Mendag: Ekonomi Indonesia Maju Karena UKM Kuat
Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi maju di dunia. Hal itu disebabkan Indonesia mempunyai pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat.
“Indonesia adalah negara kuat dan pasti bisa maju karena memiliki UKM yang kuat, mempunyai kualitas manusia yang besar, bertanggung jawab, dan saling gotong royong. Indonesia akan menjadi salah satu negara paling maju di dunia,” kata Mendag Lutfi saat membuka acara Briefer’s Event Empowering SMEs To Recover Stronger secara virtual dari Jakarta Pusat, Jumat (11/03/2022).
Mendag menyatakan, UKM berkontribusi terhadap 61,97 terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja pada 2021. Namun, dari sisi ekspor pada triwulan ketiga 2021, kontribusi UKM terhadap ekspor nonmigas Indonesia baru mencapai 15,65 persen.
Dari segi jumlah pelaku, hanya sekitar 16,96 persen eksportir yang berasal dari UKM. Adapun produk UKM yang diekspor di antaranya produk mesin sederhana, aksesoris kendaraan, peralatan rumah tangga, produk kayu, tekstil, dan hasil laut.
“Untuk itu, kita perlu melihat tantangan ke depan untuk memajukan usaha sebagai pilar utama memajukan Indonesia,” tandas Mendag Lutfi.
Mendag mengungkapkan, pada 2045 PDB Indonesia diprediksi menempati urutan keempat berdasar nilai tukar pasar dengan per kapita sebesar USD 28,934 di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Indonesia juga diprediksi akan keluar dari jebakan kelas menengah pada 2034.
Untuk mencapai hal tersebut, investasi harus tumbuh7,3 persen dengan kontribusi PDB sebesar 39 persen, manufaktur tumbuh 7,8 persen dengan kontribusi terhadap PDB 32 persen, ekspor tumbuh 7,9 persen dengan kontribusi 54 persen. Sementara untuk keluar dari jebakan kelas menengah, Indonesia harus melakukan investasi pada infrastruktur dan transfer teknologi.
“Saat ini infrastruktur sedang digenjotagar biaya logistik menjadi lebih murahdan transfer teknologi sedang dikerjakan. Agar berhasil melakukan transfer teknologi, Indonesia harus memiliki pendidikan yang berkualitas agar sumber daya manusiadi masa mendatang menjadi kelas prima,” jelas Mendag Lutfi.
Mendag menjelaskan, terdapat beberapa tren yang harus diantisipasi masa yang akan datang, yaitumegatrendunia pada 2045, evolusi ekspor Indonesia ke produk industri dan industriberteknologi tinggi, serta ekonomi digital.
Mendag Lutfi menyebut, pada 2045 penduduk dunia akan tumbuh menjadi 9,45 miliar orang. Pada masa ini, demografi penduduk dunia didominasi oleh oranglanjut usia. Pada periode ini, 66 persen penduduk tinggal di perkotaan dan 95 persen dari urbanisasi tersebut terjadi dinegaraemerging market seperti Indonesia. Pada periode ini, keuangan internasional juga menjadi jauh lebih transparan dan tertelusur (tracebility) yang menyebabkan mata uang regional menjadi lebih banyak dan tidak dikuasai oleh mata uang tertentu seperti hari ini.
Selain itu, lanjutnya, 8,1 miliar atau 84 persen dari penduduk dunia termasuk dalam kelas menengah. Jumlah tersebut merupakan suatu tren yang bagus untuk konsumsi dan baik untuk pertumbuhan UKM. Pertumbuhan konsumsi juga bagus untuk pertumbuhan negara karena konsumsi turut membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 54 persen.
“Di masa depan, kompetisi penguasaan sumber daya alam akan semakin meningkat dengan benua Asia dan Afrika menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kita harus menjaga cadangan sumber daya alam untuk memastikan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia,” terang Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menambahkan, pada masa ini terjadiperubahan iklim. Suhu muka bumi akan naik antara 3—3,5 persen sehingga memberikan efek pada negara kepulauan, seperti Indonesia. Di masa mendatang yang harus diantisipasi juga adalah penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ekonomi sirkular.
“Di masa depan, 71 persen peranan ekonomi akan berada di negara emerging market dan 54 persen berada di Asia. Jadi, kita akan memastikan peperangan melawan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat dicapai sebelum batas waktu tahun 2038,” imbuh Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi juga menjelaskan peran ekonomi digital terhadap ekonomi nasional. Pada 2020, total PDB Indonesia tercatat sebesar Rp15.400 triliun. Dari jumlah tersebut, ekonomi digital berkontribusi sebesar 4 persen atau sebesar Rp632 triliun.
“Pada 2030, PDB Indonesia akan tumbuh menjadi Rp24.000 triliun. Pada periode ini, ekonomi digital tumbuh empat kali lipat menjadi Rp4.531 triliun atau berkontribusi sebesar 18 persen dari total PDB. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikanyaitusektor pendidikan dan kesehatan yang mempunyai peran untuk menyelamatkan generasi emas Indonesia,” jelas Mendag Lutfi.
