Connect with us

Menteri PPPA: Disiplin dan Sosialisasikan 3M di Lingkungan Keluarga

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

Jakarta – Tren penularan Covid-19 belakangan ini menunjukkan adanya klaster penyebaran melalui keluarga. Pemerintah memberi perhatian besar mengenai hal tersebut dan segera mengupayakan langkah-langkah pencegahannya.

Presiden Joko Widodo yang pada Kamis, 24 September 2020, menerima Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, memberikan arahan untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif kepada para keluarga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Beberapa arahan Bapak Presiden kepada saya dan jajaran kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah bagaimana kita mengampanyekan dan sosialisasi masif kepada para keluarga utamanya perempuan dan anak yang ada di seluruh Tanah Air,” ujar I Gusti Ayu Bintang Puspayoga selepas pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2020.

Menteri PPPA mengatakan, bentuk kampanye dan sosialisasi yang dilakukan ialah dengan menggaungkan imbauan mengenai pemakaian masker, mencuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak aman antarsesama (3M). Sosialisasi tersebut nantinya akan turut melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan, termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Demikian juga kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini punya wadah yang namanya forum anak yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota di mana mereka sebagai pelopor dan pelapor ini juga bisa menjadi hal-hal dan kita ajak untuk menyosialisasikan atau mengampanyekan secara masif berkaitan dengan 3M ini. Jangan kendor pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” tuturnya.

Penerapan 3M atau disiplin terhadap protokol kesehatan saat ini menjadi kunci untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk di lingkungan keluarga. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan disadari para anggota keluarga meski berada di dalam rumah.

“Disiplin mematuhi protokol kesehatan itu tidak hanya pada saat kita keluar rumah. Pada kesempatan ini, terutamanya perempuan sebagai manajer rumah tangga, selalu harus mengingatkan keluarganya walaupun di dalam rumah kami sarankan untuk tetap memakai masker apalagi di dalam keluarga tersebut ada kelompok rentan seperti balita juga lansia,” ucapnya.

“Kenapa klaster keluarga ini meningkat? Tidak menutup kemungkinan itu terpaparnya ketika apakah ayahnya atau ibunya bekerja di luar rumah nah ini hal penting yang harus dilakukan ketika masuk rumah saya sarankan harus bersih-bersih badan, semuanya, baru berinteraksi dengan keluarga,” imbuhnya.

Sebagai langkah selanjutnya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan sebuah protokol kesehatan keluarga sebagai panduan untuk mencegah infeksi Covid-19 di lingkungan keluarga baik di dalam maupun di luar rumah.

“Harapan kami nanti protokol kesehatan keluarga ini juga dapat dilakukan bagi anggota keluarga yang terinfeksi serta menginformasikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” kata I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa di tengah pandemi saat ini, kita tidak hanya harus melindungi diri sendiri, tapi juga berkewajiban untuk melindungi sesama. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan mengurangi atau bahkan menghindari pertemuan dan kerumunan yang tidak diperlukan.

Saat ini, masyarakat juga telah diperkenalkan dengan aktivitas atau pertemuan secara daring sebagai bentuk sederhana dari sosialisasi yang meminimalkan risiko penyebaran Covid-19.

“Di situasi pandemi ini kita sudah diperkenalkan dengan pertemuan daring atau pertemuan secara virtual kalau seandainya ada hajatan. Salah satu contoh yang sederhana seperti ulang tahun yang harus dilaksanakan, kami imbau hindari secara offline, tapi bisa dilakukan secara daring dan sebagainya,” ujarnya.

Menteri PPPA, mengakhiri keterangannya, juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu, bergandeng tangan, dan bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia dan segera keluar dari situasi sulit saat ini.

“Saya ingin mengajak semua mari kita bersatu, bergandeng tangan, bekerja bersama. Saya yakin dengan kita bergotong-royong, saya yakin akan bisa kita keluar dari situasi sulit ini dan kita akan bisa bangkit kembali,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua MPR Dorong Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dilahirkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian secara virtual.

Bamsoet menjabarkan, semangat menyejahterakan rakyat dirumuskan dalam sila kelima, yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sila tersebut lantas diturunkan ke dalam berbagai pasal di UUD 1945 berupa aturan-aturan tentang hak warga negara untuk hidup layak dan sejahtera.

“Ada 18 indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi masih belum terpenuhi. Misalnya, angka harapan hidup rakyat Indonesia berkisar 69-73 tahun, yang notabene lebih sedikit dibandingkan angka harapan hidup di Singapura 85,2 tahun, Thailand 76 tahun, dan Malaysia yang bisa mencapai 75 tahun.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, imbuh Bamsoet, perekonomian harus berjalan dengan baik. Hal itu dapat terwujud antara lain dengan memperkuat sektor utama sistem perekonomian, seperti pertanian dan peternakan.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan, sektor utama penopang sistem perekonomian harus terus menerus diperkuat. Salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Terbukti di tengah pandemi COVID-19, di saat berbagai sektor penyangga perekonomian nasional mengalami kontraksi pada kuartal II tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif dan menyumbang 15,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu meningkat dari kuartal I sebesar 12,84 persen,” urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sekalipun kontribusi sektor pertanian sebagai penopang perekonomian nasional sangat tinggi, namun ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Ia menyebut masih ada kesenjangan dalam penguasaan tanah. Satu orang atau satu kelompok bisa menguasai ratusan atau ribuan hektare tanah, tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektare saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah dan hanya menjadi petani buruh.

“Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa yang belum dikembangkan secara optimal. Antara lain disebabkan terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi,” Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimis kehadiran para petani milenial seperti yang tergabung di LEUPPI dan SMK Pembangunan Pertanian akan menstimulasi pengembangan sektor pertanian di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani milenial sampai dengan akhir 2019 berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa (8 persen dari petani nasional yang mencapai 33,4 juta jiwa). Bamsoet berpendapat jumlah petani muda harus ditingkatkan untuk membuat gebrakan di sektor pertanian.

“Indonesia harus mampu melahirkan sedikitnya 10 juta petani milenial. Kalangan muda harus menyadari, profesi petani tak lagi dipandang sebelah mata. Potensi bisnisnya tak akan pernah mati karena berhubungan dengan hajat hidup utama manusia. Jika ditekuni dengan serius, profesi petani merupakan profesi yang dekat dengan kemakmuran,” jelas Bamsoet.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov Banten Perpanjang PSBB hingga 19 November 2020

Oleh

Fakta News
Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang – Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan ini dilakukan selama satu bulan ke depan hingga 19 November 2020.

Perpanjangan PSBB ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SK ini disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan pada Rabu (21/10/2020).

Pertimbangan perpanjangan PSBB berdasarkan SK tersebut adalah karena masih ditemukannya kasus Corona di seluruh daerah wilayah Banten. Keputusan ini juga memperhatikan keputusan-keputusan Kementerian Kesehatan dan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB sampai surat pengantar Dinas Kesehatan perihal permohonan perpanjangan PSBB periode 21 Oktober sampai 19 November.

“Menetapkan perpanjangan tahap kedua PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” bunyi SK tersebut.

Berdasarkan SK tersebut, PSBB juga masih bisa diperpanjang jika masih ditemukan virus Corona di tengah masyarakat. Pemkab dan Pemkot se-Banten wajib untuk menerapkan aturan PSBB dan diminta konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup sehat.

Sedangkan penetapan pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh masing-masing bupati dan wali kota. SK ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 Oktober 2020.

Jubir Gugus Tugas sendiri belum memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan atas perpanjangan PSBB. Wartawan telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Apresiasi Lokakarya TVR Parlemen

Oleh

Fakta News
Legislator Apresiasi Lokakarya TVR Parlemen
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha saat membuka lokakarya dengan tema “Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI,” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai kegiatan lokakarya yang diselenggarakan TV dan Radio (TVR) Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI merupakan program yang baik. Karena dengan terselenggaranya kegiatan ini bisa memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat tentang kinerja DPR RI baik dalam melaksanakan tugas fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi kontrol pengawasan dan fungsi diplomasi.

“Sehingga masyarakat di wilayah pemilihan dapat mengetahui kinerja wakil rakyat yang mewakili mereka,” kata Tamliha saat membuka lokakarya dengan tema “Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI,” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2020). Lokakarya ini bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel.

Ia menjelaskan, dengan adanya sinergi antara TV dan Radio di daerah, pemberitaan untuk kinerja Anggota DPR RI bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “DPR memerlukan pemberitaan di media, karena menurut saya melalui pemberitaan masyarakat bisa mengukur kinerja. Sehingga  rakyat bisa ikut mengawasi wakil rakyatnya yang ada di DPR, jadi kinerja dewan tidak menjadi sosok yang tertutup terhadap publik,” ungkap legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Tak hanya kegiatan lokakarya, TVR Parlemen DPR RI dengan TV dan Radio di daerah melakukan penandatanganan kerja sama prihal pemberitaan kegiatan kinerja Dewan. “Yang diharapkan dengan adanya kerja sama bisa bersinergi antara TVR Parlemen dengan TV dan Radio di daerah. Ke depannya seluruh kegiatan dewan bisa tersampaikan kepada rakyat di daerah-daerah,” imbuh Tamliha.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Kalsel Milyani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI yang sudah mempercayai pihaknya sebagai tuan rumah kegiatan ini. “Kami dari KPID siap untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Diharapkan seluruh TV lokal dan Radio di Kalimantan Selatan dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini dalam rangka tindak lanjut kerja sama,” pungkasnya.

“Tentunya kita berharap kepada TV dan Radio lokal di sini memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Silahkan bersinergi dan bekerja sama dengan baik dalam membahas isu-isu yang sedang ramai saat ini. Tentunya dengan adanya kegiatan ini bisa terklarifikasi perihal pemberitaan soal DPR,” tutup Milyani. (rni/sf)

Baca Selengkapnya