Menko PMK Semangati Program “Bapak Asuh” untuk Turunkan Stunting
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Riau. Provinsi ini berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3% pada 2022.
“Angka stunting Provinsi Riau sudah relatif kecil, Provinsi Riau mengalami penurunan cukup drastis dari 22,3% pada tahun 2021 menjadi 17,0% di tahun 2022. Terima kasih kepada gubernur, bupati dan wali kota. Ini prestasi yang luar biasa karena Provinsi Riau berada di bawah rata-rata nasional (21,6 persen),” ujar Menko Muhadjir dalam rangkaian agenda roadshow daring ke-17 di Provinsi Riau pada Kamis (9/3).
Dari berbagai langkah penurunan stunting, inovasi yang cukup signifikan adalah “bapak asuh”. Tiga kabupaten dan kota yang menerapkan program “bapak asuh” yakni, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menjelaskan bahwa program “bapak asuh” merupakan program hasil kerja sama dengan BKKBN dalam menyalurkan bantuan kepada anak stunting. Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembangnya.
“Dana program ‘bapak asuh’ selain dari (aparatur) pemerintah juga dihimpun dari sejumlah stakeholder dan masyarakat yang mampu menjadi donatur. Baik bantuan berupa materi maupun bantuan asupan gizi bagi anak yang menderita stunting,” jelas Indra.
Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso juga menyampaikan keberhasilannya mencapai angka penurunan stunting menjadi 8,4% diperoleh dari komitmen kuat dari pihak-pihak dalam mendukung program “bapak asuh”. Salah satunya adalah jajaran Forkopimda yang meliputi komandan Kodim, kepala Kejaksaan Negeri, serta kepala Polres.
“Selain itu kami juga memiliki program bantuan keuangan selain dari dana dari pusat, yakni ‘Dana Bermarwah Maju dan Sejahtera’; satu desa mendapatkan pendanaan sebesar satu miliar,” imbuh Bagus.
Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kampar turun menjadi 14,5% dari 25,7%, sedangkan Kabupaten Bengkalis mencapai penurunan hingga 8,4% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 21,9%. Sayang sekali di Kota Pekanbaru stunting sebanyak 16,8%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 11,4%, meski sudah mendekati target nasional 14 persen 2024.
Turut hadir pada agenda tersebut Wakil Gubernur Provinsi Riau Edy Natar Nasution, Wakil Bupati Indragiri Hilir Syamsuddin Uti, Wakil Bupati Siak Husni Merza, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Sekretaris Daerah Kota Dumai Indra Gunawan, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, Bupati Kampar Kamsol, Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar, serta Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso. Sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga juga hadir, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PUPR, Kemendikbud-Ristekdikti, serta BKKBN.
Optimalkan Dana Desa
Meskipun penurunan angka stunting sudah cukup baik, Muhadjir berpesan agar segenap jajaran pemerintah Riau dapat mengoptimalkan realisasi anggaran dana desa dari pusat. Muhadjir menyebut dana desa untuk Provinsi Riau baru tersalur Rp. 86,87 miliar atau 6,01%, Pagu Alokasi Dana Desa Rp. 1,44 triliun. Kemudian BLT Desa yang tersalur ke Rekening Desa baru sebesar Rp. 5,99 miliar, 1,66% dari target 25%.
“Dana Desa yang cukup besar untuk Provinsi Riau mohon digunakan betul untuk menangani tiga hal, yaitu ketahanan pangan, penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrem. Ketiganya itu sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 yang penggunaannya tidak harus sendiri-sendiri, tetapi bisa simultan. Misalnya saya mencatat untuk yang masih membutuhkan sanitasi dan jamban bisa diambilkan dari dana desa,” urainya.
Turut menegaskan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Teguh Hadi Sulistiono. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan anggaran Dana Desa Provinsi Riau masih relatif rendah, “Hasil monitoring evaluasi Dana Desa Provinsi Riau tahun 2022, dimana pemanfaatan Dana Desa khusus untuk stunting masih relatif rendah, rata-rata masih 5%,” ujar Teguh.
Tangani Kemiskinan Ekstrem via CSR
Muhadjir meminta agar bupati dan wali kota untuk cermat dalam melihat alokasi-alokasi yang sudah direncanakan oleh PUPR pada tahap pertama tahun 2023. Jika memang masih memerlukan bantuan jangan ragu untuk diusulkan pada tahap kedua tahun ini yang akan dimulai pertengahan tahun.
“Yang masih membutuhkan air bersih, air minum, sanitasi dan seterusnya mohon ditetapkan lokasi-lokasi yang memang betul-betul dimaksudkan untuk mengatasi pengurangan stunting dan menuntaskan kemiskinan ekstrem. Jadi pengadaan ini termasuk untuk pendekatan lingkungan kelurga miskin ekstrem,” ujar Muhadjir.
Guna mendukung upaya penurunan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menyarankan agar Gubernur menerbitkan Surat Keterangan untuk mewajibkan perusahaan terlibat dalam CSR lintas kabupaten. Sehingga kabupaten yang tidak memiliki perusahan, bisa dibantu dari perusahaan lain yang berada di luar kabupaten.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