Jakarta – Selain soal Gaza, pertemuan 10th MIKTA Speakers’ Consultation juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain. Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Parlemen negara MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang digelar di Meksiko, Senin (6/5/2024). “Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ucapnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.
“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup Puan.
Adapun isi chair statement MIKTA mengenai konflik Rusia dan Ukraina adalah sebagai berikut:
“Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.
Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.
Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat.”
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mewacanakan agar Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai bahwa hal tersebut merupakan angin segar.
“Pernyataan Menko Marves memberikan angin segar terhadap aspirasi dwi kewarganegaraan,” ucap Christina dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Christina mengungkapkan bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. “Di mana tentunya dibutuhkan political will dari pemerintah agar penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang kewarganegaraan ini bisa didorong di DPR RI,” ujar Christina.
Christina lebih lanjut menuturkan, aspirasi kewarganegaraan ganda telah sejak lama diperjuangkan diaspora Indonesia di luar negeri dan komunitas perkawinan campuran. Menurutnya, Indonesia cukup banyak kehilangan talenta berbakat yang kemudian memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan.
“Seperti mereka yang berkarya di luar negeri sebagai ilmuwan, akademisi, profesional ataupun anak hasil perkawinan campuran. Fenomena itu dikenal sebagai brain drain atau hengkangnya sumber daya manusia (SDM) dari satu negara ke negara lain,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Christina menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan saat ini menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan campuran sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun, kemudian anak tersebut harus memilih kewarganegaraan. Ia menilai, hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya diaspora Indonesia yang melepas kewarganegaraannya.
“Di mana selanjutnya harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dilepaskannya. Untuk proses pemilihan ini undang-undang memberikan tenggang waktu selama 3 tahun atau hingga anak yang bersangkutan berusia 21 tahun,” ujar Christina.
Berdasarkan penelusurannya, dirinya menyebut cukup banyak diaspora yang ingin berbuat sesuatu atau lebih bagi Indonesia, namun terpaksa harus memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan, salah satunya ekonomi.
Untuk itu, Legislator asal DKI Jakarta ini menilai penerapan kewarganegaraan ganda dapat memberi keuntungan mencegah fenomena brain drain. Sehingga Indonesia akan tetap memiliki SDM bertalenta yang dibutuhkan untuk berkontribusi mencapai pembangunan Indonesia Emas 2045.
“Walau masih membutuhkan kajian lebih lanjut, kontribusi diaspora dengan kewarganegaraan ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui investasi dan lain-lain, juga berpeluang meningkat sebagaimana terjadi di beberapa negara yang telah menerapkan kewarganegaraan ganda,” tutup Christina Aryani.
Makassar – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam upaya pencegahan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya, selama ini masa berlayar kapal pengawas dalam setahun hanya 45 hari.
“Kami di Komisi IV DPR sebetulnya sudah mendorong agar ada peningkatan anggaran ke Ditjen PSDKP sebagai pengawas dan pembela kepentingan di laut kita. Kalau kita lihat, anggarannya kecil sekali, tidak sampai Rp1 triliun. Apalagi masa berlayar kapal hanya 45 hari dalam setahun, tidak sampai 12 persen dari 365 hari. Bagaimana kita bisa mengawasi pencurian ikan, pemboman dan pencurian ikan kalau kondisinya seperti ini. Saya kira pengawasan yang sekarang ini sangat minim sekali,” kata Andi saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR mengunjungi Satker PSDP di Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (7/5/2024).
Legislator Dapil Sulsel II ini berharap, kedepannya masa hari pengawasan berlayar minimal 150 hari. Sehingga potensi kecurangan, penyimpangan penangkapan ikan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya, sebenarnya ada potensi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di Sulawesi sendiri ada 400 kapal yang tiap hari menangkap ikan tuna 5-10 ton per kapal.
“Bisa dibayangkan potensinya gitu kan dan kita melihat bahwa dari sekian banyak hasil tangkapan ini belum maksimal untuk PNBP, karena tadi apa namanya, gross tone kapalnya ini masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Andi.
Kedepan, menurut Politisi F-PKS ini, dengan adanya RUU Kelautan, Komisi IV akan mendorong penguatan pengawasan, anggaran dan penguatan subsidi untuk pembudidaya ikan dan lain-lain. “Karena kita berharap negara juga hadir pada saat dibutuhkan subsidi untuk nelayan. Misalnya sekarang nelayan disubsidi solar, tapi banyak juga dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar, bahkan banyak lari ke industri, Ini kan jadi masalah. Saya kira perlu regulasi yang tegas dan pengawasan yang kuat, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada anggaran tersebut bisa terwujud itu,” ucap Andi.
Puan: Parlemen Negara MIKTA Berkomitmen Lindungi dan Majukan Perdamaian
Wacana Diaspora Dwi Kewarganegaraan Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta
Komisi IV Dorong Peningkatan Anggaran Pengawasan Laut di Makassar
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
