Menteri LHK: Pemerintah Dorong Pembangunan Rendah Karbon
Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa Pemerintah mendorong pembangunan rendah karbon yang dimulai dari perencanaan dan juga pengaturan baik offset maupun perdagangan.
Lebih lanjut, Menteri LHK menjelaskan pengertian offset misalnya begini kalau naik pesawat tiketnya ada untuk karbon itu yang namanya carbon offset atau pesawat udara itu pakai fossil fuel ada karbonnya, maka karena memakai itu diminta membayar.
“Kalau misalnya proyek lalu dia buka lahan terus dia harus menanam lagi itu namanya offset. Ada yang dalam bentuk kontrak karbon,” ujar Menteri LHK usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/7).
Dalam pengaturannya, menurut Menteri LHK, bisa juga untuk swasta, pemerintah, dan rakyat termasuk kalau rakyat menanam pohon, itu harus di diberi jasanya menanam pohon, yaitu jasa karbon.
Jadi, Menteri LHK sampaikan pengaturan-pengaturan seperti itu termasuk juga bursa, modelnya nanti model bursa komoditi dan rencananya pusat bursanya di Jakarta.
Pemerintah, menurut Menteri LHK melakukan analisis pakai standar nasional Indonesia jadi analisis jenis-jenis tutupan lahan seperti semak, hutan primer, hutan sekunder, semak belukar dan lain-lain standarnya ada SNI-nya tahun 2010 serta ada tata cara menghitungnya dengan deforestasi.
“Deforestasi itu secara gampang adalah perubahan atau berkurangnya hutan primer karena menjadi yang lain. Tapi standar yang kita pakai harus Standar Nasional Indonesia tahun 2014. Nanti ada kode SNI-nya,” kata Menteri LHK.
Pada kesempatan itu, Menteri LHK juga sampaikan bahwa ada juga cara-cara menghitung lain yang tidak pas untuk Indonesia, misalnya kalau satu pohon sehingga namanya deforestasi.
Di depan rumah satu pohon juga namanya deforestasi gitu, Itu yang belum pas dengan standar kita. Jadi ada hal-hal seperti itu juga tadi yang dibahas.
Presiden, menurut Menteri LHK, mengingatkan bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang sangat besar, yaitu terutama di gambut, mangrove, dan hutan hujan tropis.
Luas hutan Indonesia, menurut Menteri LHK, 125 juta hektare di kawasan, kalau di daratannya kira-kira 120 juta hektare.
“Mangrovenya kira-kira 3 juta lebih, nanti ada datanya ya saya bisa kasih ya misalnya di Sumatra 835 ribu hektare, di Kalimantan 1,448 juta hektare, di Papua misalnya 846 ribu hektare. Terus gambut di Sumatra itu 9,65 juta hektare, di Kalimantan gambut itu 8,791 juta hektare,” jelas Menteri LHK.
Dengan kondisi ini, menurut Menteri LHK, Indonesia menyimpan karbon yang sangat besar jadi kalau gambut di atas dan di bawah itu menyimpan karbonnya itu bisa 1.000 ton per hektare.
Jadi, lanjut Menteri LHK, dibandingkan dengan hutan biasa/hutan tropis itu kira-kira 200 ton, kalau mangrove bisa sampai 227 ton per hektare yang bagian atasnya saja sedang di bagian bawah masih ada lagi potensi.
Presiden, menurut Menteri LHK, mengatakan seluruh potensi-potensi ini itu harus konkret pada masa pandemi bentuknya itu misalnya green sukuk, green bond, dan lain-lain.
Selama masa pandemi kemarin, menurut Menteri LHK, green sukuk Indonesia sangat diminati oleh dunia luar sehingga yang paling penting kata Presiden adalah konkret untuk memulihkan lingkungan.
“Caranya buatlah pembibitan mangrove yang luar biasa besar, apakah misalnya di Tarakan, Balikpapan, ataukah di tempat-tempat di mana, nanti kita sedang exercise untuk itu dari arahan Bapak Presiden,” pungkas Menteri LHK.
(chrst)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
