Connect with us

Puan dan Muhaimin Ziarah Bareng ke TMP Kalibata, Sinyal PDI Perjuangan dan PKB Bakal Koalisi

Jakarta – Sinyal kerja sama antar PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampaknya akan segera terwujud dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti. Hal ini terlihat dari kedekatan Ketua DPP PDI Perjuangan  Puan Maharani saat bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Taufiq Kiemas.

Puan dan Muhaimin terlihat membaca yasin dan tahlilan saat mendoakan Taufiq Kiemas di makamnya yang berada di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/09/2022).

Muhaimin Iskandar diketahui punya kedekatan dengan ayah kandung Puan tersebut sejak masih muda.

Baik Puan maupun Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu sama-sama didampingi jajaran partai masing-masing.

“Alhamdulillah, kita sudah sama-sama melakukan tahlil, yasin, ihktiar aswaja untuk bisa mendoakan almarhum Pak Taufiq Kiemas,” kata Puan.

Usai berziarah, Puan dan Cak Imin berjalan kaki menuju tempat makan Pecel Pincuk yang berada di area kompleks TMP Kalibata. Kedua pimpinan DPR itu sempat duduk terpisah dengan jajaran partainya dan berbincang serius.

Setelahnya, Puan bersama elite PDI Perjuaangan memberikan kejutan kue untuk Cak Imin yang hari ini berulang tahun. Menurut Puan, ia dan Cak Imin sudah seperti saudara karena telah berjuang sejak masa orde baru.

“Kami berdua kenalnya dari SMA dan mahasiswa, dan sampai di sini sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Kami berharap pertemuan ini akan membawa berkah, kebersamaan sebagai saudara,” tuturnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, dirinya bersama Cak Imin sudah sering bertukar pikiran. Puan menegaskan, pertemuan hari ini juga masih seputar bagaimana ke depan membangun bangsa ini menjadi lebih baik.

 

“Sekarang sudah bersama, cuma harapan itu (ke depan) lebih bisa bersama-sama. Dan tentu saja pertemuan ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan lalu, dengan NasDem, Gerindra, harapannya adalah bagaimana ke depan kita bisa sama-sama mencari pemikiran, membangun bangsa. Bukan hanya di kontestasi 2024 tapi justru paska kontestasi 2024,” jelas Puan.

Puan mengatakan, ia dan Cak Imin sudah terbiasa bertemu dalam berbagai kondisi. Tidak terkecuali di warung makan sederhana seperti yang dilakukan hari ini karena punya kedekatan, baik secara pribadi ataupun dalam politik.

“Biasanya pertemuan di kantor, di rumah. Ini di tempat pecel, karena PDI Perjuangan dan PKB sama-sama partainya wong sandal jepit, wong cilik,” sebut Puan.

“Pertemuan hari ini spesial. Karena selain Cak Imin ulang tahun, tapi pertemuan ini sebagai pijakan momentum bahwa kami memang menyepakati ke depannya akan mencoba mencari kebersamaan yang sama sehingga bisa membangun bangsa dan negara sama-sama,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan pun menyatakan, pertemuan ini menjadi pembuka kemungkinan kerja sama PDI Perjuangan dan PKB di Pemilu 2024. Apalagi, baik ia dan Cak Imin maupun PDI Perjuangan dan PKB sudah memiliki hubungan serta kerja sama yang baik sejak lama.

“Sebagai saudara, pastinya kita tetap menyadari kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersaing. Itu yang paling penting. Jadi karena masih satu tahun saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, untuk menyamakan visi-misi, cita-cita,” jelas Puan.

Sementara itu Cak Imin menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemberian kue ulang tahun dari Puan dan PDI Perjuangan. Ia juga mengungkap ikut berziarah dengan Puan karena Taufiq Kiemas sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri karena sejak masih menjadi aktivis, Cak Imin ikut memperjuangkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di masa orde baru.

“Pak Taufiq Kiemas (TK) setiap hari memberi kami gagasan, ide, akhirnya seperti ayah sendiri. Bahkan ketika kami butuh apa, SPP kurang, Pak TK yang bantu. Bahkan terakhir saya mau ngelamar istri saya nggak punya duit, minta Pak Taufiq Kiemas. Jadi itu orangtua kami betul,” terang Cak Imin.

Cak Imin juga mengharapkan bisa terus berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Meski PKB telah menyepakati kerja sama dengan Gerindra untuk Pemilu 2024, menurutnya, dinamika politik masih bisa berkembang.

“Semoga  ini yang menjadi jalan dan perjalanan koalisi masih satu tahun. Semoga ada rintisan-rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDI Perjuangan bisa terus bareng PKB seperti sekarang,” tutupnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya