panglima ABRI itu, pengadaan senjata api yang terkahir diketahui dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (29/9) malam, bukan dilakukan institusi liar, tapi institusi negara secara sah. “Jadi jangan buat sesuatu yang bikin keadaan negara gaduh. Saya minta sabar,” kata Wiranto.
Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
