Connect with us

Merespon Pimpinan KPK, Jokowi Ingatkan untuk Bijak dalam Bernegara

Presiden Jokowi

Jakarta – Aksi pengembalian mandat pengelolaan kepada Presiden oleh pimpinan KPK menuai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya mekanisme pengembalian mandat itu tak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bijak dalam bernegara.

“KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Jokowi menambahkan bahwa yang diatur dalam UU KPK yakni pengunduran diri, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi.

“Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada,” kata dia.

Jokowi menegaskan, sejak awal ia tidak pernah meragukan pimpinan KPK. Ia juga menilai kinerja KPK baik. Presiden mengaku terbuka bertemu para pimpinan KPK untuk menampung aspirasi mereka terkait revisi UU.

Ia pun mempersilakan pimpinan KPK untuk mengajukan pertemuan kepada Menteri Sekretaris Negara. “Tanyakan Mensesneg ada enggak pengajuan itu, kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden,” kata dia.

Seperti diketahui, tiga pimpinan KPK yang menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke Presiden yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif.

Penyerahan mandat itu dilakukan karena pimpinan KPK merasa tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang kini tengah dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Tiga pimpinan KPK juga beranggapan revisi yang dilakukan bisa melemahkan lembaganya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ada 413 Kasus Baru, Jawa Timur Masih Tertinggi Kasus Penambahan Kasus Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan Jawa Timur masih menjadi daerah paling tinggi dalam penambahan pasien Covid-19 baru per hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020.

“Jawa Timur melaporkan 413 kasus baru dengan 100 pasien sembuh,” kata Yurianto dalam konferensi pers di akun Youtube BNPB hari ini.

Di bawah Jawa Timur, DKI menjadi daerah tertinggi kedua dengan penambahan pasien Covid-19 sebanyak 223 orang dan 268 orang sembuh.

Kemudian Sulawesi Selatan menyusul dengan 195 pasien Covid-19 baru dan 41 orang sembuh.

Lalu Jawa Tengah dengan 110 kasus positif baru dan 50 orang sembuh dari Covid-19.

Adapun urutan kelima adalah Bali dengan 91 pasien Covid-19 baru dan 24 orang sembuh.

Secara keseluruhan, Yurianto menjelaskan, total jumlah penambahan pasien baru hari ini 1.447 orang. Menurut dia, bukan berarti seluruhnya dirawat di rumah sakit.

“Tingkat penggunaan tempat tidur di RS untuk penderita Covid-19 hanya terisi 53,5 persen,” ujar Yurianto.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Ini 6 Provinsi Dilaporkan Nihil Kasus Baru Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah melaporkan ada enam provinsi nihil penambahan kasus baru virus Corona (COVID-19). Provinsi tersebut adalah Aceh, Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Barat (Kalbar), Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Hari ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 22.992 spesimen, sehingga total yang sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 894.428 spesimen. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami dapatkan jumlah kasus konfirmasi positif baru sebanyak 1.447 sehingga total positif sebanyak 62.142,” ungkap juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Sabtu (4/7/2020).

Sebaran kasus virus Corona baru paling banyak didapatkan di Jawa Timur, yaitu 413 orang. Kemudian disusul DKI Jakarta 223, Sulawesi Selatan (Sulsel) 195, dan Jawa Tengah (Jateng) 110 orang.

Sementara itu, kasus sembuh per hari ini bertambah 651 orang dan total akumulasi menjadi 28.219 kasus. Kasus meninggal bertambah 53 pasien dengan total menjadi 3.089 orang.

“Kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 38.890 orang dan pengawasan secara ketat terhadap pasien dalam pengawasan sebanyak 14.205 orang,” jelas Yuri.

Berikut ini daftar 6 provinsi nihil tambahan kasus Corona pada 4 Juli 2020:

  1. Jambi: 0 kasus baru
  2. Kalimantan Utara: 0 kasus baru
  3. Kalimantan Barat: 0 kasus baru
  4. Nusa Tenggara Timur: 0 kasus baru
  5. Aceh: 0 kasus baru
  6. Lampung: 0 kasus baru

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Suap, PPP Pecat Istri Bupati Kutai Timur

Oleh

Fakta News
Encek UR Firgasih

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan status keanggotaan Encek UR Firgasih, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kutai Timur (Kutim). Sikap ini diambil agar Encek yang merupakan istri bupati Kutai Timur fokus menghadapi kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur yang sedang ditangani KPK.

“Terkait kasus yang menimpa Ketua DPC PPP Kutai Timur Encek UR Firgasih, kami menghormati proses hukum di KPK. Sesuai AD/ART PPP bahwa kader yang terjerat kasus di KPK langsung diberhentikan dari jabatannya. Hal ini agar yang bersangkutan bisa lebih fokus menghadapi kasusnya hingga adanya putusan inkrah,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Sabtu (4/7/2020).

Awiek, sapaan akrabnya, mengatakan perbuatan Encek merupakan tanggung jawab pribadi. Meski begitu, Awiek mengatakan Encek punya hak membela diri.

“Meski demikian, ada hak tersangka untuk melakukan pembelaan karena asas hukum kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apa yang dilakukan Ibu Encek merupakan tanggung jawab pribadi, tidak ada kaitan dengan PPP,” katanya.

Awiek mengatakan kader PPP diinstruksikan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kader PPP, lanjutnya, juga terus dibekali materi antikorupsi.

“Bahkan, dalam setiap kesempatan bimtek anggota DPRD, kami selalu menginstruksikan anggota DPRD dari PPP untuk tidak KKN. Bahkan setiap bimtek selalu ada materi antikorupsi dari KPK,” ucap dia.

Diketahui, Encek bersama suaminya, yang merupakan Bupati Kutim Ismunandar, serta bersama sejumlah pihak terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK. Mereka diamankan penyidik KPK pada Kamis (2/7) di Jakarta, Kutai Timur, dan Samarinda.

Dari OTT itu, KPK kemudian menetapkan tujuh orang tersangka kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kutai Timur.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya