Milad ke-43 Masjid Istiqlal, Wapres Ma’ruf Launching Program New Istiqlal
Jakarta – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menyatakan Masjid Istiqlal meerupakan kebangaan umat muslim Indonesia. Masjid ini telah berdiri kokoh sejak 1978 silam dan menjadi simbol peradaban Islam Indonesia.
Menurut Wapres Masjid Istiqlal selama ini telah berfungsi sebagai masjid dalam makna tradisional, bahkan telah menunjukan fungsi sosial dan politiknya dalam perjalanan bangsa.
Hal ini disampaikan Wapres KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya di Milad ke-43 Masjid Istiqlal sekalgius melaunching Program New Istiqlal secara virtual.
Milad ke-43 Masjid Istiqlal (22 Februari 1978-22 Februari 2021) dengan mengusung tema Memberdayakan Umat Untuk Kemajuan Bangsa ini digelar secara daring dan luring dari Masjid Istqlal Jakarta dan disiarkan melalui kanal Masjid Istiqlal TV.
“Kini di tahun 2021 Masjid Istiqlal telah menyelesaikan renovasi secara besar-besaran sejak pertama kali dibangun pada 1978. Masjid Istiqlal telah berdiri mewah dan megah di jantung Ibukota Jakarta,” kata Wapres, Senin (22/2/2021) malam.
“Saatnya kini Istiqlal mengembangkan perangkat lunaknya untuk menjadikannya sebagai pusat gagasan dan gerakan pembangunan peradaban serta budaya Islam di Indonesia,” sambungnya.
Wapres juga mengparesiasi atas rencana dibangunnya terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katederal sebagai representasi umat Nasrani yang menjadi simbol kerukunan dan kebhinekaan Indonesia.
“Saya berharap peran dan kontribusi Istqilal sebagai masjid negara, dalam memberikan contoh kepada masjid lainnya, utamanya dalam menebarkan kesejukan dan kedamaian, merawat harmoni dan keutuhan dengan konsisten dakwah yang wasatiyah rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang lebih maju,” tandas Wapres.
Tampak hadir dalam Milad ke-43 Masjid Istiqlal, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara sahabat, para pemimpin rumah ibadah dan tokoh agama dan undangan lainnya. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesmepatan terebut diwakili Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.
“Selamat Milad ke-43 semoga ke depan seluruh pengurus dan jajaran badan pengelola mampu mewujudkan Masjid Istqilal menjadi majsid negara yang menjadi kiblat mesjid di Tanah Air,” ujar Wapres.
Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar menambahkan, pada 7 Januari 2021 lalu Presiden Jokowi telah meresmikan renovasi besar-besaran mesjid istqilal.
“Kita sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena 43 tahun Masjid Istiqlal berdiri baru kali pertama ini tersentuh renovasi. Sekarang Istqilal tidak hanya menjadi masjid yang begitu megah dan terang tetapi juga terdapat perubahan dari struktur kepengurusan yang berdasarkan Keputusan Presiden,” kata Nasaruddin.
“Melalui Kepres yang mengangkat langsung Imam Besar dan pengaturan masjid, Insya Allah Masjid Istiqlal ke depan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan dunia Islam,” sambungnya.
Ia menambahkan, terdapat 41 program dari new Istiqlal yang dilaunching Wapres KH Ma’ruf Amin, di antaranya Majelis Mudzakarah dengan menghimpun para ulama besar, pengkaderan ulama perempuan, pusat wisata religi, pusat moderasi beragama dan program lainnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
