Pandemi Covid-19 Momentum BUMN Menyusun Masterplan Kemandirian Industri Kesehatan Tanah Air
Jakarta – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, telah mengguncang tatanan global, tak hanya sektor ekonomi, politik dan sosial semata, namun juga sektor kesehatan. Terlihat bagaimana rapuhnya sektor kesehatan dunia dihantam gelombang virus Covid-19 ini, bahkan negara sekelas Amerika Serikat maupun China hingga saat ini belum mampu menemukan vaksinnya.
Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo pun sempat menyoroti sektor kesehatan Indonesia terutama di bidang farmasi. Presiden Jokowi kembali menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam negeri sebagai ketahanan bangsa Indonesia. Saat ini 95 persen bahan baku obat (BBO) masih impor. Belum lagi alat kesehatan, rasio tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai. (link)
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa situasi pandemi virus Corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain. (link)
Menanggapi hal ini, Sekjen Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Poernomo menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi harus menjadi perhatian semua pihak, yakni pemerintah, korporasi dan akademisi (perguruan tinggi).
“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai industri kesehatan terutama farmasi, hendaknya menjadi pelecut agar kita benar-benar concern terhadap potensi sumber daya dalam negeri. Pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk sigap dalam segala hal, terutama ketersediaan obat-obatan, alkes, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis yang mumpuni,” papar Bambang.
“Butuh partisipasi menyeluruh dari pihak-pihak terkait terutama keterlibatan triple helix untuk mengurai benang basah di sektor ini. Sinergi “Triple Helix” ini harus di optimalkan. Hal ini, tentu saja tidak dapat terlepas dari pentingnya menjaga ketahanan industri farmasi yang merupakan salah satu pilar penting pembangunan kesehatan nasional,” imbuhnya.
Bambang mengatakan pandemi Covid-19 adalah momentum untuk membuat sebuah masterplan dan road map terkait ketahanan nasional di bidang kesehatan. Menurutnya dengan adanya partisipasi triple helix diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun formulasi yang tepat bagi industri kesehatan tanah air.
“Langkah strategis saat ini adalah dengan membuat masterplan dan road map menuju kemandirian industri farmasi dan alkes dengan melibatkan semua resource yang ada, baik kementerian, korporasi maupun akademisi perguruan tinggi. Kementerian BUMN harus mengambil inisiatif mengkoordinir elemen-elemen yang ada dalam menyusun masterplan dan road map tersebut. Sinergi “Triple Helix”, Pemerintah, dunia usaha dan Perguruan Tinggi sebagai center of excellent di bidang riset dan pencipta sdm unggul, ini harus di optimalkan,” tutur Bambang.
Bambang menambahkan, meski saat ini telah ada Inpres No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, namun belum dapat membawa angin segar di Industri kesehatan Indonesia. Untuk itu perlu ada akselarasi lain seperti kebijakan dan partisipasi semua pihak terkait.
“Harusnya Inpres No 6 Tahun 2016 ini bisa menjadi pijakan bagi kementerian-kementerian terkait untuk mengakselarasi kemandirian industri kesehatan kita. Dalam inpres tersebut, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan peran dan kewenangannya untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan,” papar Bambang.
“Tapi nyatanya Inpres saja terbukti belum cukup untuk jadi solusi, maka harus ada dukungan kebijakan yang lain, di antaranya dengan menyusun masterplan dan road map industri farmasi, membuat skala prioritas, tata niaga, dan paket insentif yang menarik untuk memperkuat pelaku industri farmasi yang selama ini masih tergopoh-gopoh,” lanjutnya.
Lebih lanjut Bambang menyampaikan, jika pemerintah dapat secepatnya menyusun masterplan dan road map industri kesehatan, maka tak hanya pandemi Covid-19 saja yang bisa dilalui. BUMN sektor kesehatan harus mengambil inisiatif, harus bangun, perlu kerja keras dan cerdas mengatasi rintangan dan memanfaatkan momentum. Ke depannya segala masalah di sektor kesehatan tanah air dapat diantisipasi sesegera mungkin.
“Tak bisa kita pungkiri, pandemi Covid-19 ini memberikan sinyal yang kuat bagi kita untuk concern terhadap sektor kesehatan. Hal lainnya yang menjadi catatan penting bahwa negara kita mau tak mau harus bertumpu pada kekuatannya sendiri, termasuk industri farmasi agar bisa terbebas dari badai krisis. BUMN tidak boleh lagi berleha leha, kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, harus jadi pelopor di sektor industri kesehatan ini. Kami meyakini tak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu demi kebaikan bersama,” pungkas Bambang. 0
Sementara itu Koordinator Kompartemen Kesehatan KAPT, Audrey Clarissa mengatakan kemandirian industri kesehatan juga tak lepas dari Research and Development (riset dan pengembangan). Untuk itu perlu keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menghasilkan produk riset yang dapat memperkuat daya saing bangsa.
“Peneliti di tingkat perguruan tinggi bisa berperan untuk mendorong kemampuan daya saing bangsa dalam bidang industri kesehatan. Salah satunya dengan menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan potensial untuk dihilirisasi ke industri,”
“Tak hanya itu, perlu mendorong partisipasi perguruan tinggi dalam hal inovasi dan teknologi industri kita yang masih sangat rendah,” katanya.
Audrey menilai partisipasi perguruan tinggi harus terus diperkuat dalam riset dan pengembangannya melalui dukungan kementerian terkait. Sehingga nantinya hasil riset dan pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kejadian ke depan nanti.
“Keterlibatan perguruan tinggi selama fase riset dan pengembangan harus terus dikuatkan melalui dukungan instansi terkait, jadi dalam situasi pandemik berikutnya mereka bisa manfaatkan hasil riset tersebut untuk melakukan modifikasi sesuatu. Contoh modifikasi yang dimaksud seperti di Taiwan. Masa kondisi pandemi Covid-19 ini secara confidential tim perguruan tinggi sudah langsung bisa mengembangkan pembuatan bahan baku Remdesivir,” papar Audrey.
“Mereka berupaya mendapatkan obat paten, namun jika tak dapat mereka bisa membuat sendiri. Tapi itu pun tak serta merta langsung dibuat karena mereka juga menghargai intelectual property sehingga Taiwan selalu dapat Remdesivir hingga saat ini. Tapi tim perguruan tinggi sendiri siap kalau sampai ada apa-apa, sehinga tidak bergantung dengan luar negeri,” imbuhnya.
Audrey menambahkan dalam rangka pelaksanaan strategi riset dan pengembangan, diperlukan dukungan penuh semua pihak untuk membawa hasil-hasil riset menjadi inovasi. Selanjutnya, inovasi tersebut harus bisa dikembangkan menjadi bisnis-bisnis baru atau membantu industri kesehatan dan industri lain nasional dalam meningkatkan daya saing.
“Inovasi tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilakukan melalui sinergi antara semua stakeholders nasional antara lain pemerintah, korporasi dan akademisi perguruan tinggi atau biasa disebut Triple-Helix,” kata dia.
Audrey pun menyarankan perlunya pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan sentra riset dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, publik dan kampus.
“Selama ini kita belum ada center of excellent di bidang riset,” katanya.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
