Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Sekjen DPD RI agar memakai anggaran secara efektif dan efisien. Hal tersebut dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Pak, saya akan coba fokus pada efektivitas dan efisiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efisiensi penting,” papar Wayan di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Wayan meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp119.031.860.000 yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024. “Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp119 M, Bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot, yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp119 M,” ucap Wayan.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan kembali agar DPD lebih rasional dalam menyusun anggaran. “Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa,” tegasnya.

Tertera dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097. “Total pagu Rp14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar),” demikian tertulis di situs itu.

Sedangkan renovasi toilet tertulis ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan nomor RUP 43138718. Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4.804.021.000.- “Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun Anggaran 2023,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Kedua proyek itu berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan metode tender dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.

Jakarta – Komisi V DPR RI menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Bulukumba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Konsorsium Kepala Desa Dapil Sulawesi Selatan III untuk berkonsultasi terkait peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan Anggota Komisi V DPR RI Muh Aras.

“Salah satu hal yang menjadi prioritas mereka adalah peningkatan kesejahteraan khususnya bagi perangkat desa dan BPD itu sendiri. Kalau kita melihat dari jumlah yang mereka terima memang menurut kami masih sangat jauh di bawah standar. Sehingga, ini tentunya harus menjadi pembicaraan dari semua kementerian terkait termasuk Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Bappenas sendiri dan Kementerian Desa,” ujar Andi Iwan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Adapun aspirasi terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat lebih diperluas untuk kepentingan desa terutama menyangkut masalah perbatasan lahan. Kemudian untuk kepentingan infrastruktur di desa diharapkan ada pembangunan kantor desa ataupun sarana prasarana olahraga dan jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Komisi V bersama Kementerian PUPR memiliki beberapa program untuk membangun sarana dan prasarana tersebut namun masih sangat terbatas dengan jumlah anggaran yang teralokasikan.

“Kami dari Komisi V dalam hal ini (yang berhubungan dengan) Kementerian PUPR juga sebagai mitra kerja sudah mampu mengintervensi secara langsung pembangunan jalan daerah termasuk jembatan. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap, kita mengakomodir semua kepentingan-kepentingan tersebut. Kita akan melihat skala prioritasnya yang mana yang paling membutuhkan kita coba mengusulkan untuk dibantu proses penanganan jembatan itu karena jembatan ini sangat dibutuhkan,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Aspirasi masukan-masukan daripada DPC APDESI Kabupaten Bulukumba, BPD dan Konsorsium Kepala Desa Dapil Sulawesi Selatan III itu pun telah ditampung dan akan dijadikan sebagai bahan dalam rapat kerja Komisi V bersama mitra-mitra terkait seperti Kementerian Desa dan Kementerian PUPR. Solusi yang cepat pun diharapkan dapat terwujud agar desa-desa ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menyampaikan seluruh data tenaga honorer yang telah terdaftar di kementerian tersebut. Hal ini disampaikannya lantaran terindikasi masih banyak tenaga honorer yang datanya mandek di tingkat daerah.

“Tolong nanti disampaikan kepada komisi II daftar tenaga honorer. Semuanya, Pak. Daftar tenaga honorer yang sudah terdaftar di Kemenpan RB karena terindikasi ternyata masih banyak juga tenaga honorer yang belum terdaftar di Kemen PAN pak. Jadi mereka hanya (terdaftar) di daerah dan kepala daerahnya belum pernah melaporkan tentang tenaga honorer ini,” ujar Junimart dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI  dengan MenPAN-RB, Azwar Anas, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Tenaga honorer dan K2 menjadi salah satu pembahasan yang disinggung dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Menpan RB dan Kepala BKN. Di sisi lain, kepada Parlementaria, Politisi Fraksi PDI-P ini mengatakan bahwa KemenPAN-RB dan BKN perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pendataan honorer di berbagai tingkatan.

“Saya kira perlu supaya KemenPAN dan BKN itu melakukan pengawasan yang melekat. Contoh, misalnya seseorang sudah menjadi honorer sampai 20 tahun tetapi nama dia tidak masuk dikirimkan ke pusat, yang masuk siapa? Orang baru! Maka saya minta supaya KemenPAN  itu memberikan kepada Komisi II, sudah berapa orang honorer yang terdaftar secara resmi di Kemenpan?” tutur legislator Dapil Sumatera Utara III itu.

Disampaikannya, berdasarkan temuan di lapangan ada kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah data yang telah terekam di KemenPAN-RB dengan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja. Ia menegaskan bahwa apabila memang terjadi perbedaan data maka harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan jumlah riil yang ada.

“Kalau memang mereka tidak terdaftar, kenapa mereka tidak terdaftar. Nah biasanya ini menjadi kewenangan disengaja atau tidak disengaja oleh kepala daerah. Kan kasihan yang honorer sudah usia 51 tahun, nama tidak dikirimkan dan yang masuk malah yang baru,” katanya.

Menutup pernyataannya, Junimart juga meminta agar KemenPAN-RB untuk berhati-hati dalam melakukan pendataan dan menyarankan agar menelusuri dengan seksama daftar riwayat kerja masing-masing tenaga honorer. Ia pun menegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan bagi tenaga honorer yang telah bekerja. “Yang pasti gak ada penghapusan tenaga honorer,” tegas Junimart.