Tak Sekedar Hunian Layak, Rusun Mulya Jaya Diresmikan Mensos juga untuk Berdayakan Kelompok Rentan
Jakarta – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun (Rusun) Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta, Jumat (31/3/2023). Rusun ini merupakan program kolaborasi antara Kemensos dan Kementerian PUPR, untuk mendukung kehidupan yang layak bagi kelompok rentan.
Rusun ini merupakan rusun kedua yang diresmikan oleh Mensos Risma. Sebelumnya sudah diresmikan juga Rusun Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi.
Dengan telah diresmikannya rusun ini, Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Ini rumah susun kedua yang kita siapkan untuk para penerima manfaat yang membutuhkan bantuan untuk rumah. Terima kasih atas ijin dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo serta Kementerian PUPR yang mewujudkan pembangunan rusun ini,” kata Mensos Risma saat meresmikan Rusun Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta.
Penghuni rusun yang merupakan kelompok marjinal dan rentan, menghadapi berbagai tantangan. Mereka juga tinggal di berbagai tempat baik di Jakarta atau di luarnya.
“Kita akan coba mapping masalahnya satu persatu, tetapi sementara mereka bisa bertempat tinggal yang layak di rumah susun ini. Saya melihat betapa sulitnya hidup mereka,” tambah Risma.
Rusun Sentra “Mulya Jaya” dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 21.843 meter persegi, dengan luas bangunan 8.367 meter persegi. Rusun setinggi 5 lantai ini, terdiri dari 93 unit hunian. Struktur dan kelengkapan di dalamnya dirancang ramah terhadap kelompok rentan seperti disabilitas maupun lansia.
Desain bangunan juga menyediakan ruang ramah anak yang dapat dipergunakan untuk bermain ataupun membaca buku. Sehingga, banyak sekali kegiatan produktif yang dapat dilakukan penghuni selama tinggal di rusun tersebut.
Berbagai fasilitas terdapat di rusun ini. Antara lain listrik dan air, lahan parkir, Unit Layanan Kesehatan, Pojok Baca Digital, Sentra Kreasi ATENSI, ruang serbaguna, loker, Sistem Keamanan CCTV, Akses Pembuangan Sampah, Jaring Pengaman, Aksesibilitas Disabilitas, Toilet Disabilitas dan Toilet Umum, Apotek Hidup, Ruang Tunggu, dan Jalur Evakuasi. Setiap kamar juga dilengkapi Meja makan, Lemari pakaian, Tempat tidur, Kompor gas dan tabung gas 3 kg, serta Perangkat makan.
Calon penghuni rusun berjumlah 76 keluarga yang terdiri dari 259 jiwa, antara lain 8 KPM disabilitas, 5 KPM lanjut usia, dan 63 KPM dari kelompok rentan (kolong jembatan/rumah kardus, gelandangan emperan toko, manusia gerobak, bantaran sungai, pemukiman kumuh, manusi silver, korban KDRT, korban perdagangan orang, pengamen)
Tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal, di rusun tersebut, para penghuni juga akan difasilitasi dengan pemberdayaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.
“Nah, di dalam bantuan ini kami tidak hanya memberikan rumah, kami di bantu oleh Kementerian PUPR menyiapkan rumah ini, tapi juga kita bantu mereka untuk usaha,” ungkap Mensos Risma.
Para penghuni rusun akan diberikan berbagai pembekalan keterampilan seperti fashion ataupun usaha lainnya. Sehingga mereka dapat menentukan, usaha apa yang cocok untuk dijalankan oleh mereka.
“Macam-macam (pembekalan keterampilan) tergantung keinginan mereka. Kita kan nggak bisa memaksakan mereka sesuai, fashion mereka ada jahit, ada kuliner, ada handicraft, laundry,“ kata Risma.
Diharapkan melalui pemberdayaan yang diberikan, para penghuni dapat melanjutkan kehidupan di luar rumah susun dan bisa memperbaiki perekenomian mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan hidup lebih sejahtera. Para penghuni yang sudah dapat hidup mandiri, juga dapat memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat lain yang membutuhkan rumah tinggal.
Mensos Risma juga menyempatkan untuk berdiskusi kepada para penghuni, untuk memanfaatkan bantuan rusun ini dan menjaga sarana dan prasarana yang ada di dalam rusun. Mensos juga mengingkatkan untuk tidak memindahtangankan bantuan rusun ini kepada pihak lain.
Dorongan semangat juga terus ditularkan oleh Mensos Risma, agar para penghuni dapat berdaya, mandiri, dan meraih hidup yang lebih baik setelah keluar dari rusun ini nantinya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan kolaborasi ini merupakan wujud negara hadir untuk semua lapisan masyarakat, termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Kepada semu pihak, kami berharap agar pembangunan rumah susun ini dapat dipahami sebagai wujud konkrit kepedulian dari pemerintah, untuk hadir di semua lapisan kalangan masyarakat,” kata Iwan.
Iwan juga berharap, agar rusun ini dapat segera dimanfaatkan dengan optimal. Terutama dapat menjadi fasilitas pemberdayaan bagi para PPKS.
Menurut Iwan, pembangunan rumah susun sewa yang ditujukan bagi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS ini, merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PUPR yang memiliki tugas dan tanggungjawab, khususnya di sektor perumahan, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, dengan Kementerian Sosial.
“Tugas kami tidak hanya mencukupi kebutuhan hunian, namun juga hunian dengan fungsi sebagai fasilitas bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya saudara – saudara kita yang merupakan PPKS,” ungkap Iwan.
Turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania dan I Komang Koheri, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Kepala Sentra/Sentra Terpadu/Balai Besar Kemensos RI.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
