Ngotot Sodorkan Calon Wagub, Partai Koalisi Pendukung Ridwan Kamil Terancam Pecah
Jakarta – Meski tiket dukungan dari sejumlah parpol sudah digengam Ridwan Kamil untuk maju sebagi calon gubernur Jawa Barat 2018, namun untuk siapa yang akan mendamping Emil panggilan akrabnya masih belum ditentukan sampai saat ini.
Empat partai yang mendukung Emil yakni Nasdem, PKB, PPP dan yang baru masuk Partai Golkar. Masing-masing partai pendukung tersebut selain Nasdem, saling menginginkan kadernya untuk mendampingi Emil dalam gelaran Pilgub Jabar 2018.
Emil mengungkapkan, dukungan terhadap dirinya oleh partai Golkar diiringi pengajuan syarat dimana partai Golkar menginginkan nantinya pendamping Emil berasal dari partai tersebut. Namun karena masing-masing partai pendukung jumlah kursinya tidak ada yang cukup mengajukan calon, maka usulan tersebut ditampung terlebih dahulu. “Soal wakil, jadi Golkar itu memberi syarat, boleh kah syaratnya itu adalah wakilnya (dari Golkar)? Saya pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi kan tidak ada partai (yang mendukungnya) yang kursinya cukup. Maka Golkar yang kursinya 17 tidak cukup. Maka keinginannya yang wajar itu harus diamini dulu oleh partai-partai koalisi, apakah aspirasi Golkar ini dipahami,” ungkap Emil.
Emil lebih lanjut menjelaskan bahwa partai lain yang lebih dulu mendukungnya juga ada yang memberikan penawaran yang sama, yakni meminta jatah calon wakil gubernur. “Karena pada waktu yang bersamaan, PPP juga melakukan pola tawar yang sama, yaitu mensyaratkan wakilnya Pak Uu, yang juga berdinamika, karena ada penolakan dari PKB dan juga ada penolakan dari NasDem,” terangnya.
Namun Emil tidak merisaukan jika nantinya permasalahan calon wakil ini akan menjadi polemik serius yang bisa membuat pecah koalisi. “Saya nggak khawatir. Minggu ini adalah minggu-minggu untuk menyinkronkan komunikasi politik di antara 4 partai ini yang sudah secara resmi menyatakan dukungan. Tinggal lobi-lobi tingkat tinggi, lobi-lobi lapang dada, lobi-lobi saling memahami saja,” tuturnya.
Hal ini pun sempat dikritisi oleh pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan, ia menilai koalisi pendukung Ridwan Kamil berpotensi pecah kongsi. Menurut Asep pemilihan wakil akan menjadi akar pemicu perpecahan itu.
Poin yang sama juga ditanggapi oleh Sekertaris DPW PPP Pepep Syaiful Hidayat yang mengatakan, persoalan pendamping Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar 2018 ini perlu dibicarakan bersama. Sebab menurutnya setiap partai tentu ingin kadernya tampil. Menurut Pepep, sejauh ini ada tiga partai yang menyodorkan kadernya untuk mendampingi Wali Kota Bandung tersebut. PKB menyiapkan Syaiful Huda, sementara PPP mengusulkan Uu Ruzhanul Ulum dan Golkar Daniel Muttaqien. “Dalam kontestasi pilkada itu tentu ada parameter yang harus dipahami bersama dulu. Misalkan bahwa setiap partai memiliki keinginan mencalonkan itu pasti. Jadi tidak serta merta karena usungannya tidak direspons, berubah (dukungan) tidak juga seperti itu. Pasti dengan duduk bersama bisa dibicarakan,” ungkap dia.
lebih lanjut Pepep mengatakan kondisi berbeda akan terjadi apabila pengambilan keputusan wakil tidak melalui musyawarah. Hal ini tentu membuat partainya akan mengambil sikap lain. “Kalau PPP mengusung Uu tiba-tiba tidak diusung dengan alasan yang tidak bisa diterima, tentu kita ambil sikap. Tanpa ada musyawarah dan pembicaraan tentu kita pertanyakan,” tutur dia.
Ia tidak mengetahui pasti kapan musyawarah koalisi pendukung Ridwan Kamil akan berkumpul. Sebab, hal itu merupakan kewenangan para elite politik di tingkat pusat. “Semuanya kewenangan elit politik di pusat,” kata Pepep.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
