Obligasi Indonesia dan India Berpotensi Cetak Rekor Arus Modal Masuk
Singapura – Sepanjang tahun ini obligasi rupiah dan rupee berhasil menarik dana investor global senilai US$29 triliun. Secara berurutan bank sentral kedua negara itu juga menurunkan suku bunga acuan, di tengah inflasi dan tingkat pertumbuhan yang melemah. Sejumlah investor global mengaku tertarik akan tetap memburu obligasi Indonesia dan India, kendati kebijakan moneter tak kunjung melonggar, imbal hasil tinggi tetap menjadi daya tarik terbesar.
Meskipun banyak trader memperkirakan bank sentral India tidak akan memangkas bunga pada tahun ini, dan sejumlah ekonom mempunyai pandangan yang beragam tentang proyeksi kedua negara , namun Mirae Asset Global Investment Co. dan Schroder Investment Management Ltd. tetap bersemangat memburu surat utang yang menawarkan imbal hasil tertinggi di Asia.
“Dalam kondisi ekonomi yang stabil, dan sikap kehati-hatian empat bank sentral utama dunia dalam menghapus kebijakan moneter ekstra longgar pasca krisis akibat rendahnya inflasi, investor akan lebih memperhatikan imbal hasil,” kata Rajeev De, kepala fixed income Asia di Schroder, seperti dikutip Bloomberg (6/9).
Dengan imbal hasil sekitar dua kali lipat rata-rata regional – yang diikuti dengan reformasi ekonomi – membantu obligasi rupiah dan rupee menyedot dana tunai dari investor global pada tahun ini. Surat utang pemerintah India berjangka 10 tahun memberikan imbal hasil 6,50 persen, sedangkan obligas pemerintah Indonesia dengan jangka waktu yang sama bisa menghasilkan 6,67 persen.
Dibandingkan obligasi Korea selatan yang mampu menarik dana hingga US$28,1 miliar, gabungan arus dana masuk ke obligasi India dan Indonesia masih lebih besar, masing-masing mencapai US$19,9 dan 9 miliar sepanjang 2017. Kondisi Korea Selatan menghadapi masalah pertumbuhan harga dan pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan bank-bank sentral utama yang mengarah ke pengetatan dan pemangkasan neraca The Fed hingga US$4,5 triliun, berpotensi menarik mundur dana-dana investor.
Sementara itu – setelah menurunkan suku bunga acuan pada bulan lalu – beberapa ekonom menilai India dan Indonesia sudah membentuk pola ekonomi positif yang disukai investor seperti Schroder.
Meskipun ekspansi India mengalami hambatan pada kuartal lalu, sejumlah ekonom yang disurvei Bloomberg mengekspektasikan pertumbuhan produk domestik bruto akan mengalami rebound pada kuaral ketiga, dana menembus 7 persen pada kuartal keempat nanti. Sedangkan di Indonesia, kenaikan belanja infrastrukutr pemerintah dan pembenahan perpajakan akan kembali mendorong pertumbuhan ekonomi melebihi 5 persen pada tahun depan.
“Kami melihat keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia dan India, yang diarahkan pemerintahnya untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi,” kata Chong Jiun Yeh, chief investment officer OUB Asset Management Ltd., Singapura.
“Masih ada ruang untuk pembentukan dan kinerja obligasi yang lebih baik,” imbuhnya.
Axis Bank Ltd, ING Groep NV dan Standard Chartere Plc. berpandapat masih ada ruang bagi bank sentral India untuk melonggarakan kebijakan moneternya setelah mengalami penurunan inflasi ke level yang rendah sebesar 1,46% pada Juni lalu. Laju inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi Reserve Bank of India sebesar 4 persen.
Ertic Stein, co-director fixed income global Eatin Vance Corp, Boston juga melihat adanya peluang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga “satu atau dua kali lagi” selama rupiah tetap stabil. “Kami masih menilai positif obligasi lokal Indonesia karena kondisri mskro yang stabil dan kondisi pasar yang secara umum mendukung,” ujar Stein.
“Risiko terbesar [Indonesia] saat ini adalah pertumbuhan yang meningkat setinggi negara lain, jika upaya deregulasi Presiden Joko Widodo dihambat atau dipinggirkan,” ungkapnya. (Bloomberg – KR)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
