Connect with us

Presiden Jokowi: Situasi Pandemi Covid-19 Momentum untuk Memperbaiki Berbagai Sektor yang Belum Terkelola Maksimal

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa situasi pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 30 April 2020.

“Dalam situasi seperti ini, kita bisa melihat dan menghitung lagi, berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat kita saat ini masih impor, 95 persen masih impor. Alat-alat kesehatan, ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain? Sekarang kelihatan semuanya. Lalu bagaimana dengan tenaga medis? Rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini,” papar Presiden.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki sejumlah persoalan di sektor kesehatan. Misalnya, Indonesia punya beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan khusus, seperti TBC (tuberkulosis). Indonesia merupakan negara nomor tiga dengan penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok.

“Tiga besar dunia yang memiliki penderita TBC adalah India, Cina, dan Indonesia. Kemudian mengenai rasio jumlah tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia juga memilki rasio masih kecil, 1,2 per 1.000. Artinya hanya tersedia 1,2 tempat tidur bagi 1.000 penduduk. Dibandingkan negara lain, Indonesia juga masih kalah. India 2,7 per 1.000 (penduduk), Tiongkok 4,3 per 1.000 (penduduk), dan tertinggi, Jepang 13 per 1.000 (penduduk),” jelasnya.

“Kemudian bagaimana dengan laboratorium? Berapa kita punya, bagaimana kemampuannya, peralatannya, SDM-nya? Semuanya harus kita hitung karena kita melihat pentingnya health security di masa-masa yang akan datang. Kejadian pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita semuanya, betapa pentingnya health security,” imbuhnya.

Saat ini hingga beberapa tahun ke depan, kata Presiden, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di sektor pangan misalnya, Food and Agriculture Organization (FAO) sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia. Sebanyak 135 juta orang di seluruh dunia yang terancam kelaparan atau bahkan mengalami situasi yang lebih buruk daripada itu.

“Karena itu, ketersediaan pangan, food security sangat penting. Bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita? Bagaimana dengan kesiapan industri pengolahan pascapanen? Bagaimana dengan efisiensi rantai pasok dan distribusi? Semuanya harus kita lihat lagi dan kita harus menyiapkan strategi besar dalam menghadapi itu ke depan,” ungkapnya.

Kesiapan Indonesia juga diuji pada sektor energi di mana harga minyak yang jatuh dari 60 dolar AS per barel hingga mencapai kurang lebih 20 dolar AS per barel. Presiden memandang, hal ini menjadikan Indonesia perlu merancang strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kita harus merancang bagaimana strategi besar kita ke depan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ke mana arahnya, apakah ke bioenergi? Ataukah ke baterai? Ini akan menentukan juga arah riset dan pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.

Selain soal kesehatan, pangan, dan energi, Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus pada sistem jaring pengaman sosial. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat yang terdampak pun sangat banyak, tersebar di hampir semua sektor, dan di seluruh Tanah Air. Untuk itu, perlu dipikirkan bersama bagaimana jaring pengaman sosial bisa efektif dan cepat serta tepat sasaran.

“Kita perlu memikirkan bersama bagaimana model dan cara sistem jaring pengaman sosial, bantuan sosial yang betul-betul efektif dan cepat sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan sampai pada target, sampai pada sasaran, tepat sasaran. Terdapat data akurat yang transparan, yang akuntabel, setiap saat bisa dilihat, bisa diketahui, sehingga dapat dikoreksi dengan cepat jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, kita dapat pastikan (bahwa) penerima adalah orang yang benar-benar berhak dan membutuhkan,” tandasnya.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya