Menko Airlangga : Optimisme Kinerja Ekonomi yang Baik Perlu Didukung oleh Potensi Besar di Sektor Digital
Jakarta – Fundamental ekonomi yang baik serta potensi besar ekonomi digital di Indonesia membuat Pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan mencapai angka 5,3% di tahun 2023.
Secara fundamental, Indeks Keyakinan Konsumen masih di level optimis di atas 100, PMI Manufaktur 51,2, neraca perdagangan menunjukkan tren positif selama 33 bulan, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB dalam level aman. Sedangkan dari segi ekonomi digital, pada tahun 2022 Indonesia menguasai 40% ekonomi digital ASEAN dan nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD130 miliar di tahun 2025, dan akan terus meningkat di sekitar USD300 miliar di tahun 2030.
“Optimisme kinerja ekonomi yang baik perlu didukung oleh potensi besar di sektor digital. Di dua tahun terakhir, perilaku masyarakat semakin contactless. Dan ini salah satunya ditopang oleh layanan e-commerce dan on-demand, seperti ride hailing atau ojol (ojek online), online food delivery, dan juga bisnis logistik berbasis online. Di tahun 2022, Indonesia menjadi pemain utama di digital ASEAN, karena 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam dalam Executive Forum Media Indonesia, Kamis (9/03/2023).
Realisasi potensi ekonomi digital Indonesia sendiri didukung oleh beberapa hal yakni jumlah penduduk Indonesia yang sebagian dalam usia produktif, posisi Indonesia sebagai peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia karena memiliki lebih dari 2.400 startup, dan penetrasi internet Indonesia yang telah mencapai 76,8%.
Ekonomi digital juga diangkat sebagai salah satu pilar strategis Keketuaan ASEAN Indonesia tahun 2023 agar dapat mengakselerasi transformasi digital yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan digital di kawasan. Hal itu selaras dengan tekad Indonesia yang ingin memperkuat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kita berharap Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN 2023 dapat mendorong perekonomian nasional di berbagai kota yang menjadi tempat diselenggarakannya rangkaian side event KTT ASEAN 2023 sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan ketangguhan ekonomi Indonesia sehingga Indonesia layak menjadi tujuan investasi asing,” tegas Menko Airlangga.
Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2023, kolaborasi dan sinergi semua pihak perlu terus didorong, terutama peran dari korporasi maupun rumah tangga. Hasil asesmen menunjukkan bahwa tabungan rumah tangga dan korporasi semakin meningkat secara signifikan di masa pandemi dan belum dioptimalkan kembali untuk ekspansi dan belanja di tahun 2023.
“Oleh karena itu konsumsi dan investasi perlu didorong di tahun 2023, dan target investasi di tahun 2023 ini 1.400 triliun rupiah, akan meningkat menjadi 1.650 triliun rupiah di tahun 2024. Nah ini bagi Indonesia untuk meredam volatilitas global yang masih berlangsung,” jelas Menko Airlangga.
Menutup penjelasannya, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah, investor, pengusaha, asosiasi, perbankan, maupun media sangat berperan penting bagi optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Seluruhnya diharapkan dapat bersinergi dan memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
