Connect with us

Pandemi Covid-19 Momentum BUMN Menyusun Masterplan Kemandirian Industri Kesehatan Tanah Air

Jakarta – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, telah mengguncang tatanan global, tak hanya sektor ekonomi, politik dan sosial semata, namun juga sektor kesehatan. Terlihat bagaimana rapuhnya sektor kesehatan dunia dihantam gelombang virus Covid-19 ini, bahkan negara sekelas Amerika Serikat maupun China hingga saat ini belum mampu menemukan vaksinnya.

Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo pun sempat menyoroti sektor kesehatan Indonesia terutama di bidang farmasi. Presiden Jokowi kembali menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam negeri sebagai ketahanan bangsa Indonesia. Saat ini 95 persen bahan baku obat (BBO) masih impor. Belum lagi alat kesehatan, rasio tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai. (link)

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa situasi pandemi virus Corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain. (link)

Menanggapi hal ini, Sekjen Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Poernomo menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi harus menjadi perhatian semua pihak, yakni pemerintah, korporasi dan akademisi (perguruan tinggi).

“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai industri kesehatan terutama farmasi, hendaknya menjadi pelecut agar kita benar-benar concern terhadap potensi sumber daya dalam negeri. Pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk sigap dalam segala hal, terutama ketersediaan obat-obatan, alkes, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis yang mumpuni,” papar Bambang.

“Butuh partisipasi menyeluruh dari pihak-pihak terkait terutama keterlibatan triple helix untuk mengurai benang basah di sektor ini. Sinergi “Triple Helix” ini harus di optimalkan. Hal ini, tentu saja tidak dapat terlepas dari pentingnya menjaga ketahanan industri farmasi yang merupakan salah satu pilar penting pembangunan kesehatan nasional,” imbuhnya.

Bambang mengatakan pandemi Covid-19 adalah momentum untuk membuat sebuah masterplan dan road map terkait ketahanan nasional di bidang kesehatan. Menurutnya dengan adanya partisipasi triple helix diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun formulasi yang tepat bagi industri kesehatan tanah air.

“Langkah strategis saat ini adalah dengan membuat masterplan dan road map menuju kemandirian industri farmasi dan alkes dengan melibatkan semua resource yang ada, baik kementerian, korporasi maupun akademisi perguruan tinggi. Kementerian BUMN harus mengambil inisiatif mengkoordinir elemen-elemen yang ada dalam menyusun masterplan dan road map tersebut. Sinergi “Triple Helix”, Pemerintah, dunia usaha dan Perguruan Tinggi sebagai center of excellent di bidang riset dan pencipta sdm unggul, ini harus di optimalkan,” tutur Bambang.

Bambang menambahkan, meski saat ini telah ada Inpres No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, namun belum dapat membawa angin segar di Industri kesehatan Indonesia. Untuk itu perlu ada akselarasi lain seperti kebijakan dan partisipasi semua pihak terkait.

“Harusnya Inpres No 6 Tahun 2016 ini bisa menjadi pijakan bagi kementerian-kementerian terkait untuk mengakselarasi kemandirian industri kesehatan kita. Dalam inpres tersebut, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan peran dan kewenangannya untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan,” papar Bambang.

“Tapi nyatanya Inpres saja terbukti belum cukup untuk jadi solusi, maka harus ada dukungan kebijakan yang lain, di antaranya dengan menyusun masterplan dan road map industri farmasi, membuat skala prioritas, tata niaga, dan paket insentif yang menarik untuk memperkuat pelaku industri farmasi yang selama ini masih tergopoh-gopoh,” lanjutnya.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan, jika pemerintah dapat secepatnya menyusun masterplan dan road map industri kesehatan, maka tak hanya pandemi Covid-19 saja yang bisa dilalui. BUMN sektor kesehatan harus mengambil inisiatif, harus bangun, perlu kerja keras dan cerdas mengatasi rintangan dan memanfaatkan momentum. Ke depannya segala masalah di sektor kesehatan tanah air dapat diantisipasi sesegera mungkin.

“Tak bisa kita pungkiri, pandemi Covid-19 ini memberikan sinyal yang kuat bagi kita untuk concern terhadap sektor kesehatan. Hal lainnya yang menjadi catatan penting bahwa negara kita mau tak mau harus bertumpu pada kekuatannya sendiri, termasuk industri farmasi agar bisa terbebas dari badai krisis. BUMN tidak boleh lagi berleha leha, kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, harus jadi pelopor di sektor industri kesehatan ini. Kami meyakini tak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu demi kebaikan bersama,” pungkas Bambang. 0

Sementara itu Koordinator Kompartemen Kesehatan KAPT, Audrey Clarissa mengatakan kemandirian industri kesehatan juga tak lepas dari Research and Development (riset dan pengembangan). Untuk itu perlu keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menghasilkan produk riset yang dapat memperkuat daya saing bangsa.

“Peneliti di tingkat perguruan tinggi bisa berperan untuk mendorong kemampuan daya saing bangsa dalam bidang industri kesehatan. Salah satunya dengan menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan potensial untuk dihilirisasi ke industri,”

“Tak hanya itu, perlu mendorong partisipasi perguruan tinggi dalam hal inovasi dan teknologi industri kita yang masih sangat rendah,” katanya.

Audrey menilai partisipasi perguruan tinggi harus terus diperkuat dalam riset dan pengembangannya melalui dukungan kementerian terkait. Sehingga nantinya hasil riset dan pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kejadian ke depan nanti.

“Keterlibatan perguruan tinggi selama fase riset dan pengembangan harus terus dikuatkan melalui dukungan instansi terkait, jadi dalam situasi pandemik berikutnya mereka bisa manfaatkan hasil riset tersebut untuk melakukan modifikasi sesuatu. Contoh modifikasi yang dimaksud seperti di Taiwan. Masa kondisi pandemi Covid-19 ini secara confidential tim perguruan tinggi sudah langsung bisa mengembangkan pembuatan bahan baku Remdesivir,” papar Audrey.

“Mereka berupaya mendapatkan obat paten, namun jika tak dapat mereka bisa membuat sendiri. Tapi itu pun tak serta merta langsung dibuat karena mereka juga menghargai intelectual property sehingga Taiwan selalu dapat Remdesivir hingga saat ini. Tapi tim perguruan tinggi sendiri siap kalau sampai ada apa-apa, sehinga tidak bergantung dengan luar negeri,” imbuhnya.

Audrey menambahkan dalam rangka pelaksanaan strategi riset dan pengembangan, diperlukan dukungan penuh semua pihak untuk membawa hasil-hasil riset menjadi inovasi. Selanjutnya, inovasi tersebut harus bisa dikembangkan menjadi bisnis-bisnis baru atau membantu industri kesehatan dan industri lain nasional dalam meningkatkan daya saing.

“Inovasi tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilakukan melalui sinergi antara semua stakeholders nasional antara lain pemerintah, korporasi dan akademisi perguruan tinggi atau biasa disebut Triple-Helix,” kata dia.

Audrey pun menyarankan perlunya pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan sentra riset dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, publik dan kampus.

“Selama ini kita belum ada center of excellent di bidang riset,” katanya.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkes Minta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gunakan Alkes Produksi Dalam Negeri

Oleh

Fakta News
Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.

“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40 persen dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (19/08/2022).

Budi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-Katalog dan dimanfaatkan secara luas.

“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-Katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” ujarnya.

Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri di antaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.

“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke puskesmas, posyandu prima, dan posyandu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.

“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gubernur BI Beberkan Tiga Sinergi Kebijakan untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi.

“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya.

Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.

“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.

Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.

“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.

“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.

Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.

“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.

Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.

“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BPN Serahkan Sertifikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek

Oleh

Fakta News
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis (18/08/2022). (Foto: Humas Kementerian ATR)

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (18/08/2022), di Kantor Kemendikbudristek. Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertifikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Hadi.

Hadi menyampaikan. penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74 persen dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertifikatan aset instansi pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.

“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Nadiem.

Nadiem pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut menjalankan, mengawal, memberi masukan, hingga memfinalisasi terbitnya sertifikat ini. Sekali lagi, capaian ini berhasil kita peroleh berkat gotong royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Mendikbudristek.

Nadiem juga mengajak semua pihak untuk terus menguatkan gotong royong dalam mengelola situs Candi Borobudur dengan berorientasi pada pemajuan kebudayaan Indonesia.

“Mari bersama-sama merawat keberlangsungan dan mendorong pemajuan Candi Borobudur demi terwujudnya cita-cita Merdeka Berbudaya,” pungkas Nadiem.

Baca Selengkapnya