Jakarta –  Menjaga serta merawat persatuan bangsa, menjadi kata kunci penting dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi  dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa Indonesia adalah kemerdekaan yang berhasil direbut, diraih, dan diproklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, bekerja sama, dan kerja bersama.

Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu, tutur Jokowi masih dalam pidatonya, harus terus dijaga, dirawat, diperkuat. “Dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan,” kata Kepala Negara dalam pidatonya.

Janji kemerdekaan, menurut Presiden Jokowi, adalah mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. “Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerja sama, mau kerja bersama,” katanya.

Kendati begitu, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Bangsa Indonesia akan mengarungi samudera globalisasi sehingga harus berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat. “Kita akan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif. Tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa menghadapi semua itu. Karena bangsa kita adalah bangsa besar,” tuturnya.

Infrastruktur Tetap Prioritas

Sementara itu, terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, yang dipaparkan Presiden Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR, sehari sebelum perayaan HUT RI ke-72, menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi program prioritas pemerintah pada tahun 2018. Hal itu, sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jokowi memaparkan untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antardaerah, pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer (km) dan pembangunan irigasi sepanjang 781 km. “Kemudian dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya akan dibangun dan rehabilitasi 61.200 ruang kelas, 853.000 sanitasi air limbah, dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Jokowi.

Jokowi memastikan semua elemen akan bergotongroyong membiayai mulai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, maupun swasta melalui pengembangan pembiayaan kreatif seperti skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non-KPBU. Salah satu anggaran yang disiapkan adalah dana transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 761,1 triliun.

“Melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Dana desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja,” ungkap Jokowi.

Sementara di sisi lain, Jokowi mengingatkan agar setiap kementerian atau lembaga mengelola alokasi dana pembangunan dengan efisien sehingga tujuan pemerataan dan kesejahteraan rakyat bisa tercapai. “Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi,” tegasnya.

Jokowi, juga memaparkan sejumlah capaian bidang infrastruktur selama periode 2015-2016 di antaranya, pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang 7.000 km, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru 199,6 km. Selanjutnya berhasil menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210.500 unit.

“Sejak tahun 2015, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015, menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017,” paparnya.

Ditambah lagi, dengan program DAK Fisik, pemerintah berhasil melakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum meningkat sebanyak 386.700 sambungan rumah sampai dengan akhir tahun 2016. Selain itu, peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8 persen, jalan kabupaten/kota menjadi 61,2 persen dan irigasi pertanian seluas 895.000 hektare.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena mengapresiasi Presiden Jokowiyang terjun langsung mengontol pembangunan ke beberapa daerah di Indonesia bagian timur. “Pak Jokowi telah lihat secara nyata di lapangan. Semoga apa yang beliau lihat bisa menambah pembangunan,” ucap Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini.

Terkait RAPBN, menurut Michael, kebijakan RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden, terlihat positif untuk pembangunan di Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur hingga daerah di Kalimantan. “Kami lihat ada perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya. Dia menambahkan, pola pembangunan yang selama ini Jawa sentris harus ditinggalkan. “Jadi pembangunan tak lagi di Jawa, tapi ke wilayah timur Indonesia,” tandasnya.

M Riz