Menteri Trenggono Optimis Program Prioritas KKP Picu Pertumbuhan UMKM di Indonesia
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia. Program prioritas di bidang perikanan tangkap dan budidaya tersebut menurutnya, membuka banyak peluang usaha dan lapangan kerja yang dapat dioptimalkan oleh masyarakat, khususnya anak muda.
“Laut kita wilayahnya luas dari Sabang sampai Merauke yang saat ini sedang diperbaiki tata kelolanya. Seluruhnya masih tersentral di Jawa atau hasilnya dibawa ke Jawa. Dengan adanya program prioritas seperti penangkapan ikan terukur, saya yakin pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya di Jawa, namun seluruh Indonesia,” jelas Menteri Trenggono dalam acara Tempo BNI The Bilateral Forum 2022 di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
Tiga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meliputi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota untuk subsektor perikanan tangkap. Kemudian pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas berorientasi ekspor, serta pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal pada subsektor perikanan budidaya.
Menteri Trenggono membeberkan kaitan implementasi program prioritas kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota dengan penguatan kinerja koperasi dan UMKM. Melalui program tersebut, KKP mendorong para nelayan kecil untuk berkelompok dan bergabung ke suatu koperasi sehingga nantinya bisa mendapat kuota penangkapan yang lebih besar di zona-zona yang telah ditetapkan pemerintah.
Sedangkan kaitannya dengan UMKM, nantinya pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa akan tumbuh menjadi pusat ekonomi baru sebab menjadi lokasi wajib pendaratan ikan bagi penerima kuota penangkapan. Hal ini memberi peluang lahirnya berbagai usaha turunan seperti pengolahan ikan, perbaikan kapal, pabrik es, hingga warung makan, di samping usaha utama penangkapan ikan.
Sementara dua program prioritas pada subsektor perikanan budidaya, koperasi dan UMKM juga punya peluang untuk melakukan usaha di hilir. Seperti dari pengolahan, packaging, sampai distribusi dan pemasaran.
“Ini sangat luar biasa. Hal ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Kita juga hitung sampai 1,4 juta lapangan kerja baru yang akan timbul. Tentu ini akan mampu memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Menteri Trenggono menambahkan, implementasi program prioritas tersebut berbasis pada prinsip ekonomi biru. Sehingga tujuan tidak hanya geliat ekonomi, tapi juga keberlanjutan ekosistem perairan di Indonesia.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah khususnya dalam hal kuota penangkapan. Pengawasan pun akan diperkuat sehingga penangkapan ikan benar-benar dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan sehingga tidak mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
“Banyak sekali yang masih bisa dikembangkan karena tren ke depan ekonomi yang maju serta ekosistem yang baik.
Yang paling penting bagi kami adalah menjadi laut biru, laut biru akan menjaga langit yang biru,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
