Menteri ESDM: Tahun 2020, Pemerintah Rencana Melistriki 433 Desa dan 4.191 Rumah Tangga
Jakarta – Pemerintah memiliki rencana pada tahun 2020 ini mensuplai listrik untuk 433 desa dan juga melistriki 4.191 rumah tangga. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, melalui Konferensi Video, Jumat (3/4).
Lebih lanjut, Menteri ESDM ungkapkan bahwa memang menjadi kewajiban pemerintah karena energi khususnya listrik merupakan kebutuhan dasar kemudian juga merupakan modal pertumbuhan.
“Negara/pemerintah sesuai undang-undang wajib menjamin ketersediaan energi dan kemudian semua masyarakat perlu dijamin aksesnya terhadap energi dan juga yang pasti harus bisa terjangkau tarifnya,” ujar Menteri ESDM.
Dalam laporan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM tadi menyampaikan bersama-sama dengan PLN, BUMN, bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia ini berjumlah 83.436.
“Desa yang sudah berlistrik itu berjumlah 83.003, sehingga desa yang belum berlistrik itu masih tersisa 433 desa,” imbuh Arifin.
Daya listrik selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa, lanjut Menteri ESDM, kemudian yang tidak disuplai oleh PLN sebanyak 5.515 desa dan ini disuplai oleh swadaya masyarakat maupun bantuan daripada pemda setempat.
“Kemudian juga kita berupaya 2 tahun lalu kita berupaya untuk bisa melistriki menambah dengan menyediakan sebesar LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) sebesar 3.058. Ini LTSHE ini juga mempunyai waktu pakai yang memang ke depannya harus kita ganti,” kata Menteri ESDM.
Menurut Menteri ESDM, Ia telah memetakan bahwa ada itu desa yang belum berlistrik itu ada di Papua sejumlah 324 desa, kemudian Papua Barat sejumlah 103 desa, kemudian di Nusa Tenggara Timur itu 5 desa, dan Maluku .
“Kami sudah melakukan mendapatkan data bahwa PLN sudah melakukan pemetaan daripada lokasi-lokasi desa ini. Masih banyak desa-desa terutama di daerah Papua yang memang masih memiliki kesulitan dalam hal keterjangkauan untuk bisa mendapatkan suplai dari grid,” sambung Menteri ESDM.
Untuk itu, Menteri ESDM sampaikan memang harus ada teknologi sendiri untuk bisa mendukung terjaminnya suplai.
“Program yang sama juga kita lakukan di tahun 2021, yaitu adalah antara lain juga untuk bisa menggantikan LTSHE yang memang life time-nya kurang lebih hanya 3 tahun, di tahun 2022 kita tambah demikian,” tambah Menteri ESDM.
Ke depannya, Menteri ESDM menyebutkan bahwa rumah tangga-rumah tangga ini akan disuplai, agar adanya peningkatan konsumsi penyerapan energi listrik untuk rumah tangga-rumah tangga sehingga bisa memiliki dukungan untuk kegiatan industri-industri rumah tangga.
Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik
Pada bagian lain keterangannya, Menteri ESDM sampaikan bahwa sejak tahun 2015 rasio elektrifikasi masih 88,3% sedangkan rasio desa berlistrik itu sudah 96,95%.
“Saat ini di akhir 2020 rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,93%, hampir mendekati rasio desa yang sudah 99,48%,” ujarnya.
Ini, menurut Menteri ESDM, adalah gambaran mengenai suplai pembangkit yang akan mensuplai daerah-daerah belum berlistrik.
“Umumnya kita akan memanfaatkan sumber suplai, sumber-sumber dari energi-energi terbarukan. Voltage-voltage yang berasal dari panel surya. Kemudian juga kita menyediakan stasiun pengisian energi listrik, kemudian kita juga akan mengupayakan pembangkit listrik tenaga pikohidro,” imbuhnya.
Pikohidro ini, menurut Menteri ESDM, lebih kecil daripada mikrohidro, jadi ini dalam skala ratusan kilowatt.
“Kemudian juga ada pembangkit listrik hibrid yang akan menggunakan diesel untuk backup-nya. Kemudian juga memanfaatkan grid-nya PLN,” sambungnya.
Kalau di Papua yang masih dalam program 433 desa tersebut, Menteri ESDM sampaikan di Papua ada 326 desa yang harus dilistriki dan sudah mencoba untuk dipetakan.
“Papua Barat ada 102 desa, ada kurang lebih hampir 4.000 calon pelanggan. Nusa Tenggara Timur ada 5 desa dengan 177 calon pelanggan, kemudian Maluku hanya 1 desa dengan kurang lebih 30 pelanggan,” katanya.
Di bagian akhir keterangannya, Menteri ESDM sampaikan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan sinergi antara anggaran pemerintah, anggaran otonomi khusus Papua, dana infrastruktur, dan Dana Desa untuk bisa mendukung program-program pembangunan program listrik desa ini.
“Program ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah untuk penyaluran energi dengan dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan untuk masuk di dalam sistem suplai energi nasional,” pungkas Menteri ESDM.
(ngip)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
