Menteri Kesehatan: Rakyat Indonesia dan Pemerintah Harus Bekerja Sama Atasi Pandemi
Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cara untuk mengatasi pandemi COVID-19 adalah dengan mengurangi laju penularan virus COVID-19 atau flattening the curve. Hal tersebut sejalan dengan masukan dari para ahli epidemiologi.
“Kita harus mengurangi laju penularan virus, sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini,” ujarnya dalam keterangan pers usai menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (26/01/2021) sore, di Jakarta.
Langkah tersebut juga sangat penting untuk mengurangi penularan virus secara gradual hingga suatu saat virus tersebut hilang. “Kita bisa secara gradual terus mengurangi penularan virus ini sampai insyaallah suatu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali atau mengeradikasi virus ini,” ujarnya.
Budi menegaskan, terdapat dua hal yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi laju penularan virus ini. Pertama, sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Kemudian yang kedua, kerja keras dalam melakukan testing, tracing, dan isolasi.
“Dua hal yang harus kita lakukan bersama-sama, ada dua hal yang kita harus kerja keras, sangat keras, ekstra keras bersama-sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menekankan, untuk membangun gerakan disiplin protokol kesehatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah semata, melainkan harus bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat
“Kita harus memastikan, kita harus bekerja keras mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita, dan seluruh rakyat yang ada di lingkungan kita agar kita disiplin protokol kesehatannya kita patuhi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah satu hal utama yang harus dilakukan untuk mengurangi laju penularan virus ini,” ujarnya.
Sementara untuk, testing, tracing, dan isolasi, ujar Budi, adalah tanggung jawab pihaknya untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik dalam upaya mengurangi laju penularan kasus COVID-19.
“Di sini, kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras, untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik,” ujarnya.
Menkes berharap dengan dua cara tersebut, laju penularan kasus COVID-19 bisa dikendalikan. Ia juga menekankan pentingnya kerja bersama Pemerintah dan masyarakat untuk melakukan dua hal itu.
“Saya percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar untuk bisa melakukan ini bersama-sama dan kalau seluruh modal sosial rakyat Indonesia sudah bersatu, saya yakin apapun masalahnya kita bisa atasi bersama,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Menkes juga menyampaikan, Presiden memanggil sejumlah menteri untuk membahas upaya lebih keras dalam menangani pandemi COVID-19 yang hari ini akumulasi kasus konfirmasi positifnya mencapai angka satu juta orang. “Angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari,” ujarnya.
Pertama, momentum dukacita yang mendalam karena telah banyak individu yang wafat dalam menghadapi pandemi ini, termasuk tenaga kesehatan. Kedua, menyadarkan bangsa Indonesia bahwa semua pihak harus bekerja lebih keras lagi agar pengorbanan yang dilakukan semua pihak, terutama tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi ini tidak sia-sia.
“Angka satu juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan Pemerintah, bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Kita teruskan kerja keras kita,” ujar Menkes.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
