Connect with us

Mensos Risma Resmikan Rumah Tahan Gempa dan Sarana Pengembangan SDM di Kawasan Perbatasan

Jakarta – Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini kembali mengunjungi kawasan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini kunjungan yang ketiga kalinya bagi Mensos, khususnya ke kawasan Wini.

Kehadiran Mensos ketiga kalinya, mendapat sambutan luar biasa. Mensos disambut dengan tarian tradisional dan diberikan penghormatan dengan dikenakan pakaian adat. Mensos hadir dalam kegiatan “Peresmian Rumah Hunian, CC (community center) dan Poliklinik Pasca Bencana”.

Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog dan memberikan semangat kepada anak-anak. Mensos menyatakan, fasilitas yang dibangun memungkinkan anak-anak bisa belajar jarak jauh.

“Nanti ibu mengajar kalian ya. Ada juga guru yang tidak mengajar matematika, tidak mengajar kesenian. Tapi dia akan memberikan semangat kepada kalian. Oke ya,” kata Mensos.

Ia memberikan perhatian khusus kepada anak-anak perempuan. Kepada para orangtua, Mensos meminta agar anak-anak perempuan diberikan hak dan kesempatan sama dengan anak-anak pria.

“Jangan masih kecil-kecil dikawinkan. Ya. Papa mama, biarkan dia berkembang sekolah setinggi-tingginya,” kata Mensos dalam kunjungannya ke perbatasan RI-Timor Leste, di sekitar kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, Kecamatan Insana Utara.

Dalam kunjungan kali ini, Mensos Risma menindaklanjuti rangkaian rencana pemberian bantuan yang sudah dicanangkan pada dua kali kunjungan sebelumnya.

Dalam kesempatan kali ini, Mensos menyerahkan tiga jenis bantuan berupa bantuan untuk pembangunan sumur bor di Desa Humusu, melalui KUD Fafinesu sebesar Rp315.490.000. Bantuan untuk budidaya bunga matahari melalui KUD Fafinesu sebesar Rp161.792.000. Bantuan Sumur Bor di desa Humusu melalui KUD Fafinesu sebesar Rp194.000.000.

Selain dari Mensos, diberikan pula bantuan Presiden untuk pembangunan sumur bor di desa Humusu melalui KUD Fafinesu Rp 315.490.000. Bantuan dari Presiden untuk budidaya bunga matahari melalui KUD Fafinesu Rp161.792.000. Dan bantuan Presiden untuk pembangunan sumur bor di Desa Humusu melalui KUD Fafinesu Rp194.000.000.

Mensos juga menyaksikan penyerahan hibah alat berat Excavator Komatsu PC210-10M0 UT, pembangunan Poliklinik (beserta fasilitas sarana dan prasarana) dan Pembangunan Community Center (beserta fasilitas sarana dan prasarana). Tiga bantuan ini diberikan oleh PT United Tractors Tbk (UT) dan anak usaha PT Pamapersada Nusantara (PAMA).

“Bantuan escavator untuk mengeruk sungai. Karena sungai di sini saya lihat dangkal sehingga menyebabkan banjir. Setelah digali diharapkan limpahan air dari pegunungan sekitar bisa ditampung di “perut” sungai, dan menghindari luapan air,” kata Mensos.

Dalam kesempatan itu, Mensos juga meresmikan bantuan rumah tahan gempa dengan seremoni gunting pita. Sebanyak 20 unit rumah tahanan gempa dibangun sebagai bantuan kepada keluarga yang terdampak badai Seroja, awal tahun 2021.

“Rumah ini saya desain sendiri yang kompak bentuknya karena harus tahan gempa. Nanti akan dilengkapi dengan solar cell (listrik tenaga surya),” kata Mensos.

Penambahan kelengkapan solar cell dimaksudkan untuk menekan pengeluaran warga. Sebab bila menggunakan listrik PLN, warga akan dibebani biaya bulanan.

Adapun dengan pembangunan community center diharapkan mendorong anak-anak untuk belajar. Di dalamnya dilengkapi berbagai fasilitas modern agar anak-anak dan warga sekitar bisa meningkatkan kualitas belajar.

Pada kesempatan itu, Mensos juga menyaksikan operasi katarak. Mensos juga meninjau stan-stan pameran dan memborong tenun karya warga lokal.

Dalam sambutannya, Bupati TTU Juandi David menyatakan apresiasi dan penghargaan atas segala bantuan Mensos. Penyediaan berbagai fasilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat TTU.

“Berbagai bantuan ini merupakan kado terindah untuk TTU yang berulang tahun ke-100,” kata Juandi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya