Connect with us

Mendikbud Terbitkan SE Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Saat Covid-19

Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Berkenaan dengan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan ha1 tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020, yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

Satu, Ujian Nasional (UN): a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan; b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang Iebih tinggi; c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

Dua, proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun keluiusan; b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19; c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah; d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Tiga, Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya; c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh; d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.

Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; 2) Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Empat, Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini; b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofoiio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya; c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Lima, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara {isik di sekolah; b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan: 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah; c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

‘’Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasionai Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warg,’’ demikian bunyi poin Enam SE tersebut.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Bima Arya Bagikan Face Shield untuk Pedagang di Pasar Sukasari Bogor

Oleh

Fakta News

Bogor – Para pedagang di Pasar Sukasari mulai menggunakan Face Shield usai Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir membagikan dan mengenakannya secara langsung kepada sejumlah pedagang di Plaza Sukasari, Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Kamis (4/6/2020).

Total ada 450 Face Shield yang dibagikan berasal dari bantuan Persatuan Sepakbola Bogor (PSB), Klub Basket Bogor Raya dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor yang dihimpun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.

Di hadapan semua yang hadir, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, ada dua solusi untuk menghadapi Covid-19. Pertama, meminta dan memohon doa kepada sang pencipta agar virus Corona segera dihilangkan. Kedua, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

“Insya Allah akan selamat dan sekarang saya meyakini hal itu. Saya ingin yang membedakan pedagang di Kota Bogor dengan tempat lain adalah pedagangnya tertib semua,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Bima juga menjelaskan, belum lama ini para kepala daerah di Jawa Barat mendapatkan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Berdasarkan data perkembangan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat, seluruh daerah yang baik perkembangannya adalah kota atau kabupaten yang disiplin menggunakan masker.

“Kuncinya disini, semakin disiplin menggunakan masker Insya Allah angka penyebaran Covid-19 akan bisa ditekan, Insya Allah angka Covid-19 akan 0 (nol). Karena dengan mengenakan masker yang sakit tapi tanpa gejala kemungkinan kecil bisa menularkan dan yang sehat tidak akan tertular. Kita tidak pernah tahu Orang tanpa Gejala (OTG) gentayangan ke sana ke sini. Ini adalah benteng terakhir,” paparnya.

Di hadapan para pedagang Pasar Sukasari, Bima mengungkapkan kekhawatirannya mengingat resiko penularan Covid-15 cukup luar biasa. Ia mengaku kadang menemukan ada pedagang yang masih nakal, tidak menggunakan masker.

Ia menekankan, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di pasar adalah memaksimalkan alat pelindung diri mengingat tingkat bahaya yang dihadapi hampir sama dengan tenaga kesehatan.

“Akan lebih bagus jika sudah menggunakan masker juga menggunakan face shield,” katanya.

Kepala Dispora Kota Bogor, Herry Karnadi menerangkan, inisiasi bantuan face shield untuk para pedagang di pasar Kota Bogor berangkat dari postingan Wali Kota Bogor melalui akun instagram pribadinya yang mengatakan akan membagikan face shield untuk para pedagang pasar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian semua pihak untuk membantu dan memberikan kontribusi bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor.

“Dari total face shield yang dibagikan jika masih ada lebihnya akan diberikan kepada para pedagang di pasar lain. Semoga ini menjadi edukasi protokol kesehatan bagi para pedagang pasar,” kata Herry.

Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor Samson Purba, Ketua PPI Kota Bogor Teguh Rahman Hakim, Ketua PSB Dodi Irwan Suparno dan Sekretaris Umum Klub Basket Bogor Raya Delvin Sahertian.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris Adhi Karya

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran dewan komisaris dan direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hal itu diputuskan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) hari ini, Kamis (4/6).

Melalui persetujuan dalam RUPST, diputuskan bahwa ditetapkan Entus Asnawi Mukhson sebagai direktur utama, menggantikan Budi Harto.

