Connect with us

Presiden Jokowi: Situasi Pandemi Covid-19 Momentum untuk Memperbaiki Berbagai Sektor yang Belum Terkelola Maksimal

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa situasi pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 30 April 2020.

“Dalam situasi seperti ini, kita bisa melihat dan menghitung lagi, berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat kita saat ini masih impor, 95 persen masih impor. Alat-alat kesehatan, ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain? Sekarang kelihatan semuanya. Lalu bagaimana dengan tenaga medis? Rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini,” papar Presiden.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki sejumlah persoalan di sektor kesehatan. Misalnya, Indonesia punya beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan khusus, seperti TBC (tuberkulosis). Indonesia merupakan negara nomor tiga dengan penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok.

“Tiga besar dunia yang memiliki penderita TBC adalah India, Cina, dan Indonesia. Kemudian mengenai rasio jumlah tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia juga memilki rasio masih kecil, 1,2 per 1.000. Artinya hanya tersedia 1,2 tempat tidur bagi 1.000 penduduk. Dibandingkan negara lain, Indonesia juga masih kalah. India 2,7 per 1.000 (penduduk), Tiongkok 4,3 per 1.000 (penduduk), dan tertinggi, Jepang 13 per 1.000 (penduduk),” jelasnya.

“Kemudian bagaimana dengan laboratorium? Berapa kita punya, bagaimana kemampuannya, peralatannya, SDM-nya? Semuanya harus kita hitung karena kita melihat pentingnya health security di masa-masa yang akan datang. Kejadian pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita semuanya, betapa pentingnya health security,” imbuhnya.

Saat ini hingga beberapa tahun ke depan, kata Presiden, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di sektor pangan misalnya, Food and Agriculture Organization (FAO) sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia. Sebanyak 135 juta orang di seluruh dunia yang terancam kelaparan atau bahkan mengalami situasi yang lebih buruk daripada itu.

“Karena itu, ketersediaan pangan, food security sangat penting. Bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita? Bagaimana dengan kesiapan industri pengolahan pascapanen? Bagaimana dengan efisiensi rantai pasok dan distribusi? Semuanya harus kita lihat lagi dan kita harus menyiapkan strategi besar dalam menghadapi itu ke depan,” ungkapnya.

Kesiapan Indonesia juga diuji pada sektor energi di mana harga minyak yang jatuh dari 60 dolar AS per barel hingga mencapai kurang lebih 20 dolar AS per barel. Presiden memandang, hal ini menjadikan Indonesia perlu merancang strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kita harus merancang bagaimana strategi besar kita ke depan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ke mana arahnya, apakah ke bioenergi? Ataukah ke baterai? Ini akan menentukan juga arah riset dan pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.

Selain soal kesehatan, pangan, dan energi, Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus pada sistem jaring pengaman sosial. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat yang terdampak pun sangat banyak, tersebar di hampir semua sektor, dan di seluruh Tanah Air. Untuk itu, perlu dipikirkan bersama bagaimana jaring pengaman sosial bisa efektif dan cepat serta tepat sasaran.

“Kita perlu memikirkan bersama bagaimana model dan cara sistem jaring pengaman sosial, bantuan sosial yang betul-betul efektif dan cepat sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan sampai pada target, sampai pada sasaran, tepat sasaran. Terdapat data akurat yang transparan, yang akuntabel, setiap saat bisa dilihat, bisa diketahui, sehingga dapat dikoreksi dengan cepat jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, kita dapat pastikan (bahwa) penerima adalah orang yang benar-benar berhak dan membutuhkan,” tandasnya.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya