Connect with us

Tak Sekedar Hunian Layak, Rusun Mulya Jaya Diresmikan Mensos juga untuk Berdayakan Kelompok Rentan

Jakarta – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun (Rusun) Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta, Jumat (31/3/2023). Rusun ini merupakan program kolaborasi antara Kemensos dan Kementerian PUPR, untuk mendukung kehidupan yang layak bagi kelompok rentan.

Rusun ini merupakan rusun kedua yang diresmikan oleh Mensos Risma. Sebelumnya sudah diresmikan juga Rusun Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi.

Dengan telah diresmikannya rusun ini, Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Ini rumah susun kedua yang kita siapkan untuk para penerima manfaat yang membutuhkan bantuan untuk rumah. Terima kasih atas ijin dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo serta Kementerian PUPR yang mewujudkan pembangunan rusun ini,” kata Mensos Risma saat meresmikan Rusun Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta.

Penghuni rusun yang merupakan kelompok marjinal dan rentan, menghadapi berbagai tantangan. Mereka juga tinggal di berbagai tempat baik di Jakarta atau di luarnya.

“Kita akan coba mapping masalahnya satu persatu, tetapi sementara mereka bisa bertempat tinggal yang layak di rumah susun ini. Saya melihat betapa sulitnya hidup mereka,” tambah Risma.

Rusun Sentra “Mulya Jaya” dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 21.843 meter persegi, dengan luas bangunan 8.367 meter persegi. Rusun setinggi 5 lantai ini, terdiri dari 93 unit hunian. Struktur dan kelengkapan di dalamnya dirancang ramah terhadap kelompok rentan seperti disabilitas maupun lansia.

Desain bangunan juga menyediakan ruang ramah anak yang dapat dipergunakan untuk bermain ataupun membaca buku. Sehingga, banyak sekali kegiatan produktif yang dapat dilakukan penghuni selama tinggal di rusun tersebut.

Berbagai fasilitas terdapat di rusun ini. Antara lain listrik dan air, lahan parkir, Unit Layanan Kesehatan, Pojok Baca Digital, Sentra Kreasi ATENSI, ruang serbaguna, loker, Sistem Keamanan CCTV, Akses Pembuangan Sampah, Jaring Pengaman, Aksesibilitas Disabilitas, Toilet Disabilitas dan Toilet Umum, Apotek Hidup, Ruang Tunggu, dan Jalur Evakuasi. Setiap kamar juga dilengkapi Meja makan, Lemari pakaian, Tempat tidur, Kompor gas dan tabung gas 3 kg, serta Perangkat makan.

Calon penghuni rusun berjumlah 76 keluarga yang terdiri dari 259 jiwa, antara lain 8 KPM disabilitas, 5 KPM lanjut usia, dan 63 KPM dari kelompok rentan (kolong jembatan/rumah kardus, gelandangan emperan toko, manusia gerobak, bantaran sungai, pemukiman kumuh, manusi silver, korban KDRT, korban perdagangan orang, pengamen)

Tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal, di rusun tersebut, para penghuni juga akan difasilitasi dengan pemberdayaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

“Nah, di dalam bantuan ini kami tidak hanya memberikan rumah, kami di bantu oleh Kementerian PUPR menyiapkan rumah ini, tapi juga kita bantu mereka untuk usaha,” ungkap Mensos Risma.

Para penghuni rusun akan diberikan berbagai pembekalan keterampilan seperti fashion ataupun usaha lainnya. Sehingga mereka dapat menentukan, usaha apa yang cocok untuk dijalankan oleh mereka.

“Macam-macam (pembekalan keterampilan) tergantung keinginan mereka. Kita kan nggak bisa memaksakan mereka sesuai, fashion mereka ada jahit, ada kuliner, ada handicraft, laundry,“ kata Risma.

Diharapkan melalui pemberdayaan yang diberikan, para penghuni dapat melanjutkan kehidupan di luar rumah susun dan bisa memperbaiki perekenomian mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan hidup lebih sejahtera. Para penghuni yang sudah dapat hidup mandiri, juga dapat memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat lain yang membutuhkan rumah tinggal.

Mensos Risma juga menyempatkan untuk berdiskusi kepada para penghuni, untuk memanfaatkan bantuan rusun ini dan menjaga sarana dan prasarana yang ada di dalam rusun. Mensos juga mengingkatkan untuk tidak memindahtangankan bantuan rusun ini kepada pihak lain.

Dorongan semangat juga terus ditularkan oleh Mensos Risma, agar para penghuni dapat berdaya, mandiri, dan meraih hidup yang lebih baik setelah keluar dari rusun ini nantinya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan kolaborasi ini merupakan wujud negara hadir untuk semua lapisan masyarakat, termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Kepada semu pihak, kami berharap agar pembangunan rumah susun ini dapat dipahami sebagai wujud konkrit kepedulian dari pemerintah, untuk hadir di semua lapisan kalangan masyarakat,” kata Iwan.

Iwan juga berharap, agar rusun ini dapat segera dimanfaatkan dengan optimal. Terutama dapat menjadi fasilitas pemberdayaan bagi para PPKS.

Menurut Iwan, pembangunan rumah susun sewa yang ditujukan bagi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS ini, merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PUPR yang memiliki tugas dan tanggungjawab, khususnya di sektor perumahan, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, dengan Kementerian Sosial.

“Tugas kami tidak hanya mencukupi kebutuhan hunian, namun juga hunian dengan fungsi  sebagai fasilitas bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya saudara – saudara kita yang merupakan PPKS,” ungkap Iwan.

Turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania dan I Komang Koheri, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Kepala Sentra/Sentra Terpadu/Balai Besar Kemensos RI.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting

Oleh

Fakta News
Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keberhasilan Kota Tanjungpinang dalam menekan angka stunting di tahun lalu. Ibukota provinsi Kepulauan Riau ini tahun 2023 tercatat angka stuntingnya susut menjadi 15%, dimana tahun sebelumnya masih di level 18%.

“Kota kecil tapi luar biasa kemajuannya. Kita apresiasi angka harapan hidup dan juga penurunan angka stuntingnya menjadi 15%. Dimana tahun 2024 nanti secara nasional target pemerintah angka stunting di 14 persen. Mudah-mudahan dapat mengarah ke angka tersebut,” ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

Selain itu, Komisi IX juga menyerap aspirasi pemerintah kota soal ketersediaan alat kesehatan. Harapan mereka, fasilitas layanan kesehatan di Tanjungpinang dilengkapi dengan alat kesehatan (alkes) yang mumpuni.

Kota pun ini diketahui mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Menurut Kurniasih, DAK ini bisa jadi solusi mengentaskan kebutuhan alkes dengan cara diperbesar untuk pemenuhan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan Indonesia.

“Semoga bisa menambah faskes di kota ini. Sebab kami ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di seluruh RS di kota-kota kecil. Apalagi di sini belum ada RS tipe A. Maka Kami dorong supaya kedepan punya RS tipe A,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Dari tuturan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam enanganan stunting pemerintah daerah ini telah mengkoordinasikan setiap puskesmas agar dapat segera merujuk pasien yang mengidap stunting ke Rumah Sakit sehingga mendapatkan penanganan khusus oleh Dokter Spesialis Anak. Selain itu, pencegahan stunting dapat dimulai dari memberikan pemahaman terkait asupan nutrisi dan gizi terhadap ibu hamil.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es

Oleh

Fakta News
Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyebut kasus perundungan yang baru-baru ini mencuat di sekolah swasta dengan melibatkan anak dari tokoh terkenal, bagai fenomena puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.

“Kasus ini terungkap karena aduan masyarakat digital di media sosial. Yang menimbulkan pertanyaan, apakah korban bullying dan lingkungan yang peduli merasa bahwa mengadu ke pihak sekolah bukan lagi solusi yang efektif?,” tanya Ratih dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (28/2/2024).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menilai, kasus-kasus perundungan yang terjadi di instansi pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Fenomena ini sering kali disebut sebagai dosa besar pendidikan yang terus berulang tanpa adanya pertobatan yang nyata. Kita, sebagai masyarakat, harus bersatu untuk menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat lagi ditoleransi,” ungkap Ratih.

Ia mengungkapkan bahwa seringkali kasus perundungan yang tidak terdengar di publik. Bahkan, tidak mendapatkan penanganan yang memadai. “Lebih buruk lagi ditutup-tutupi oleh berbagai pihak yang berkepentingan,” jelas Ratih.

Berkaca pada kenyataan tersebut, tambah Ratih, menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang kita dambakan masih jauh dari kenyataan. Sehingga, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

“Sekolah, yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa-siswi, mestinya menjadi tempat yang aman dan mendukung, bukan tempat yang menimbulkan trauma akibat tindakan bullying yang dilakukan oknum tertentu,” tukas Ratih.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang adil dan beradab, dan pihak sekolah harus mendukung hal itu dengan memberikan perlindungan kepada setiap siswa-siswinya. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang, baik itu dilakukan oleh kalangan pesohor atau mereka yang berasal dari keluarga supermampu.

“Pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman, bebas dari segala bentuk bullying dan diskriminasi,” pungkas Ratih.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang

Oleh

Fakta News
Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, menuMeutia menyebut tidak perlu ada perdebatan lagi soal pemberian Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo. Hal itu, karena, menurutnya, sudah sesuai dengan Undang-Undang.

“Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI AD, AL, AU, Presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Meutya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

“Bukan kali ini saja penganugerahan Jenderal Kehormatan diberikan, sejumlah Tokoh TNI juga telah mendapatkan penganugerahan Jenderal Kehormatan, seperti Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno dan Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman, yang mendapatkan gelar karena dedikasinya,” pungkasnya.

Meutya menegaskan, Menhan bukanlah orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia. “Menhan Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia, banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi Prajurit TNI hingga Menteri Pertahanan RI. Karena itu Pak Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo,” ujar Meutya

Meutya menyebut penganugerahan Jenderal Bintang 4 Kehormatan TNI untuk Menhan Prabowo sudah diwacanakan sejak 2019. “Penganugerahan Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo bukanlah ujug-ujug, tetapi sudah menjadi wacana sejak beliau diangkat menjadi Menhan di 2019, sehingga sudah melalui proses yang panjang,” papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lantas mengungkapkan keberhasilan Menhan di dunia militer. Di antaranya, modernisasi alutsista TNI seperti pengadaan Pesawat Tempur Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J. Menhan juga telah memodernisasi SDM Pertahanan mulai dari Universitas Pertahanan dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akademi Militer serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

“Masyarakat bisa melihat kok, Pak Prabowo merupakan tokoh di TNI dan banyak berkontribusi bagi pertahanan Indonesia. Semasa menjadi Prajurit TNI telah berhasil melakukan Operasi Mapenduma di Papua,” tutur Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 ini.

Baca Selengkapnya