Obral Besar-besaran Jelang Ditutup, Ada Apa dengan Matahari?
Jakarta – Kabar mengenai akan ditutupnya dua gerai milik PT Matahahari Department Store Tbk (LPFF) di Pasaraya Manggarai dan Pasaraya Blok M rupanya mendapat respons beragam dari masyarakat. Bahkan saat ini, dua gerai tersebut tengah diserbu pengunjung karena pihak Matahari sedang melakukan cuci gudang besar-besaran. Hal ini pun lantas menimbulkan pertanyaan, sudah tenggelamkah sektor ritel di Indonesia?
Analis dari Investa Saran Mandiri, Hans Kwee, mengatakan bahwa saat ini pelaku industri ritel memang tengah dihadapi tantangan berat. Jangankan dari sesama pelaku industri ritel lain, baik konvensional maupun daring, perubahan gaya hidup masyarakat sepertinya memang berpengaruh besar pada keadaan mereka saat ini.
Namun Hans berpendapat bahwa hadirnya ritel daring memberikan dampak paling besar bagi nasib ritel non daring. Terlebih, konsep praktis, cepat, dan mudah seperti yang ditawarkan ritel daring sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menurut Hans menjadi faktor utama menjamurnya gerai-gerai ritel daring.
Belum lagi dari sisi persaingan antar industri ritel non daring sendiri. Matahari harus bersaing dengan Seibu, Lotte, dan banyak lagi yang juga menawarkan diskon-diskon besar yang membuat masyarakat tertarik belanja.
“Jika nantinya mereka akan bergerak seperti Alibaba, fokus ke ritel online dan hanya menyisakan sejumlah gerai offline yang menguntungkan, akan terjadi PHK besar,” ujar Hans, Jumat (15/9).
Meski demikian, pihak Matahari belum mengeluarkan kepastian mengenai nasib dari karyawan-karyawannya. Apalagi satu gerainya saja kurang lebih mengelola sekitar 500 karyawan. Namun pastinya, untuk saat ini kemungkinan PHK besar di Matahari memang belum akan terjadi lantaran kebanyakan isi department store tersebut adalah pegawai para tenant-nya.
“Mau tidak mau mereka (Matahari) pasti akan melakukan transformasi dan mencari bentuk baru, seperti halnya industri media yang kini beralih ke ‘dotcom‘,” lanjutnya.
Seperti diketahui, sekarang ini Matahari sudah memiliki format daring yakni MatahariMall.com. Gaungnya sendiri sudah mulai terdengar, meski belum menjadi pilihan utama para pembeli daring.
Namun, seperti diungkapkan Miranti Hadisusilo, Direktur Legal sekaligus Sekretaris Perusahaan LPPF, penutupan kedua gerai tersebut terpaksa dilakukan lantaran dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penjualan perusahaan ini. Bagi manajemen LPPF, akan lebih baik memilih fokus pada gerai yang lebih memberikan kontrubusi positif daripada memaksakannya tetap dibuka.
Dua gerai Matahari Departement Store di Pasaraya Blok M dan Manggarai sedianya memang akan ditutup per akhir bulan September ini. Strategi obral atau diskon produk tersebut disinyalir agar mempercepat penghabisan persediaan produknya. Apalagi saat ini sudah masuk pertengahan bulan dan tinggal menyisakan beberapa hari lagi.
Meski demikian, Miranti mengatakan di kuartal IV tetap akan melakukan serangkaian ekspansi penambahan gerai baru. Hanya saja, dirinya belum mau membeberkan di mana kota yang menjadi tujuan ekspansi pembukaan gerai baru. Saat ini LPPF masih memiliki 153 gerai.
Menolak disebut akhir era ritel non daring atau offline, Miranti memastikan bahwa LPPF tahun ini menargetkan bisa membangun 6-8 gerai baru dengan empat di antaranya sudah dibangun di semester I tahun ini dengan komposisi tiga di Jawa dan satu di luar pulau Jawa. “Matahari tetap akan melakukan ekspansi dengan membuka 1-3 gerai lagi sampai akhir tahun,” tutupnya.
Melirik Valuasi Saham
Lantas, apa nilai saham Matahari masih menarik? Menurut Hans, untuk mengoleksi saham LPPF, investor masih perlu cermat melihat jangka panjang industri ini ke depannya, terutama melihat masifnya gempuran dotcom.
Perlu dicatat, pada penutupan perdagangan saham akhir pekan pukul 16.00 WIB, Jumat (15/9) kemarin, saham LPPF naik 4,88 persen ke level 10.200. Namun berdasarkan data Bloomberg, jika dilihat selama satu tahun terakhir, return LPPF sudah tergerus 43,32 persen.
Sister company, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), yang mengoperasikan gerai Hypermart pada Jumat kemarin juga ditutup naik 1,72 persen ke level 590. Namun jika disetahunkan, return MPPA tergerus 65,70 persen.
Sedangkan Induk usaha dua LPPF dan MPPA, yakni PT Multipolar Tbk (MLPL) ditutup turun 0,57 persen ke level 175, Jumat kemarin. Jika disetahunkan return perseroan tergerus 57,95 persen. Nah, cermati dan tentukan.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
