Connect with us

Presiden Jokowi: Situasi Pandemi Covid-19 Momentum untuk Memperbaiki Berbagai Sektor yang Belum Terkelola Maksimal

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa situasi pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 30 April 2020.

“Dalam situasi seperti ini, kita bisa melihat dan menghitung lagi, berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat kita saat ini masih impor, 95 persen masih impor. Alat-alat kesehatan, ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain? Sekarang kelihatan semuanya. Lalu bagaimana dengan tenaga medis? Rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini,” papar Presiden.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki sejumlah persoalan di sektor kesehatan. Misalnya, Indonesia punya beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan khusus, seperti TBC (tuberkulosis). Indonesia merupakan negara nomor tiga dengan penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok.

“Tiga besar dunia yang memiliki penderita TBC adalah India, Cina, dan Indonesia. Kemudian mengenai rasio jumlah tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia juga memilki rasio masih kecil, 1,2 per 1.000. Artinya hanya tersedia 1,2 tempat tidur bagi 1.000 penduduk. Dibandingkan negara lain, Indonesia juga masih kalah. India 2,7 per 1.000 (penduduk), Tiongkok 4,3 per 1.000 (penduduk), dan tertinggi, Jepang 13 per 1.000 (penduduk),” jelasnya.

“Kemudian bagaimana dengan laboratorium? Berapa kita punya, bagaimana kemampuannya, peralatannya, SDM-nya? Semuanya harus kita hitung karena kita melihat pentingnya health security di masa-masa yang akan datang. Kejadian pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita semuanya, betapa pentingnya health security,” imbuhnya.

Saat ini hingga beberapa tahun ke depan, kata Presiden, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di sektor pangan misalnya, Food and Agriculture Organization (FAO) sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia. Sebanyak 135 juta orang di seluruh dunia yang terancam kelaparan atau bahkan mengalami situasi yang lebih buruk daripada itu.

“Karena itu, ketersediaan pangan, food security sangat penting. Bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita? Bagaimana dengan kesiapan industri pengolahan pascapanen? Bagaimana dengan efisiensi rantai pasok dan distribusi? Semuanya harus kita lihat lagi dan kita harus menyiapkan strategi besar dalam menghadapi itu ke depan,” ungkapnya.

Kesiapan Indonesia juga diuji pada sektor energi di mana harga minyak yang jatuh dari 60 dolar AS per barel hingga mencapai kurang lebih 20 dolar AS per barel. Presiden memandang, hal ini menjadikan Indonesia perlu merancang strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kita harus merancang bagaimana strategi besar kita ke depan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ke mana arahnya, apakah ke bioenergi? Ataukah ke baterai? Ini akan menentukan juga arah riset dan pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.

Selain soal kesehatan, pangan, dan energi, Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus pada sistem jaring pengaman sosial. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat yang terdampak pun sangat banyak, tersebar di hampir semua sektor, dan di seluruh Tanah Air. Untuk itu, perlu dipikirkan bersama bagaimana jaring pengaman sosial bisa efektif dan cepat serta tepat sasaran.

“Kita perlu memikirkan bersama bagaimana model dan cara sistem jaring pengaman sosial, bantuan sosial yang betul-betul efektif dan cepat sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan sampai pada target, sampai pada sasaran, tepat sasaran. Terdapat data akurat yang transparan, yang akuntabel, setiap saat bisa dilihat, bisa diketahui, sehingga dapat dikoreksi dengan cepat jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, kita dapat pastikan (bahwa) penerima adalah orang yang benar-benar berhak dan membutuhkan,” tandasnya.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya