Connect with us

Nama Calon Belum Diajukan, Jokowi Belum Bisa Putuskan Jabatan Wakil Panglima TNI

Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Panglima TNI. Meski Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden yang menghidupkan lagi pos wakil panglima TNI, namun belum ada jenderal bintang empat yang ditunjuk mengisi kursi tersebut.

“Kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditanda tangan. Untuk pengisian memang belum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurut Jokowi, nantinya Panglima TNI yang akan memberi masukan terkait sosok yang tepat menjabat Wakil Panglima. Namun, menurut dia, sampai saat ini belum ada nama yang diajukan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, langkahnya yang memunculkan kembali pos wakil panglima TNI ini berdasarkan usulan yang telah lama disampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang begitu besar.

“Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi.

Jokowi juga membandingkan dengan lembaga lain yang mempunyai wakil kepala. “Kalau Polri saja ada Kapolri dan Wakapolri. Kejaksaan ada Jaksa Agung ada Wakil Jaksa Agung, iya kan. Di BIN ada kabin ada wakabin, iya kan,” ucap Jokowi.

Hidupnya kembali jabatan wakil panglima TNI dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan Wakil Panglima TNI diatur dalam Pasal 13 ayat (1).

“Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima,” demikian bunyi perpres yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (7/11/2019).

Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.

Wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir muncul pada 20 tahun lalu.

Wakil panglima terakhir dijabat oleh Fachrul Razi. Presiden saat itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menghapus jabatan wakil panglima TNI. Fachrul sendiri kini menjabat sebagai menteri agama di Kabinet Indonesia Maju.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Bahas Rencana Pemindahan Ibu Kota Bersama Tony Blair dan Masayoshi Son

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat bersama Tony Blair dan Masayoshi Son
Presiden Jokowi saat bersama Tony Blair dan Masayoshi Son di Veranda Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2). 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih atas kesediaan Tony Blair dan Masayoshi Son sebagai penasihat Pemindahan Ibu Kota Negara.

“Saya senang menerima kunjungan anda berdua untuk membahas lebih lanjut rencana pengembangan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia,” ujar Presiden Jokowi saat Tony Blair dan Masayoshi Son beserta delegasi di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi yakin bahwa kerja sama yang kuat ini akan menjadikan pembentukan ibu kota modern yang ramah lingkungan.

Usai menyampaikan pengantar, Presiden mengajak Tony Blair dan Masayoshi Son untuk berdiskusi lebih lanjut di Veranda, Istana Merdeka.

Sementara itu, Tony Blair menyampaikan kegembiraan dapat hadir pada momen kali ini.

”Saya pikir itu adalah Visi luar biasa yang dimiliki Bapak untuk negara ini saat memutuskan memindahkan ibu kota negara,” ujar Tony.

Hal ini, menurut Tony Blair, merupakan suatu kegembiraan menjadi bagian dari pemindahan ibu kota negara Indonesia.

“Di dunia luar juga akan merasa bersyukur atas semua inspirasi yang telah diberikan ini,” pungkas Tony.

Turut mendampingi Presiden dalam agenda kali ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Akan Bangun Pusat Data Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate Pusat Data Nasional
Menkominfo Johnny G Plate saat memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2). 

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan bahwa saat Rapat Terbatas (ratas) membahas mengenai rencana pemerintah untuk membangun pusat integrated data center pemerintah, yang disebut dengan pusat data nasional pemerintah.

”Itu akan ditindaklanjuti dan kita harapkan data center itu di tahun 2020 ini bisa segera diproses agar sudah jadi dan siap digunakan paling lambat tahun 2023,” ujar Menkominfo saat memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).

Pusat data dan terkait dengan lalu lintas data, menurut Menkominfo, baik di dalam negeri maupun antar negara ada beberapa hal sensitif yang di dalamnya.

”Misalnya data-data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data  keuangan, data-data kesehatan secara teknis nanti dibicarakan lebih lanjut di dalam koordinasi bersama menteri Menko Perekonomian,” kata Menkominfo.

Ia juga menambahkan bahwa secara khusus terkait dengan lokasi data berada di dalam negeri dan menggunakan metode komputasi awal.

Baca Selengkapnya

BERITA

Langsung Blokir Sebelum Dibeli, Pemerintah Pilih Skema ‘Whitelist’ untuk Terapkan Aturan IMEI

Oleh

Fakta News
Dirjen SDPPI Kominfo Ismail

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk memilih skema daftar putih (whitelist) dalam menerapkan aturan IMEI atau International Mobile Equipment Identity.

Dengan begitu, ponsel ilegal akan langsung diblokir ketika pengguna memasukkan simcard atau saat akan membeli. Hal ini bertujuan supaya konsumen tidak dirugikan.

“Supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail di kantornya, Jakarta, Jumat (28/2).

Ketika konsumen memasukkan simcard ke ponsel ilegal, maka perangkat itu tidak akan mendapat sinyal. Sebab, mesin Equipment Indentity Registered (EIR) milik perusahaan telekomunikasi tidak menemukan nomor IMEI pada ponsel ilegal tersebut.

“Jadi tidak ada istilah blokir, karena sejak awal sudah tak bisa dipakai,” ujar Ismail.

Aturan IMEI itu juga akan berlaku bagi perangkat berupa komputer genggam dan tablet yang berbasis Subscriber Identification Module atau menggunakan simcard.

Ponsel ilegal baik yang dibeli langsung dari toko offline maupun online otomatis tidak bisa digunakan. Konsumen yang terlanjur membeli secara online, semestinya bisa langsung mengembalikan perangkat ke penjual dan meminta pengembalian uang (refund). Dengan demikian, ponsel ilegal yang tidak bisa digunakan itu menjadi tanggungan penjual.

Baca Selengkapnya