Connect with us
Politik

NU Yakin Tak Ada Perpecahan di Pilpres 2019

Perpecahan di Pilpres 2019
Diskusi "Forum Tashwirul Afkar: Islam Agama Kemanusiaan" di PBNU, Jakarta.(Istimewa)

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meyakini penyelenggaraan pemilihan presiden 2019 akan berlangsung aman dan lancar. NU juga yakin takkan ada perpecahan di Pilpres 2019.

Helmy Faisal, Sekjen PBNU, menyatakan bahwa potensi perpecahan seperti di Pilkada DKI Jakarta tak ada. Ini disebabkan Pilpres yang diadakan pada 17 April 2019 nanti diikuti pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira dengan dua pasangan calon ini, potensi terjadinya perpecahan tidak ada,” ujar Helmy usai menghadiri acara “Forum Tashwirul Afkar: Islam Agama Kemanusiaan” di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (10/9).

Pada Pilkada Jakarta, sentimen ras dan agama digunakan untuk kepentingan politik. Alhasil, suhu politik pun ikut naik. Namun, di pilpres kali ini, dengan komposisi seperti itu, potensi perpecahan berkurang. Kuncinya pada elite politik.

Meski potensi perpecahan hampir tidak ada, Helmy tetap mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan di Indonesia.

“Jangan sampai perbedaan itu menjadi potensi untuk bermusuhan karena kunci dari semuanya itu adalah harus ukhuwah. Harus ada persaudaraan. Karena kalau tidak ada persaudaraan, jadinya konflik. Jadi, kunci dari perdamaian dunia itu adalah persaudaraan,” ujarnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Persetujuan RUU Pesantren Diwarnai Sejumlah Catatan

Oleh

Fakta News
Persetujuan RUU Pesantren Diwarnai Sejumlah Catatan
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren. Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Paransong mengatakan, kendati diwarnai sejumlah catatan, Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat pembahasan RUU Pesantren untuk dilanjutkan ke dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Komisi VIII setuju RUU Pesantren dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II di Paripurna sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegas Ali Taher dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah, secara hirarkis, RUU Pesantren terdiri dari 9 Bab dan 55 pasal. Sebelumnya, RUU ini sempat mengalami perubahan dari judul semula RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama menjadi RUU Pesantren.

RUU yang Ditunggu-tunggu

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan RUU Pesantren menjadi salah satu RUU yang ditunggu-tunggu, mengingat belum terjaminnya kesetaraan pendidikan agama dengan pendidikan formal lainnya. Menurutnya, semangat RUU Pesantren dalam menjaga kebudayaan dan nilai kebangsaan perlu terus didukung oleh semua pihak.

“Kita memahami bahwa yang ada saat ini masih membahas secara general. Nantinya kita akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya termasuk turunan peraturan pemerintahannya. Jadi sebagai semangat menjaga kultur dan nilai kebangsaan, tentu akan kita dukung terus,” kata Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Meski mendapatkan dukungan dari hampir seluruh fraksi yang hadir, RUU Pesantren tetap menuai banyak catatan. Sejumlah catatan terkait dana abadi dan perubahan judul dengan meniadakan perihal pendidikan agama, yang dapat mengakomodir pendidikan agama lainnya. Anggota Komisi VIII DPR RI Tetty Pinangkaan sempat mempertanyakan hal ini, bahkan mendorong pemerintah melalui Kemenag untuk menindak lanjuti perihal pendidikan agama itu.

“Kami bersyukur menjadi bagian dari RUU Pesantren, tetapi kami mempertanyakan mengapa perihal pendidikan keagamaan dihilangkan, padahal itu bisa menjadi payung hukum yang tidak hanya untuk satu komunitas agama saja tetapi juga yang lainnya. Untuk itu, kami meminta Kemenag untuk menyiapkan payung hukum yang sama untuk pendidikan agama, agar tidak terkesan ada diskriminasi,” ungkap politisi Fraksi Hanura ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Jokowi ingin masukan dari berbagai kalangan didengarkan.

“Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ke DPR.

“Saya telah perintahkan Menkum HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI yaitu pengesahan RUU KUHP agar ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” tuturnya.

Jokowi berharap DPR punya sikap yang sama dengan pemerintah soal pembahasan RUU KUHP ini.

“Saya harap DPR juga punya sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR periode selanjutnya,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Yasonna kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat terkait RUU KUHP.

“Saya perintahkan Menkum HAM kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan sempurnakan RUU KUHP yang ada,” pungkasnya.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Senin Diuji Coba, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Diharapkan Beroperasi Akhir November

Oleh

Fakta News
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (19/9) siang. (Foto: BKP Kementerian PUPR)

Jakarta – Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) diharapkan akan bisa beroperasi pada akhir November 2019 sehingga bisa turut memperlancar arus mudik Natal dan tahun baru 2020. Progres konstruksi tol sepanjang 36,4 Km tersebut saat ini sudah mencapai 96,5%.

“Pada 23 September 2019 akan dimulai uji beban sehingga kita rencanakan pada November 2019, Insya allah bisa operasional,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pembangunan Tol Layang Japek II di KM 13, Kamis (19/9) siang.

Menurut Menteri PUPR, pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II itu merupakan pekerjaan besar. Ada sekitar 9.000 tiang pancang yang dibuat dalam pembangunan tol ini, sehingga menjadikan tol Layang Japek II ini juga akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia.

“Tol ini juga diiawasi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ),” tegas Basuki.

Sebelum dioperasikan akhir Noveber nanti, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulono, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek akan dilakukan uji beban dengan menggunakan 16 truk dengan beban masing-masing 40 ton terdiri dari uji statis dan dinamis.

Jarak Jauh Adanya Tol Layang Japek II diyakini akan menambah kapasitas Tol Japek yang ada dibawahnya, serta memisahkan antara arus lalu lintas (lalin) jarak pendek dengan arus lalin jarak jauh.

Kendaraan tujuan jarak pendek akan menggunakan Tol Japek, sementara kendaraan tujuan jarak jauh menggunakan Tol Layang Japek II.

Tol Layang Japek II berada tepat di sebagian ruas Tol Jakarta-Cikampek eksisting, membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat (Sta 9+500 sampai dengan Sta 47+500). Pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) yang merupakan anak usaha dari PT. Jasa Marga.

Baca Selengkapnya