Connect with us

Menko Airlangga: Sentra Vaksinasi dan Tenaga Kesehatan Menjadi Fokus Perhatian Upaya Pengendalian Pandemi Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) meninjau sentra vaksinasi di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Senin (4/10).

Ambon – Pemerintah terus berkomitmen menggencarkan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai target herd immunity pada akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) kembali meninjau sentra vaksinasi di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kota Ambon, Senin (4/10).

Menko Airlangga mengapresiasi antusiasme warga Kota Ambon yang datang untuk melakukan vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka. Sentra vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka tersebut, diselenggarakan mulai 22 September hingga 14 Oktober 2021 mendatang. Target capaian vaksinasi dalam periode 3 minggu tersebut sebanyak 20 ribu orang, sedangkan pelaksanaan pada 4 Oktober 2021 ini ditargetkan bagi 2 ribu orang.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh vaksinator yang terbagi menjadi 7 tim serta berasal dari Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Ambon dan tim dari TNI. Sementara itu, jenis vaksin yang digunakan yakni Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk vaksinasi dan meningkatkan capaian vaksinasi secara signifikan. Tak lupa, jalankanlah selalu protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” imbau Menko Airlangga.

Sampai dengan 3 Oktober 2021, vaksinasi di Lapangan Merdeka tersebut tercatat telah mencapai 1.097 orang. Sedangkan untuk capaian keseluruhan Dosis 1 di Kota Ambon yaitu 197.895 orang (72,22%), Dosis 2 yaitu 107.902 orang (39,4%), dari target 274.194 orang,

Stok vaksin di Provinsi Maluku juga relatif mencukupi, sementara untuk Kota Ambon masih mencukupi untuk 19 hari ke depan. Tercatat hanya ada dua kabupaten yang mempunyai estimasi stok kurang dari 14 hari yakni di Kabupaten Kep. Aru dan Kabupaten Kep. Tanimbar.

Provinsi Maluku mengalami penurunan kasus aktif sebesar 94,67% dalam kurun waktu 9 Agustus s.d. 03 Oktober 2021. Puncak penambahan kasus harian di Provinsi Maluku terjadi pada bulan Juli, tepatnya di 6 Juli 2021 dengan mencatatkan sejumlah 349 kasus.

Saat ini, tren kasus harian Covid-19 di Provinsi Maluku sudah menurun, walaupun masih fluktuatif. Rata-rata kasus harian pada minggu terakhir September 2021 hanya single digit yakni 4 kasus per hari. Tercatat penambahan kasus harian tertinggi terjadi pada 23 September sebanyak 37 kasus. Hal ini yang mendorong Provinsi Maluku berhasil masuk Level Asesmen 2. Sementara, Kota Ambon pun berada pada Level Asesmen 2.

“Kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Gubernur dan jajarannya atas keberhasilan masuk Level 2. Seperti yang tadi dilaporkan, saya yakin penanganan Covid-19 di Maluku dan Ambon sudah baik. Namun kita tidak boleh berpuas diri, harus tetap waspada,” ungkap Menko Airlangga

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga bertemu muka dan memberi semangat para tenaga kesehatan di Kota Ambon yang selama ini telah berjuang maksimal untuk menangani Covid-19 dan menjalankan proses vaksinasi bagi seluruh masyarakat.

“Kalau ada RS Covid-19 yang sekarang jumlah pasiennya relatif nol (tidak ada), tapi itu belum boleh ditutup karena belum ada satu negara yang mengangkat (status) pandemi. Harus tetap siap, jangan sampai tidak siap jika sampai terjadi kenaikan kasus lagi. Kemudian, saya harap suntikan booster nakes bisa dipercepat jadi tidak ada nakes yang terekspos,” paparnya.

Perwakilan tenaga kesehatan yang hadir berasal dari 22 Puskesmas, 8 RS Rujukan Covid-19 dan Fasyankes pelaksana vaksinasi, kemudian perwakilan RS Lapangan, KKP, BTKL, BPOM, yang keseluruhannya berjumlah 105 orang, serta perwakilan dari tim vaksinator sejumlah 49 orang. Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan secara simbolis, bantuan berupa sembako dan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak tenaga kesehatan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Menteri Perindustrian, Gubernur Maluku, Anggota DPR RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, serta Wali Kota Ambon.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PDI Perjuangan Instruksikan Tiga Pilar Partai Terus Teguh Lestarikan Alam dan Lingkungan

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – PDI Perjuangan berkomitmen terus menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam dan Iingkungan serta dalam rangka mewujudkan politik hijau. Oleh karena itu, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Tiga Pilar Partai untuk terus menjaga, melindungi dan melestarikan pohon-pohon tua dan langka di daerahnya.

Komitmen PDI Perjuangan untuk terus menunjukkan kepedulian lingkungan disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (22/10).

“Pohon berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi dengan manfaat utama sebagai penghasil oksigen, penyimpan karbon, penghasil kayu sebagai bahan baku bangunan, penghasil buah-buahan, bahan obat dan bahan nabati lainnya serta sebagai tempat berlindung berbagai spesies binatang. Namun, sebagian besar manfaat tersebut belum tergantikan sehingga pohon menjadi sumber daya sangat penting bagi kehidupan manusia,” jelas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Hasto menyebutkan berdasarkan data lnternational Union For Conservation of Nature (IUCN) sebanyak 487 spesies pohon Indonesia terancam punah, 55 spesies diantaranya merupakan pohon berukuran besar. Hal ini akibat dari alih fungsi kawasan yang menyebabkan hilangnya habitat alami pohon langka, diikuti oleh perambahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, penebangan, kebakaran yang menyebabkan rusaknya habitat dan penurunan populasi, serta perubahan iklim global.

“Bila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan kepunahan dan upaya konservasi, maka akan banyak pohon terancam punah dalam waktu dekat,” kata Hasto.

Selama ini, PDI Perjuangan memang aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Berbagai program dirancang dan dilaksanakan. Misalnya penanaman pohon di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung.

Oleh karena itu, jelas Hasto, DPP PDI Perjuangan kemarin mengeluarkan sebuah instruksi Partai untuk diperhatikan dan dilaksanakan DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, para Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota FPDI Perjuangan dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan kader PDIP di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing.

“Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PDI Perjuangan, Pak I Made Urip akan memantau langsung dan memberikan laporan kepada Partai terhadap pelaksanaan instruksi ini. Sekali lagi, Partai ingin mewujudkan politik hijau,” tandas Hasto.

Baca Selengkapnya

BERITA

Istana Paparkan Keberhasilan Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Oleh

Fakta News
Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman

Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah terjadi transformasi progresif. Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Fadjroel mengatakan, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan Kartu Prakerja, papar Fadjroel dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Fadjroel melanjutkan, dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara.

Bersamaan dengan itu, kata Fadjroel, sejak pertengahan 2020 Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Hasilnya, Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia.

“Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus corona, vaksinasi, dan perekonomian,” ujar dia.

Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemi. Sementara itu, pada level sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

Fajdroel pun mengeklaim bahwa 3 strategi penanganan pandemi yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil positif.

Selain penanganan pandemi, kata Fajdorel, kebijakan pembangunan terus dilanjutkan, antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi hijau serta hilirisasi industri. Selama 2 tahun ini pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga embung.

Adapun pembangunan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Kemudian, transformasi ekonomi hijau direalisasikan melalui deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan.

“Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang,” ucap Fadjroel.

Terkait keadilan, hukum, dan HAM, kata Fajdorel, juga menjadi bagian penting dari transformasi. Ia mengeklaim bahwa Presiden telah berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.

“Juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis),” kata dia.

Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria.

Dilakukan pula upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembaruan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021.

“Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan bangsa Indonesia,” kata Fadjroel.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hingga Kini Polri Berhasil Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, 57 Orang Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan telah berhasil mengungkap 13 kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dan menetapkan 57 tersangka yang terkait kasus ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (22/10/2021).

Komjen Agus mengungkapkan, 13 kasus pinjol ilegal yang diungkap itu tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat hingga Jawa Tengah.

“Yang pertama kita mengungkap dari Bareskrim sendiri. Kemudian dari Polda Metro kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Jawa Tengah,” ujarnya.

Komjen Agus mengatakan, saat ini kasus pinjol ilegal itu masih dianalisis. Nantinya, hasil analisis akan didiskusikan ke seluruh jajaran Polri di wilayah agar pelaku usaha pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan, artinya kepada mereka tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan illegal sehingga ini perlu kita melakukan penindakan,” tutur Agus.

Baca Selengkapnya