Begitu pula untuk jajaran dewan komisaris, pada jabatan komisaris utama terjadi perombakan, yang mana M Fadjroel Rachman digantikan oleh Dodi Usoho Hargo.

“RUPS sore ini ada perubahan tapi untuk operation-nya dari dalam yang menjadi direktur operasi 1. Satu lagi di direksi, Agung Darmawan dari BNI. Sehingga dengan masih dominannya yang dari internal (Adhi Karya),” kata Entus di Kantor Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2020).

Berikut jajaran dewan komisaris dan direksi baru Adhi Karya:

Dewan Komisaris:
Dodi Usoho Hargo (Komisaris Utama)
Cahyo R. Muzhar (Komisaris)
Yustinus Prastowo (Komisaris)
Widiarto (Komisaris)
Hironimus Hilapok (Komisaris Independen)
Abdul Muni (Komisaris Independen)

Direksi:
Entus Asnawi Mukhson (Direktur Utama)
Suko Widigdo (Direktur Operasi 1)
Pundjung Setya Brata (Direktur Operasi 2)
A.A G. Agung Darmawan (Direktur Keuangan)
Agus Karianto (Direktur SDM)
Partha Sarathi (Direktur Quality, Health, Safety and Environment dan Pengembangan)

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Keluarkan Surat Edaran Terkait Tuntunan dan Panduan Hadapi Covid-19, Termasuk Salat Jumat Dua Gelombang

Oleh

Fakta News
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Yogyakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan edaran No. 05/EDR/I.0/E/2020 tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak virus Corona (COVID-19). Selain itu, dalam edaran tersebut juga mengatur tentang salat Jumat dua gelombang.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, agama sangat diperlukan sebagai pemandu perilaku dan memberikan ketenangan jiwa. Masyarakat juga memerlukan rujukan dan panduan agama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah mahdah maupun muamalah.

Padahal, menurut para dokter, ahli epidemiologi dan virologi, dari sudut kesehatan Indonesia masih dalam masa darurat COVID-19, hal itu ditandai terjadinya fluktuasi kasus setiap waktu. Meskipun demikian, sesuai laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdapat beberapa daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19.

Karena itu, umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang maqbulah/makbul, disertai fungsi ibadah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ihsan dalam kehidupan.

“Di daerah yang dinyatakan belum aman (zona merah), ibadah sunah dan fardu hendaknya dilaksanakan di rumah. Kemudian di daerah yang aman (zona hijau), salat sunah hendaknya dilaksanakan di rumah dan salat fardu kifayah sebaiknya dilaksanakan di rumah apabila syarat fardlu kifayah di masjid telah terpenuhi,” kata Abdul melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Selanjutnya, pernyataan status aman (hijau) atau darurat (merah) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Warga Muhammadiyah juga diminta agar selalu mengikuti perkembangan keadaan sehingga ketika ada perubahan status terkait pandemi Corona bisa melakukan tindakan yang diperlukan.

Lebih lanjut, untuk salat Jumat dapat dilaksanakan di masjid, musala atau tempat lain yang memungkinkan. Namun, pelaksanaan salat di masjid/musala wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan telah Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) atau Pemerintah setempat.

“Untuk memberikan kesempatan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat dengan protokol pencegahan COVID-19 dapat dilaksanakan lebih dari satu rombongan/sif atau diperbanyak tempatnya dengan memanfaatkan gedung/ruangan selain masjid/musala yang memenuhi syarat tempat salat,” ucapnya.

Abdul menambahkan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya diminta tetap waspada disertai ikhtiar untuk mengatasi berbagai masalah pandemi COVID-19 baik kesehatan, sosial maupun ekonomi.

Selain itu, dalam beribadah hendaknya tetap mengutamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan dan keamanan sesuai maqāṣid al-syarī’ah untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan COVID-19.

“Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dengan Rahman dan Rahim-Nya,” pesan Abdul.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya