Pameran Daring Buku Bung Karno, Hasto: Hadirkan Sosok Inspirasi bagi Anak Muda Indonesia
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mengapresiasi pameran daring Buku Bung Karno. Hasto mengharapkan Bung Karno hadir sebagai sosok pemimpin negarawan sekaligus pembelajar yang baik, menginspirasi bagi anak-anak muda Indonesia demi kemajuan Indonesia Raya.
Memahami buku-buku yang dibaca Bung Karno, menurutnya, diharapkan Bangsa Indonesia bisa memahami bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.
“Pameran Buku Bung Karno menunjukkan bagaimana Bung Karno hadir sebagai sosok pemimpin negarawan dan sekaligus pembelajar yang baik. Keseluruhan yang dipelajari, dikonstruksikan dalam imajinasi tentang Indonesia,” kata Hasto, dalam webinar pembukaan pameran daring Buku Bung Karno, Selasa (24/11).
Di acara itu, hadir pula Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri, cucu Bung Karno yang juga anggota DPR Puti Guntur Soekarno, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, dan Sejarawan Bonnie Triyana.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan Proklamator RI Soekarno adalah ‘penyambung lidah’ bangsa Indonesia terbaik yang pernah ada. Dan Bung Karno (BK) menjadi sumber inspirasi terbaik karena kecerdasan dan pengetahuan mendalam dari puluhan ribu buku yang dibacanya.
Berbicara dalam webinar pembukaan pameran daring Buku Bung Karno, Selasa, tak jarang nasib suatu bangsa ditentukan oleh pemikiran merdeka yang diperoleh melalui buku. Bukti inspiratif tersebut adalah Bung Karno.
Bung Karno membuktikan bahwa pemikirannya merdeka, bahkan saat Indonesia masih dijajah dan sang proklamator RI itu masih dalam tahanan.
Nadiem mengatakan Bung Karno tetap membaca buku ketika sedang ditahan oleh Belanda. Bung Karno sebenarnya sedang membuktikan, bahwa di dalam penjara sekalipun, beliau tetap seorang manusia Indonesia merdeka.
“Saya harap ini bisa menginspirasi anak muda untuk membaca dan mengerti apa arti merdeka. Sejak muda, Bung Karno sudah mengenal pemikiran dunia dan pemikiran bangsanya sendiri dari buku yang dibaca. Akhirnya ini menghasilkan kecerdasan beliau yang membuatnya menjadi ‘penyambung lidah’ bangsa terbaik yang pernah dipunyai bangsa ini,” kata Nadiem.
Menurutnya, buku adalah sumber pengetahuan mencerdaskan. Diingatkannya, ada hubungan tingkat kemajuan dan kecerdasan sebuah bangsa dengan minat baca masyarakatnya. Semakin tinggi, amak akan semakin bagus.
“Masyarakat membaca adalah masyarakat yang selalu ingin belajar, dimana buku punya kedudukan penting bagi mereka,” kata Nadiem.
Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan bahwa buku-buku Bung Karno memiliki makna penting. Karena lewat ide-ide yang dipelajari dan diserap Bung Karno dari buku-buku itulah kini Indonesia bisa merdeka.
“Bung Karno menggunakan ide ini sebagai cara menggerakkan kesadaran bangsa menghadapi kolonialisme Belanda,” kata Bonnie.
Yang lebih menarik, kata Bonnie, ternyata masing-masing buku yang dipamerkan ini memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Ada buku yang diberikan seorang kawan bung Karno dari Bandung, dimana saat itu dirinya masih di dalam penjara.
“Ada berbagai buku yang dikirim saat Bung Karno masih dipenjara. Kita cek dalam surat Bung Karno ke sahabatnya, beliau selalu minta dikirim buku di penjara. Dan hasilnya adalah kolaborasi ide yang ditulis di dalam buku ‘Di Bawah Bendera Revolusi’ dan ratusan pidatonya,” urai Bonnie.
“Jadi pameran ini adalah cara kita mendalami berbagai pemikiran Bung Karno. Dari sosialisme sampai soal Islam. Tentu saja kita harap generasi muda bisa mengetahui bagaimana pentingnya membaca buku,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
