Menko Marves: Stabilitas Penurunan Kasus Positif COVID-19 Terjaga Baik
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil dan baik.
“Hal ini dapat terlihat dari kasus COVID-19 yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah. Saat ini angka kasus konfirmasi terus dapat dijaga penurunannya dan masih di angka 99 koma sekian persen sejak puncak kasus pada bulan Juli yang lalu,” ucap Luhut pada keterangan pers usai Rapat Terbatas terkait Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara daring, Senin (13/12/2021) sore.
Luhut menambahkan, kasus aktif dan jumlah rawat di Jawa-Bali terus mengalami penurunan.
“Berdasarkan hasil asesmen tanggal hingga 13 Desember ini hanya tersisa 10 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berada pada Level 3 atau 7,8 persen dari total seluruh 128 kabupaten/kota yang berada di Jawa-Bali. Terdapat juga 13 kabupaten/kota yang masuk pada Level 1. Namun terdapat juga 4 kabupaten/kota yang naik ke Level 2,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Luhut juga mengungkapkan tentang perkembangan varian Omicron yang terus tersebar di seluruh dunia.
“Data awal dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa Omicron terindikasi menyebar jauh lebih cepat dari pada jenis mutasi lainnya. Namun demikian, Omicron terindikasi memiliki tingkat keparahan yang rendah, tercermin dari tingkat perawatan rumah sakit yang terkendali maupun tingkat kematian yang rendah,” tuturnya.
Luhut juga memberikan informasi, bahwa berdasarkan hasil genome sequencing yang terus dilakukan Kemenkes, sampai dengan Senin (13/12/2021) tidak ditemukan ada temuan kasus varian Omicron di Indonesia.
“Saya ulangi, sampai hari ini hasil genome sequencing yang terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tidak ditemukan adanya kasus varian Omicron di Indonesia,” tegasnya.
Pemerintah juga terus melakukan evaluasi proses karantina pelaku perjalanan luar negeri untuk memastikan pelaksanaan karantina dilakukan secara disiplin. Diterangkan oleh Menko Marves, salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah mengubah status PeduliLindungi pelaku perjalanan luar negeri menjadi hitam selama periode karantina.
“Kami akan memantau terus ini karena kemarin ada penyimpangan-penyimpangan yang kita lihat. Laporan dari masyarakat dan presiden meminta kami untuk betul-betul mengecek dan sudah kita lakukan penelitian di lapangan, kita lakukan perbaikan di sana-sini,” jelas Luhut.
Ia menambahkan, berdasarkan data Angkasa Pura ditemukan kenaikan signifikan hingga dua kali lipat penerbangan tujuan luar negeri pada kondisi normalnya. Untuk itu, imbuh Luhut, pemerintah mengantisipasi secara hati-hati kepulangan pelaku perjalanan luar negeri untuk melakukan karantina 10 hari.
“Pemerintah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri sementara ini, kecuali hal-hal yang sangat urgent karena jangan membawa penyakit ke dalam negeri. Kita tidak ingin ada nanti Omicron bawa masuk oleh yang pergi berlibur ke luar. Jadi kami sekali lagi, anjurkan untuk berlibur dalam negeri. Kita tahan diri kita dulu sampai nanti keadaan menjadi lebih baik,” terang Luhut.
Penambahan kapasitas RS Darurat Wisma Atlet dan hotel karantina juga dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah orang di karantina. Kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan varian Omicron.
“Benar Omicron itu sepertinya kelihatannya mild tapi sekali lagi masih banyak yang kita belum tahu dengan Omicron ini jadi kita jangan terburu-buru senang,” tutrunya.
Di tengah euforia masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan mawas diri bahwa pandemi COVID-19 ini belum usai.
“Hari ini kita tidak perlu berjumawa atau berpuas diri akan hasil yang kita capai hari ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita ke depannya yang diakibatkan karena kelengahan dan kelalaian kita semuanya. Oleh karena itu sekali lagi saya imbau kita super hati-hati,” kata Luhut lagi.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.