Connect with us

Puan dan Muhaimin Ziarah Bareng ke TMP Kalibata, Sinyal PDI Perjuangan dan PKB Bakal Koalisi

Jakarta – Sinyal kerja sama antar PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampaknya akan segera terwujud dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti. Hal ini terlihat dari kedekatan Ketua DPP PDI Perjuangan  Puan Maharani saat bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Taufiq Kiemas.

Puan dan Muhaimin terlihat membaca yasin dan tahlilan saat mendoakan Taufiq Kiemas di makamnya yang berada di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/09/2022).

Muhaimin Iskandar diketahui punya kedekatan dengan ayah kandung Puan tersebut sejak masih muda.

Baik Puan maupun Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu sama-sama didampingi jajaran partai masing-masing.

“Alhamdulillah, kita sudah sama-sama melakukan tahlil, yasin, ihktiar aswaja untuk bisa mendoakan almarhum Pak Taufiq Kiemas,” kata Puan.

Usai berziarah, Puan dan Cak Imin berjalan kaki menuju tempat makan Pecel Pincuk yang berada di area kompleks TMP Kalibata. Kedua pimpinan DPR itu sempat duduk terpisah dengan jajaran partainya dan berbincang serius.

Setelahnya, Puan bersama elite PDI Perjuaangan memberikan kejutan kue untuk Cak Imin yang hari ini berulang tahun. Menurut Puan, ia dan Cak Imin sudah seperti saudara karena telah berjuang sejak masa orde baru.

“Kami berdua kenalnya dari SMA dan mahasiswa, dan sampai di sini sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Kami berharap pertemuan ini akan membawa berkah, kebersamaan sebagai saudara,” tuturnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, dirinya bersama Cak Imin sudah sering bertukar pikiran. Puan menegaskan, pertemuan hari ini juga masih seputar bagaimana ke depan membangun bangsa ini menjadi lebih baik.

 

“Sekarang sudah bersama, cuma harapan itu (ke depan) lebih bisa bersama-sama. Dan tentu saja pertemuan ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan lalu, dengan NasDem, Gerindra, harapannya adalah bagaimana ke depan kita bisa sama-sama mencari pemikiran, membangun bangsa. Bukan hanya di kontestasi 2024 tapi justru paska kontestasi 2024,” jelas Puan.

Puan mengatakan, ia dan Cak Imin sudah terbiasa bertemu dalam berbagai kondisi. Tidak terkecuali di warung makan sederhana seperti yang dilakukan hari ini karena punya kedekatan, baik secara pribadi ataupun dalam politik.

“Biasanya pertemuan di kantor, di rumah. Ini di tempat pecel, karena PDI Perjuangan dan PKB sama-sama partainya wong sandal jepit, wong cilik,” sebut Puan.

“Pertemuan hari ini spesial. Karena selain Cak Imin ulang tahun, tapi pertemuan ini sebagai pijakan momentum bahwa kami memang menyepakati ke depannya akan mencoba mencari kebersamaan yang sama sehingga bisa membangun bangsa dan negara sama-sama,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan pun menyatakan, pertemuan ini menjadi pembuka kemungkinan kerja sama PDI Perjuangan dan PKB di Pemilu 2024. Apalagi, baik ia dan Cak Imin maupun PDI Perjuangan dan PKB sudah memiliki hubungan serta kerja sama yang baik sejak lama.

“Sebagai saudara, pastinya kita tetap menyadari kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersaing. Itu yang paling penting. Jadi karena masih satu tahun saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, untuk menyamakan visi-misi, cita-cita,” jelas Puan.

Sementara itu Cak Imin menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemberian kue ulang tahun dari Puan dan PDI Perjuangan. Ia juga mengungkap ikut berziarah dengan Puan karena Taufiq Kiemas sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri karena sejak masih menjadi aktivis, Cak Imin ikut memperjuangkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di masa orde baru.

“Pak Taufiq Kiemas (TK) setiap hari memberi kami gagasan, ide, akhirnya seperti ayah sendiri. Bahkan ketika kami butuh apa, SPP kurang, Pak TK yang bantu. Bahkan terakhir saya mau ngelamar istri saya nggak punya duit, minta Pak Taufiq Kiemas. Jadi itu orangtua kami betul,” terang Cak Imin.

Cak Imin juga mengharapkan bisa terus berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Meski PKB telah menyepakati kerja sama dengan Gerindra untuk Pemilu 2024, menurutnya, dinamika politik masih bisa berkembang.

“Semoga  ini yang menjadi jalan dan perjalanan koalisi masih satu tahun. Semoga ada rintisan-rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDI Perjuangan bisa terus bareng PKB seperti sekarang,” tutupnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia

Oleh

Fakta News
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi saat diwawancarai Parlementaria di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.

“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.

“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.

Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.

“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.

Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.

“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.

Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan

Oleh

Fakta News
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.

“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).

Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan  tidak jelas, sementara mereka  harus membayar biaya pendidikan,  melayani pasien, dan  belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain soal kesejahteraan dan insentif,  Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para  peserta PPDS.

“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi.  Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk  beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu  juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.

“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.

“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI

Oleh

Fakta News
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari, saat memimpin workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Baca Selengkapnya