Mengenang Ondos, Aktivis Mahasiswa 80-an Pembawa Jokowi ke Politik Indonesia
Jakarta – Hari ini, Jumat, 24 September 2021, tepat sembilan tahun meninggalnya anggota Komisi I DPR, Theodorus Jacob Koekerits atau biasa dipanggil Ondos. Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini meninggal setelah mobil B 15 VY yang ditumpanginya mengalami kecelakan lalu lintas di Jalan Tol Porong-Surabaya KM 29,600.
Bagi banyak aktivis pergerakan mahasiswa tahun 1980-an, nama Ondos menjadi salah satu panutan. Karena itu, mengenang 9 tahun meninggalnya Ondos, rekannya sesama aktivis, alumni ITB, dan anggota DPR membuat acara sekaligus peluncuran buku berjudul “Keteguhan Hati Yang Teruji, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1980-an, Memoar Ondos.” Acara dilaksanakan via zoom, Jumat, 24 September 2021.
Istri Ondos, Maria Silabakti, menyampaikan terima kasih kepada semua rekan almarhum yang masih tetap mengenang jejak langkahnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan rekan Ondos di Komisi I DPR menyebut Ondos orang baik dan sangat peduli dengan sesama. Menurut Ganjar, ketika menjadi anggota DPR, Ondos adalah tempat bertanya banyak orang karena intelektualitasnya.
“Ondos itu sangat menginspirasi dan selalu meminta agar kita tetap menjadi orang baik,” ujar Ganjar.
Sony Keraf, mantan anggota DPR dan Menteri Lingkungan Hidup, mengakui mengagumi Ondos karena wawasan dan intelektualitasnya yang sangat luas.
Mengenang 9 tahun meninggalnya Ondos, rekannya sesama aktivis, alumni ITB, dan anggota DPR membuat acara sekaligus peluncuran buku berjudul “Keteguhan Hati Yang Teruji, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1980-an, Memoar Ondos.” Acara dilaksanakan via zoom, Jumat, 24 September 2021.
“Wawasannya menjangkau seluruh bidang kehidupan. Satu-satunya anggota DPR yang punya perpustakaan di ruang kerja,” kata Sony Keraf.
Ia menyebut bagaimana menjelaskan seorang Ondos yang lulusan ITB ditempatkan di komisi agama, yang kemudian masuk ke komisi politik dan keamanan.
“Ia aktivis yang teguh dalam prinsip, aktivis yang teguh dalam berpendapat yang luar biasa, tetap konsisten,” ujar Sony.
Ia membandingkan banyak aktivis pergerakan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang kemudian hanyut ketika menduduki kekuasaan. “Namun Ondos tak hanyut, dia tetap konsisten memperjuangkan rakyat dengan tetap turun ke dapilnya di Jawa Timur secara konsisten. Sebuah legacy yang ditinggalkan Ondos pada aktivis lain, tetap konsisten,” katanya.
Hal senada disampaikan Masduki Badlowi, mantan anggota DPR. Masduki mengatakan Ondos mempunyai sikap empati yang luar biasa kepada semua orang. “Berusaha mencoba mencari tahu supaya bisa bergaul dengan baik. Ini perlu ditiru dalam cara bergaul,” katanya.
Ia juga mengenang bgaimana Ondos memperjuangkan BOS (bantuan operasional sekolah) di madrasah salafiyah di dapilnya, padahal dia bukan seorang anggota DPR dari PKB tapi PDIP dan beragama Katolik.
“Bagaimana dia memperjuangkan anggaran sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak memilah-milah,” kata Masduki.
Seperti diketahui, Ondos merupakan aktivis mahasiswa tahun 1980-an bersama Pramono Anung, Fadjroel Rachman, Ammarsjah, dan lainnhya. Mereka sama-sama mahasiswa ITB angkatan 1982.
Di ITB, Ondos pernah menjadi Ketua Forum Ketua Himpunan Jurusan ITB tahun 1987. “Puncak” aktivitas Ondos di ITB terjadi dalam peristiwa 5 Agustus 1989, yaitu ketika bersama dengan sejumlah mahasiswa ITB lainnya menolak kehadiran Menteri Dalam Negeri (saat itu) Rudini ke kampus mereka. Aksi yang merupakan lambang perlawanan terhadap rezim Orde Baru ini membuat sejumlah mahasiswa ITB ditangkap aparat keamanan.
Aksi Ondos yang paling terkenal adalah melakukan aksi mogok makan. Ondos baru mengakhiri aksinya setelah dokter menyatakan aksi itu membahayakan dirinya. “Aksi Ondos ini membuat saya terus mengenangnya sebagai orang yang setia kepada cita-cita, komitmen, dan sahabatnya. Sikap itu terus dibawanya hingga duduk di DPR. Dia tetap sederhana, imun dari berbagai godaan di DPR,” kata Fadjroel beberapa waktu lalu.
Ondos baru terjun ke politik praktis setelah Orde Baru tumbang. Ketika lulus dari ITB pada tahun 1990, Ondos berkarya di PT Grasindo, Kelompok Kompas Gramedia, hingga menjadi pemimpin redaksi majalah Matabaca, pada tahun 2002. Reformasi mendorong Ondos terjun ke politik praktis dan bergabung dengan PDI Perjuangan dan kemudian menjadi anggota DPR.
Kerja Ondos lainnya yang fenomenal dan tidak banyak orang tahu adalah membawa Jokowi dalam panggung politik kontemporer di Indonesia. Ia menemukan dan memantau bakat politik Jokowi ketika beberapa kali berkunjung ke Solo. Hasil pantauannya dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati. Maka, ditariklah Jokowi ke Jakarta untuk bertarung menghadapi incumbent mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. []
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
