Atur Izin Minerba, Komisi VII Dorong Kementerian ESDM Minta Pendampingan Kejaksaan atau Kepolisian
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kejaksaan atau kepolisian sebagai pendamping dalam mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Termasuk di dalamnya penetapan pemberian Izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
“Untuk mengantisipasi celah-celah terjadinya pelanggaran hukum kami mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan perjanjian, MoU (memorandum of understanding) dengan pihak kejaksaan ataupun kepolisian. Hal ini semata sebagai pendampingan prosedur, bukan pendampingan teknis ya. Bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan dengan bagus dan sudah disupervisi oleh kejaksaan sebagai pengacara Negara, maupun penegak hukum di republik ini kan kepolisian,” ujar Bambang dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Dijelaskannya selama ini Komisi VII DPR sering mendengar kegalauan para pelaku industri pertambangan, investor, dan ketakutan teman-teman di ESDM saat melakukan proses kegiatan pertambangan. Hampir setiap hari pelaku industry pertambangan yang diperiksa oleh Kejaksaan dan kepolisian secara bergantian.
Hal tersebut tentu membuat para investor ragu bahkan “takut” untuk memulai bisnis pertambangan di Indonesia. Atas kondisi demikian, Politisi dari Fraksi Partai Gerindea ini berharap agar penegakan hukum jangan sampai mengganggu sistem yang ada. Karena dengan begitu, sistem yang ada lambat laun akan semakin terlihat rusak.
Atas dasar itulah Bambang mengaku akan menjembatani antara Kementerian ESDM dengan APH (aparat penegak hukum). Pihaknya akan mempersilahkan APH untuk menjalankan proses penegakan hukum, namun pihaknya menggarisbawahi agar penegakan hukum jangan sampai mengganggu rutinitas penambangan, apalagi sampai mengganggu investasi.
Ia mencontohkan, mangkraknya RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) yang menurut beberapa pihak dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM disebabkan karena adanya penegakan hukum di salah satu provinsi, hingga mengakibatkan hampir semua pihak di Kementerian ESDM menjadi terperiksa.
“Jadi, permintaan pendampingan oleh Kejaksaan dan atau kepolisian ini hanya untuk memastikan bahwa kinerja yang sudah dilakukan oleh staf Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Minerba sudah sesuai dengan kaidah hukum. Sehingga RKAB dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Investor dapat bebas berinvestasi tanpa ada rasa takut, dan yang juga penting, kita jangan sampai dikomplain oleh investor,” papar Bambang.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainya, Bambang Patijaya misalnya. Bambang Patijaya mengungkapkan fraksi mendukung apa yang diungkapkan oleh Bambang Hariyadi terkait permintaan Komisi VII DPR RI kepada Kementerian ESDM untuk minta pendampingan hukum oleh phak kejaksaan terhadap Kementerian ESDM, baik terkait penerbitan IUP, IUPK dan lain-lainnya.
“Saya pikir ini satu terobosan. Tetapi saya juga sekali lagi mengatakan bahwa pendampingan ini sifatnya sementara. Bukan sesuatu yang permanen karena yang diperlukan oleh kawan- kawan minerba pada saat ini adalah satu kepastian, rasa kenyamanan di dalam melakukan tugasnya. Dan saya pikir kita perlu memberikan suatu trouble shooting. Ya kan di dalam jangka pendek ini memberikan rasa tenang kenyamanan,” sebutnya.
“Kemudian kepercayaan diri bagi kawan kawan yang kemarin sempat goyah dikarenakan satu dan lain hal akibat proses penegakan hukum. Untuk itu kami. sependapat dengan penyampaian pimpinan Pak Bambang Hariyadi dan pimpinan komisi VII DPR lainnya tentang pendampingan hukum tersebut. Kami usulkan dari kejaksaan, saat itu sifatnya seperti apa, silakan dibahas secara detil MOU-nya. Intinya fraksi Golkar menyatakan dukungan,” paparnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
