Connect with us
DPR RI

Tim ‘Shadow’ Kemendikbud Ristek Dinilai Merendahkan SDM

Tim ‘Shadow’ Kemendikbud Ristek Dinilai Merendahkan SDM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih merespon tim bayangan atau shadow team yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di forum PBB. Dirinya menilai, apa yang disampaikan Nadiem merendahkan sumber daya manusia (SDM) Kemendikbud Ristek.

“Frasa/term ‘shadow organization’ dalam penjelasan Nadiem di forum tersebut sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemendikbud, sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK kemendikbudristek,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (27/9/2022).

Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX ini menilai, secara internal Kemendikbud Ristek, dalam hal ini Inspektorat, perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim shadow Menteri Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Sebab dalam statement Nadiem, ketua tim shadow setara dengan Direktur Jenderal (Dirjen).

“Dalam konteks akselerasi transformasi teknologi dalam dunia pendidikan, Komisi X dalam posisi selalu mendukung. Hanya saja perlu ‘roadmap’ yang jelas karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi adalah tools daya dukungnya,” jelas Fikri.

Bahkan, kata Fikri, Komisi X sudah lama merekomendasi Kemendikbud Ristek untuk membuat peta jalan pendidikan, yang sampai saat ini belum juga ada. “Jika Nadiem merasa percaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional tersebut, maka mulailah membuka diri untuk berdialog dan berkomunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan yang ada di dalam negeri,” tutup Fikri tegas.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Muncul Kabar 100 Pulau Dilelang, Gus Muhaimin: NKRI Harga Mati

Oleh

Fakta News
Muncul Kabar 100 Pulau Dilelang, Gus Muhaimin: NKRI Harga Mati
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar turut angkat bicara terkait rencana lelang yang akan dilakukan pada 8-14 Desember 2022 terhadap 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, di Halmahera Selatan. Informasi mengenai lelang tersebut sebagaimana dipublikasi di situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat.

Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengingatkan kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia adalah aset besar bangsa dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi.

“NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” kata Gus Muhaimin, dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Selasa (6/12/2022).

Menurut Gus Muhaimin, kabar mengenai adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta yang mengupayakan akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi, harus secara detail disampaikan kepada publik. Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyampaikan, jika benar pulau itu dilelang dan akan dikonversi menjadi objek pariwisata, maka ia khawatir menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya.

“Sebaiknya dibiarkan saja alami, di sana (Kepulauan Widi) yang saya tahu ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Kalau diotak-atik bisa hilang itu semua,” tegas Gus Muhaimin.

Ia pun mendorong pemerintah bersama aparat untuk menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing, dan memastikan hal tersebut dapat ditemukan validitasnya. Legislator dapil Jawa Timur VIII itu juga mendorong pemerintah bersama aparat terkait untuk memastikan seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan asing.

“Semua kerjasama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas dong. Bukan cuma menjaga ya, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa” tutup Gus Muhaimin.

Baca Selengkapnya

BERITA

Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung PT PN (Perkebunan Nusantara) melakukan IPO (Initial Public Offering) dalam rangka mencari tambahan modal bagi aksi korporasi. Sehingga Negara jangan lagi kalah terhadap oligarki, pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang seenaknya menetapkan harga, sehingga pada akhirnya merugikan rakyat.

“Kita memahami bahwasanya IPO atau Initial Public Offering itu dalam rangka mencari tambahan modal untuk melakukan aksi korporasi. Kita tahu bahwa kejadian minyak goreng itu menampar kita semua di mana negara tidak mampu mengintervensi, sehingga oligarki mempermainkan kita semua. Negara kalah terhadap oligarki negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI tapi pengusaha-pengusaha itu seenak perutnya menetapkan harga yang akhirnya merugikan rakyat. Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) kita,” ujar Andre dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Padahal,lanjut Andre, pengusaha-pengusaha itu menikmati sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan oleh negara, tapi negara lemah dan kalah terhadap oligarki- oligarki itu.  Sehingga menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini aksi IPO yang dilakukan PTPN ini harus didukung, dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Sehingga ke depan negara tidak kalah dengan oligarki lagi.

“Kita beri dukungan, tapi catatan kami, bagaimana betul-betul IPO ini bisa mengembangkan PTPN PalmCo ini hadir di tengah masyarakat nantinya. Kita tidak boleh ada lagi kejadian seperti yang kemarin. Di saat negara kalah melawan oligarki BUMN, kita tidak mampu menopang dan membantu Negara. Akhirnya rakyat yang rugi ini. Ini PR besar kita. Saya bingung juga, negara bisa kalah dengan pengusaha-pengusaha yang dikasih HGU oleh negara itu sendiri,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya

Oleh

Fakta News
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta Korps Bhayangkara itu rutin melakukan penyisiran. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui potensi munculnya gangster di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, tugas itu tentunya tidak bisa hanya dilakukan kepolisian. Masyarakat diminta ikut berpartisipasi memberantas gangster. “Fenomena gangster terutama yang belakangan terjadi di Surabaya sudah sangat meresahkan. Kedua elemen tersebut harus bersinergi untuk memerangi apa pun yang kerap melakukan kekerasan. Mau itu ormas, preman atau gangster sekali pun ” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/12/2022).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil DKI Jakarta III itu menjelaskan, peran masyarakat memerangi gangster dan berbagai bentuk kekerasan sangat vital. Sebab, potensi tersebut sulit untuk diprediksi. “Jika terlihat potensi-potensi kejadian, langsung bangun solidaritas antarwarga untuk berani bubarkan,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Polres Surabaya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar razia gangster pada Sabtu, 3 Desember 2022. Hasilnya, sebanyak 26 orang ditangkap dalam razia tersebut dan Dua di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau dan kerambit.

Baca Selengkapnya