Connect with us

Menteri PUPR: Konstruksi Sudah 78%, Optimis Pembangunan Fasilitas di Pulau Galang Sesuai Target

Pembangunan fasilitas observasi/penampungan/karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan fasilitas observasi/penampungan/karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, utamanya Virus Korona (Covid-19) di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dengan target selesai akhir Maret 2020.

“Secara keseluruhan progres konstruksi sudah 78% dan optimis selesai pada 28 Maret 2020. Material konstruksi saat ini sudah di lokasi semua. Saat ini tenaga kerja di lapangan berjumlah 1600 orang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pembangunan fasilitas observasi/penampungan/karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular di Pulau Galang, Rabu (25/3) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Aziz.

Lokasi yang dipilih untuk pembangunan fasilitas tersebut yaitu di eks pengungsi Vietnam dan area pengembangan yang berjarak 60 km dari Bandara Hang Nadim dan 56 km dari Kota Batam dengan memanfaatkan lahan seluas 20 hektar dari total luas area 80 hektar.

“Tidak hanya bangunan untuk observasi/penampungan/karantina (termasuk isolasi) saja, tetapi juga fasilitas pendukungnya, seperti rumah dokter/perawat, dapur umum, gudang, laundry, dan lain-lain,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki minta agar kontraktor memenuhi target waktu yang direncanakan, yakni 28 Maret 2020. Namun dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan kerja terkait wabah Covid-19, terutama dalam menjaga kebersihan dan jarak aman dalam berkomunikasi.

Rencana kapasitas tampung sebanyak 1.000 tempat tidur untuk Fasilitas Penampungan/Karantina/Observasi terhadap Penyakit yang disebabkan Virus Korona/Covid-19. Pada Tahap I dibangun fasilitas dengan daya tampung 360 tempat tidur dan Tahap II sebanyak 640 tempat tidur.

Pembangunan fasilitas observasi penyakit menular di Pulau Galang dibagi menjadi 3 Zonasi, yakni Zona A (Renovasi Eks Sinam) meliputi gedung penunjang seperti mess petugas, dokter dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, gudang dan power house.

Untuk progres konstruksi mess perawat saat ini sudah sekitar 80%, mess petugas 80%, dan mess dokter 80%. Selanjutnya untuk gedung sterilisasi saat ini progres konstruksinya sudah 97%, gedung farmasi 97%, gedung gizi 97%, gedung laundry 97%, gudang 97%, dan power house 97%.

Zona B meliputi fasilitas penampungan dan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, Laboratorium, ruang sterilisasi, GWT, Central Gas Medik, instalasi jenazah, landasan helikopter (helipad), dan zona utilitas. Material modul panel yang telah dikirim dari Jakarta saat ini sudah selesai dipasang sebanyak 4 modul untuk ruang observasi berkapasitas 5 tempat tidur.

Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Diana Kusumastuti menambahkan, “Berbagai perlengkapan medis akan dikirim ke Pulau Galang mulai sore ini dengan pesawat Hercules TNI.”

Pada tahap awal akan dibangun 2 gedung bertingkat 2 berada di Zona B yang terdiri dari fasilitas observasi/penampungan/karantina (termasuk isolasi) terdiri dari ruang observasi dan ruang isolasi untuk Intensive Care Unit (ICU) dan untuk Non ICU. Saat ini progres pembangunan Gedung Isolasi ICU (20 bed) mencapai 71%, Gedung Observasi 1 (50 bed) sebesar 56%, Gedung Observasi 2 (50 bed) sebesar 59%, Gedung Observasi 3 (240 bed) sebesar 64%, dan penataan kawasan 70%. Sedangkan untuk pembangunan landasan helipad saat ini progres fisiknya sudah rampung 100%.

Selain itu di sekitar fasilitas utama juga akan dilengkapi ruang tindakan, ruang penyimpanan mobile rontgen, ruang laboratorium, dapur, renovasi bangunan existing untuk bangunan penunjang, fasilitas air bersih, air limbah, drainase, sampah, dan utilitas lainnya, serta ruang alat kesehatan ruang isolasi dan observasi.

Terakhir Zona C adalah untuk tahap berikutnya (menyesuaikan kebutuhan) dengan memanfaatkan cadangan lahan. Keseluruhan pekerjaan berlangsung dibawah supervisi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Ditjen Cipta Karya. Bertindak selaku kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, sedangkan konsultan Manajemen Konstruksi adalah PT Virama Karya.

Penyediaan Air Baku

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ditjen SDA juga telah melakukan pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 13,8 km bersumber dari Waduk Monggak Rempang yang memiliki debit 232 liter/detik dan tengah dipasang pompa air berkapasitas 5 liter/detik yang menyalurkan air dari reservoir ke clean water tank.

Progresnya telah mencapai 100%. Selain itu juga dilakukan pengerukan dan perluasan kapasitas embung yang berada di Pulau Galang untuk mendukung penyediaan air baku fasilitas observasi dan isolasi di Pulau Galang dengan progres saat ini sudah rampung 100%.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Transisi New Normal, Pemkot Surabaya Akan Berlakukan Jam Malam

Oleh

Fakta News
Kemenangan Joko Widodo-Maruf di Surabaya

Surabaya – Pemkot Surabaya mengubah Perwali No 28 Tahun 2020 soal transisi new normal. Nantinya, Perwali itu akan mengatur pembatasan aktivitas malam atau jam malam.

Aturan jam malam akan diterapkan mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto.

“Di mana di situ akan ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, diharapkan selesai pada pukul 22.00 WIB. Sampai dimulainya aktivitas masyarakat jam 04.00 atau jam 05.00 WIB,” kata Irvan kepada wartawan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya, Senin (6/7/2020).

Irvan menambahkan, aturan jam malam berlaku bagi semua masyarakat di Kota Surabaya. Hanya aktivitas kesehatan dan logistik yang nantinya masih boleh berjalan 24 jam.

“Kegiatan yang masih diperbolehkan yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan logistik dan berhubungan dengan pelayanan pokok masyarakat,” imbuh Irvan.

Menurutnya, minimarket yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat masih diperbolehkan buka. Sedangkan untuk tempat rekreasi hiburan malam (RHU), pihaknya menyarankan untuk sementara tidak dibuka.

“Tempat hiburan diusulkan untuk tidak diperbolehkan beraktivitas dulu,” lanjut Irvan.

Ia menjelaskan, penyusunan perubahan Perwali No 28 Tahun 2020 sudah selesai.

“Kita usulkan perubahan Perwali itu, termasuk mengatur sanksi soal itu. Sudah (penyusunan) tinggal mengundangkan saja,” pungkas Irvan.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mensos Juliari Serahkan Bantuan Jaminan Hidup Rp 3,72 Miliar untuk Korban Longsor Bogor

Oleh

Fakta News
Mensos Juliari Batubara saat menyapa korban tanah longsor di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7)

Bogor – Menteri Sosial Juliari P. Batubara merealisasikan janji Presiden Joko Widodo kepada korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Mensos mengunjungi warga korban tanah longsor untuk menyerahkan langsung bantuan jaminan hidup (jadup) kepada sebanyak 4.188 KK atau 12.403 Jiwa senilai 3,72 miliar, Senin (6/7).

“Ini adalah realisasi kepada rakyat di Kecamatan Sukajaya, khususnya dari 4 desa yang terdampak bencana alam longsor. Yang saya ingat, saya juga pada saat beberapa hari setelah bencana tersebut ikut mendampingi Bapak Presiden ke lokasi ini di bawah sana, di dekat Puskesmas kalo tidak salah, pada saat itu belum bisa naik, sampai sini belum bisa, masih tertutup tanah longsor semua,” papar Ari sapaan akrab Mensos.

“Bahkan pada saat Bapak Presiden ke sini, keadaan juga sedang hujan saat itu, sehingga memang kita ikut ngeri-ngeri sedap juga. Ini ada Presiden, beberapa Menteri, semuanya tumplek di sini, saya bilang ayo kita buruan, buruan, gitu,” ujar mantan anggota DPR dua periode mengenang kejadian saat itu.

Penyerahan jadup tersebut bersamaan dengan peresmian 1.753 hunian sementara oleh Bupati Bogor Ade Yasin, hadir juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Pepen Nazaruddin dan Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen. TNI Agus Subiyanto.

Mensos juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor dan Danrem 061 yang telah membantunya merealisasikan janji Presiden Joko Widodo.

“Terima kasih, Ibu Bupati dan jajarannya, dan juga Pak Danrem yang sudah merealisasikan komitmen Bapak Presiden untuk warga yang terdampak di hunian sementara ini. Mudah2an nanti bisa bermanfaat untuk seluruh warga yang terdampak, dan juga InsyaAllah nanti pembangunan huntap bisa segera diselesaikan, segera saudara-saudara kita bisa menempati hunian tetap tersebut,” ungkap bapak dua anak itu.

Mensos juga mengingatkan kepada Bupati Bogor agar mengkaji daerah-daerah yang rawan bencana, “Saya kira dibuat suatu kajian yang mendalam untuk beberapa daerah yang rawan longsor,” kata Mensos.

“Artinya, walaupun tidak mudah di lapangan, apakah memang daerah-daerah tersebut masih layak untuk dihuni, karena kalau daerah tersebut masih dihuni, bahkan jumlahnya banyak, sampai kapanpun akan terus terjadi bencana alam yang merenggut korban. Boleh saja ada bencana alam, itu suatu yang pasti di Indonesia, tapi kalau tidak ada warga yang menghuni kan kerugiannya, khususnya kerugian jiwanya bisa diminimalisasi,” terang Mensos.

Seperti diberitakan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Januari 2020 yang lalu akibatkan hujan yang berintensitas tinggi pada 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Jasinga.

Bencana ini telah merenggut 16 korban jiwa dan menyebabkan ribuan jiwa mengungsi karena kerusakan rumah. Melihat hal ini, Kemensos telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial antara lain Pengerahan Tagana untuk melakukan aktivitas penanganan darurat bencana dan pelayanan dapur umum dan dukungan Psikososial yang dilakukan oleh Tagana.

Mensos juga memaparkan bahwa ketika terjadi bencana, Kemensos telah mengirimkan berbagai bantuan senilai 2,67 milyar.

“Di luar itu, pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar 2,67 miliar rupiah,” ungkap Mensoa.

“Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar 6,4 miliar rupiah yang kami berikan di Kecamatan Sukajaya, khususnya di empat desa yang terdampak ini,” tandasnya.

Usai menyerahkan bantuan jadup, Mensos dan rombongan meninjau langsung hunian sementara untuk memastikan kondisinya layak untuk dihuni. Mensos juga memastikan sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sambil memutar kran air di kamar mandi umum, Mensos menyatakan bahwa air di hunian sementara sangat berlimpah. “Wah ini airnya berlimpah sekali dan airnya juga sangat bening, saya kira layak untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa bantuan jaminan hidup disalurkan bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan mekanisme non tunai.

“Kemensos menyalurkan jaminan hidup dengan non tunai, mereka dibukakan rekening dan dikasih ATM, tujuanya adalah agar bantuan sampai ke penerima utuh sesuai dengan haknya,” jelas Pepen.

Salah satu penerima bantuan jaminan hidup, warga Kampung Nyomplong, Kecamatan Sukajaya Agus Maulana langsung mencairkan di gerai Mandiri yang telah disiapkan oleh pihak bank.

“Alhamdulillah saya dapat bantuan sebesar sejuta lima ratus dari Menteri Sosial. Ya bantuan ini akan saya gunakan untuk kebutuhan pokok, sama biaya sekolah untuk pesantren,” ungkap Agus.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kementerian Kominfo Siapkan 4 Langkah Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate Pusat Data Nasional
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sektor penyiaran. Ada beberapa langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan percepatan digitalisasi sektor penyiaran tersebut.

“Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo sedang mengupayakan percepatan digitalisasi nasional dengan sangat serius, melalui: (1) penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, (2) pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, (3) penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika dan pelindungan data, serta (4) penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara,” kata Johnny dalam konferensi pers virtual di Kementerian Kominfo, Senin (6/7/2020).

Johnny menjelaskan percepatan digitalisasi sektor penyiaran terutama kebijakan digitalisasi televisi merupakan salah satu kebijakan yang mendesak dari percepatan digitalisasi nasional.

“Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan nasional yang harus segera diwujudkan bersama-sama dengan dukungan kuat dari semua pihak,” ujar dia.

Johnny pun memaparkan 6 alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Berikut selengkapnya:

Alasan pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Negara-negara anggota ITU sejak World Radiocommunication Conferences (WRC) di tahun 2007 telah menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio untuk layanan televisi terestrial. Sejak itu, negara-negara di Kawasan Eropa, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah membuat keputusan bersama untuk menuntaskan ASO di tahun 2015.

Bahkan, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.

Kedua, dari sisi arah kebijakan nasional, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting.

Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off atau ASO ini harus ditempuh dan disegerakan, demi menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Menkominfo menekankan selama ini masyarakat dirugikan akibat kualitas tayangan tidak sesuai dengan perangkat teknologi mutakhir.

Keempat, dari sisi kepentingan industri penyiaran, disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor ini untuk menyesuaikan pola bisnisnya agar sejalan dengan perkembangan era digital. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran. Digitalisasi televisi secara signifikan akan meningkatkan efisiensi dalam industri penyiaran di tanah air.

Menurut Menkominfo inefisiensi dan kerugian akibat ketidakpastian implementasi ASO ini semakin dirasakan pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Di Indonesia, selain LPP TVRI, terdapat 1.027 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang bersiaran dengan sistem terrestrial analog.

Kelima, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi, dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat. Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi.

Dengan migrasi teknologi digital, maka dari 328 MHz yang saat ini seluruhnya digunakan untuk penyiaran televisi teknologi analog, akan dihasilkan penggunaan efisiensi spektrum yang disebut dengan Digital Dividen sebesar 112 MHz (total bandwidth 90 MHz yang dapat digunakan) untuk menambah kapasitas, jangkauan dan kualitas internet broadband di tanah air.

Keenam, terkait dengan hubungan antar negara, apabila Indonesia terlalu lama menyelesaikan isu ini, maka akan muncul potensi permasalahan dengan negara tetangga khususnya di wilayah perbatasan. Situasi ini berpotensi memunculkan sengketa internasional, sehingga harus dilakukan penataan spektrum frekuensi radio yang diharmonisasi dengan negara tetangga.

 

(zico)

Baca Selengkapnya