Tak Sekedar Hunian Layak, Rusun Mulya Jaya Diresmikan Mensos juga untuk Berdayakan Kelompok Rentan
Jakarta – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun (Rusun) Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta, Jumat (31/3/2023). Rusun ini merupakan program kolaborasi antara Kemensos dan Kementerian PUPR, untuk mendukung kehidupan yang layak bagi kelompok rentan.
Rusun ini merupakan rusun kedua yang diresmikan oleh Mensos Risma. Sebelumnya sudah diresmikan juga Rusun Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi.
Dengan telah diresmikannya rusun ini, Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Ini rumah susun kedua yang kita siapkan untuk para penerima manfaat yang membutuhkan bantuan untuk rumah. Terima kasih atas ijin dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo serta Kementerian PUPR yang mewujudkan pembangunan rusun ini,” kata Mensos Risma saat meresmikan Rusun Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta.
Penghuni rusun yang merupakan kelompok marjinal dan rentan, menghadapi berbagai tantangan. Mereka juga tinggal di berbagai tempat baik di Jakarta atau di luarnya.
“Kita akan coba mapping masalahnya satu persatu, tetapi sementara mereka bisa bertempat tinggal yang layak di rumah susun ini. Saya melihat betapa sulitnya hidup mereka,” tambah Risma.
Rusun Sentra “Mulya Jaya” dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 21.843 meter persegi, dengan luas bangunan 8.367 meter persegi. Rusun setinggi 5 lantai ini, terdiri dari 93 unit hunian. Struktur dan kelengkapan di dalamnya dirancang ramah terhadap kelompok rentan seperti disabilitas maupun lansia.
Desain bangunan juga menyediakan ruang ramah anak yang dapat dipergunakan untuk bermain ataupun membaca buku. Sehingga, banyak sekali kegiatan produktif yang dapat dilakukan penghuni selama tinggal di rusun tersebut.
Berbagai fasilitas terdapat di rusun ini. Antara lain listrik dan air, lahan parkir, Unit Layanan Kesehatan, Pojok Baca Digital, Sentra Kreasi ATENSI, ruang serbaguna, loker, Sistem Keamanan CCTV, Akses Pembuangan Sampah, Jaring Pengaman, Aksesibilitas Disabilitas, Toilet Disabilitas dan Toilet Umum, Apotek Hidup, Ruang Tunggu, dan Jalur Evakuasi. Setiap kamar juga dilengkapi Meja makan, Lemari pakaian, Tempat tidur, Kompor gas dan tabung gas 3 kg, serta Perangkat makan.
Calon penghuni rusun berjumlah 76 keluarga yang terdiri dari 259 jiwa, antara lain 8 KPM disabilitas, 5 KPM lanjut usia, dan 63 KPM dari kelompok rentan (kolong jembatan/rumah kardus, gelandangan emperan toko, manusia gerobak, bantaran sungai, pemukiman kumuh, manusi silver, korban KDRT, korban perdagangan orang, pengamen)
Tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal, di rusun tersebut, para penghuni juga akan difasilitasi dengan pemberdayaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.
“Nah, di dalam bantuan ini kami tidak hanya memberikan rumah, kami di bantu oleh Kementerian PUPR menyiapkan rumah ini, tapi juga kita bantu mereka untuk usaha,” ungkap Mensos Risma.
Para penghuni rusun akan diberikan berbagai pembekalan keterampilan seperti fashion ataupun usaha lainnya. Sehingga mereka dapat menentukan, usaha apa yang cocok untuk dijalankan oleh mereka.
“Macam-macam (pembekalan keterampilan) tergantung keinginan mereka. Kita kan nggak bisa memaksakan mereka sesuai, fashion mereka ada jahit, ada kuliner, ada handicraft, laundry,“ kata Risma.
Diharapkan melalui pemberdayaan yang diberikan, para penghuni dapat melanjutkan kehidupan di luar rumah susun dan bisa memperbaiki perekenomian mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan hidup lebih sejahtera. Para penghuni yang sudah dapat hidup mandiri, juga dapat memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat lain yang membutuhkan rumah tinggal.
Mensos Risma juga menyempatkan untuk berdiskusi kepada para penghuni, untuk memanfaatkan bantuan rusun ini dan menjaga sarana dan prasarana yang ada di dalam rusun. Mensos juga mengingkatkan untuk tidak memindahtangankan bantuan rusun ini kepada pihak lain.
Dorongan semangat juga terus ditularkan oleh Mensos Risma, agar para penghuni dapat berdaya, mandiri, dan meraih hidup yang lebih baik setelah keluar dari rusun ini nantinya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan kolaborasi ini merupakan wujud negara hadir untuk semua lapisan masyarakat, termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Kepada semu pihak, kami berharap agar pembangunan rumah susun ini dapat dipahami sebagai wujud konkrit kepedulian dari pemerintah, untuk hadir di semua lapisan kalangan masyarakat,” kata Iwan.
Iwan juga berharap, agar rusun ini dapat segera dimanfaatkan dengan optimal. Terutama dapat menjadi fasilitas pemberdayaan bagi para PPKS.
Menurut Iwan, pembangunan rumah susun sewa yang ditujukan bagi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS ini, merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PUPR yang memiliki tugas dan tanggungjawab, khususnya di sektor perumahan, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, dengan Kementerian Sosial.
“Tugas kami tidak hanya mencukupi kebutuhan hunian, namun juga hunian dengan fungsi sebagai fasilitas bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya saudara – saudara kita yang merupakan PPKS,” ungkap Iwan.
Turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania dan I Komang Koheri, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Kepala Sentra/Sentra Terpadu/Balai Besar Kemensos RI.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
