Connect with us

Pandemi Terkendali, Acara Keagamaan dan Liburan Harus Tetap Menerapkan Prokes Ketat

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi

Jakarta – Pemerintah terus mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan setiap pekan. Hal ini tak lain sebagai upaya mempertahankan tren baik penanganan pandemi di tanah air. Termasuk di dalamnya antisipasi risiko penularan setelah acara keagamaan atau liburan.

Dalam keterangan pers yang disampaikan dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Rabu (13/10), Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan perkembangan terkini situasi COVID-19, di mana penurunan kasus telah berlangsung kurang lebih dua bulan terakhir.

“Jumlah kasus mingguan turun 23% dibandingkan minggu sebelumnya, sedangkan jumlah kematian turun 32%,” tutur Nadia seraya menambahkan bahwa Bed Occupancy Rate (BOR) ruang isolasi maupun ICU isolasi tidak melebihi 60%, sehingga dapat diharapkan layanan-layanan lain bisa kembali dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Terkait vaksinasi, kata Nadia, saat ini jika dirata-ratakan kapasitas vaksinasi bisa mencapai 2 juta suntikan per hari. Semua berkat partisipasi dan peran aktif masyarakat serta didukung penuh oleh berbagai sektor mulai dari kementerian/lembaga, TNI/Polri, dunia usaha, relawan dan pihak lainnya.

“Saat ini sudah ada 10 jenis vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan juga terdaftar dalam EUL WHO (Emergency Use Listing dari Badan Kesehatan Dunia), dan telah mendapatkan Fatwa MUI baik berupa sertifikasi halal maupun persetujuan untuk digunakan dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak ragu dan tidak perlu memilih-milih vaksin yang ada, karena pemerintah menjamin semua vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu dan berkhasiat.

Indonesia, menurut Nadia, menduduki peringkat 5 berdasarkan jumlah orang yang telah divaksinasi dan peringkat 6 dunia berdasarkan total suntikan. Lembaga Pemeringkat Ekonomi Nikkei per September 2021 juga menempatkan Indonesia menjadi negara dengan rangking tertinggi untuk penanganan COVID-19 di Asia Tenggara.

Nadia menyebutkan, saat ini hampir di semua daerah terdapat peningkatan pergerakan masyarakat, baik dari sisi transportasi antar wilayah, sentra-sentra perekonomian maupun rekreasi. Hal ini dinilai positif untuk mendorong kembali situasi perekonomian Indonesia.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk mempertahankan tren positif tersebut dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada.

“Pemerintah juga tengah mempersiapkan dengan matang rencana pembukaan Bali, Batam, dan Bintan; menyiapkan skenario menjelang libur keagamaan (Maulid Nabi, Natal & Tahun Baru); bahkan sudah ada Pedoman Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan, guna mengantisipasi risiko penularan yang terjadi setelah acara keagamaan atau liburan,” ujar Nadia.

Saat yang sama, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro menjelaskan beberapa hal yang dapat dipelajari dari pelaksanaan acara besar keagamaan di Sanur, Bali yang ia hadiri pada 8 Oktober 2021.

Pertama, persiapan yang matang agar Satgas COVID-19 setempat dan aparat keamanan dapat terlibat penuh untuk mengantisipasi setiap kemungkinan penularan, termasuk mencegah kerumunan masyarakat.

Kedua, memastikan skrining atau tes kesehatan dilakukan kepada semua pihak, hanya mereka yang sehat dan sudah divaksinasi saja yang dapat terlibat dalam acara.

Ketiga, memberlakukan QR Scan PeduliLindungi di titik masuk acara, penyediaan fasilitas cuci tangan, serta penerapan wajib masker.

Keempat, menempatkan berbagai petunjuk dan peringatan sikap disiplin Prokes di lokasi acara termasuk informasi dari pemandu acara.

Kelima, pemantauan kesehatan para panitia dan semua yang terlibat.

Reisa menyampaikan, seluruh tes baik yang dilakukan sebelum dan setelah acara, semua menunjukkan hasil 100% negatif. Laporan dari Satgas setempat juga menyatakan wilayah tempat upacara Palebon atau Ngaben tersebut sejauh ini, dalam lima hari setelah acara dilakukan, tidak terdapat laporan kasus konfirmasi sama sekali.

“Terima kasih kepada keluarga, panitia, masyarakat Sanur dan segenap komponen Satgas, TNI, Polisi dan warga Bali yang mampu membuktikan adaptasi kebiasaan baru, yaitu penegakkan disiplin Prokes dapat diadopsi di acara besar keagamaan yang sakral,” ujar Reisa.

Menjelang Maulid, libur Natal dan Tahun Baru, menurut Reisa terdapat beberapa upaya yang akan dan sedang dilakukan pemerintah. Di antaranya, memastikan pelonggaran aktivitas diikuti pengendalian lapangan yang ketat, meningkatkan vaksinasi lansia, mendorong percepatan vaksinasi anak, mengantisipasi mobilitas pelaku perjalanan internasional, mendorong pemerintah daerah mengawasi dan mengedukasi warga, serta memastikan kepatuhan masyarakat akan Prokes.

Reisa menandaskan, sebelum menghadiri acara besar atau liburan, masyarakat perlu melakukan tiga syarat wajib adaptasi kebiasaan baru. Ketiga hal tersebut adalah: Pastikan diri sudah divaksinasi. Kemudian, jangan lengah, tetap bermasker di ruang publik dan tidak dibuka saat bertemu orang lain. Selain itu, persiapan sebaik mungkin.

“Pandemi masih ada, virusnya masih mengintai kita. Namun dengan vaksinasi, masker dan persiapan baik, kita akan dapat menekan risiko serendah mungkin,” tegas Reisa.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PDI Perjuangan Instruksikan Tiga Pilar Partai Terus Teguh Lestarikan Alam dan Lingkungan

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – PDI Perjuangan berkomitmen terus menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam dan Iingkungan serta dalam rangka mewujudkan politik hijau. Oleh karena itu, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Tiga Pilar Partai untuk terus menjaga, melindungi dan melestarikan pohon-pohon tua dan langka di daerahnya.

Komitmen PDI Perjuangan untuk terus menunjukkan kepedulian lingkungan disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (22/10).

“Pohon berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi dengan manfaat utama sebagai penghasil oksigen, penyimpan karbon, penghasil kayu sebagai bahan baku bangunan, penghasil buah-buahan, bahan obat dan bahan nabati lainnya serta sebagai tempat berlindung berbagai spesies binatang. Namun, sebagian besar manfaat tersebut belum tergantikan sehingga pohon menjadi sumber daya sangat penting bagi kehidupan manusia,” jelas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Hasto menyebutkan berdasarkan data lnternational Union For Conservation of Nature (IUCN) sebanyak 487 spesies pohon Indonesia terancam punah, 55 spesies diantaranya merupakan pohon berukuran besar. Hal ini akibat dari alih fungsi kawasan yang menyebabkan hilangnya habitat alami pohon langka, diikuti oleh perambahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, penebangan, kebakaran yang menyebabkan rusaknya habitat dan penurunan populasi, serta perubahan iklim global.

“Bila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan kepunahan dan upaya konservasi, maka akan banyak pohon terancam punah dalam waktu dekat,” kata Hasto.

Selama ini, PDI Perjuangan memang aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Berbagai program dirancang dan dilaksanakan. Misalnya penanaman pohon di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung.

Oleh karena itu, jelas Hasto, DPP PDI Perjuangan kemarin mengeluarkan sebuah instruksi Partai untuk diperhatikan dan dilaksanakan DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, para Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota FPDI Perjuangan dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan kader PDIP di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing.

“Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PDI Perjuangan, Pak I Made Urip akan memantau langsung dan memberikan laporan kepada Partai terhadap pelaksanaan instruksi ini. Sekali lagi, Partai ingin mewujudkan politik hijau,” tandas Hasto.

Baca Selengkapnya

BERITA

Istana Paparkan Keberhasilan Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Oleh

Fakta News
Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman

Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah terjadi transformasi progresif. Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Fadjroel mengatakan, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan Kartu Prakerja, papar Fadjroel dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Fadjroel melanjutkan, dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara.

Bersamaan dengan itu, kata Fadjroel, sejak pertengahan 2020 Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Hasilnya, Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia.

“Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus corona, vaksinasi, dan perekonomian,” ujar dia.

Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemi. Sementara itu, pada level sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

Fajdroel pun mengeklaim bahwa 3 strategi penanganan pandemi yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil positif.

Selain penanganan pandemi, kata Fajdorel, kebijakan pembangunan terus dilanjutkan, antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi hijau serta hilirisasi industri. Selama 2 tahun ini pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga embung.

Adapun pembangunan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Kemudian, transformasi ekonomi hijau direalisasikan melalui deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan.

“Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang,” ucap Fadjroel.

Terkait keadilan, hukum, dan HAM, kata Fajdorel, juga menjadi bagian penting dari transformasi. Ia mengeklaim bahwa Presiden telah berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.

“Juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis),” kata dia.

Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria.

Dilakukan pula upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembaruan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021.

“Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan bangsa Indonesia,” kata Fadjroel.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hingga Kini Polri Berhasil Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, 57 Orang Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan telah berhasil mengungkap 13 kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dan menetapkan 57 tersangka yang terkait kasus ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (22/10/2021).

Komjen Agus mengungkapkan, 13 kasus pinjol ilegal yang diungkap itu tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat hingga Jawa Tengah.

“Yang pertama kita mengungkap dari Bareskrim sendiri. Kemudian dari Polda Metro kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Jawa Tengah,” ujarnya.

Komjen Agus mengatakan, saat ini kasus pinjol ilegal itu masih dianalisis. Nantinya, hasil analisis akan didiskusikan ke seluruh jajaran Polri di wilayah agar pelaku usaha pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan, artinya kepada mereka tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan illegal sehingga ini perlu kita melakukan penindakan,” tutur Agus.

Baca Selengkapnya