Mendag: Ekonomi Indonesia Maju Karena UKM Kuat
Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi maju di dunia. Hal itu disebabkan Indonesia mempunyai pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat.
“Indonesia adalah negara kuat dan pasti bisa maju karena memiliki UKM yang kuat, mempunyai kualitas manusia yang besar, bertanggung jawab, dan saling gotong royong. Indonesia akan menjadi salah satu negara paling maju di dunia,” kata Mendag Lutfi saat membuka acara Briefer’s Event Empowering SMEs To Recover Stronger secara virtual dari Jakarta Pusat, Jumat (11/03/2022).
Mendag menyatakan, UKM berkontribusi terhadap 61,97 terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja pada 2021. Namun, dari sisi ekspor pada triwulan ketiga 2021, kontribusi UKM terhadap ekspor nonmigas Indonesia baru mencapai 15,65 persen.
Dari segi jumlah pelaku, hanya sekitar 16,96 persen eksportir yang berasal dari UKM. Adapun produk UKM yang diekspor di antaranya produk mesin sederhana, aksesoris kendaraan, peralatan rumah tangga, produk kayu, tekstil, dan hasil laut.
“Untuk itu, kita perlu melihat tantangan ke depan untuk memajukan usaha sebagai pilar utama memajukan Indonesia,” tandas Mendag Lutfi.
Mendag mengungkapkan, pada 2045 PDB Indonesia diprediksi menempati urutan keempat berdasar nilai tukar pasar dengan per kapita sebesar USD 28,934 di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Indonesia juga diprediksi akan keluar dari jebakan kelas menengah pada 2034.
Untuk mencapai hal tersebut, investasi harus tumbuh7,3 persen dengan kontribusi PDB sebesar 39 persen, manufaktur tumbuh 7,8 persen dengan kontribusi terhadap PDB 32 persen, ekspor tumbuh 7,9 persen dengan kontribusi 54 persen. Sementara untuk keluar dari jebakan kelas menengah, Indonesia harus melakukan investasi pada infrastruktur dan transfer teknologi.
“Saat ini infrastruktur sedang digenjotagar biaya logistik menjadi lebih murahdan transfer teknologi sedang dikerjakan. Agar berhasil melakukan transfer teknologi, Indonesia harus memiliki pendidikan yang berkualitas agar sumber daya manusiadi masa mendatang menjadi kelas prima,” jelas Mendag Lutfi.
Mendag menjelaskan, terdapat beberapa tren yang harus diantisipasi masa yang akan datang, yaitumegatrendunia pada 2045, evolusi ekspor Indonesia ke produk industri dan industriberteknologi tinggi, serta ekonomi digital.
Mendag Lutfi menyebut, pada 2045 penduduk dunia akan tumbuh menjadi 9,45 miliar orang. Pada masa ini, demografi penduduk dunia didominasi oleh oranglanjut usia. Pada periode ini, 66 persen penduduk tinggal di perkotaan dan 95 persen dari urbanisasi tersebut terjadi dinegaraemerging market seperti Indonesia. Pada periode ini, keuangan internasional juga menjadi jauh lebih transparan dan tertelusur (tracebility) yang menyebabkan mata uang regional menjadi lebih banyak dan tidak dikuasai oleh mata uang tertentu seperti hari ini.
Selain itu, lanjutnya, 8,1 miliar atau 84 persen dari penduduk dunia termasuk dalam kelas menengah. Jumlah tersebut merupakan suatu tren yang bagus untuk konsumsi dan baik untuk pertumbuhan UKM. Pertumbuhan konsumsi juga bagus untuk pertumbuhan negara karena konsumsi turut membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 54 persen.
“Di masa depan, kompetisi penguasaan sumber daya alam akan semakin meningkat dengan benua Asia dan Afrika menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kita harus menjaga cadangan sumber daya alam untuk memastikan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia,” terang Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menambahkan, pada masa ini terjadiperubahan iklim. Suhu muka bumi akan naik antara 3—3,5 persen sehingga memberikan efek pada negara kepulauan, seperti Indonesia. Di masa mendatang yang harus diantisipasi juga adalah penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ekonomi sirkular.
“Di masa depan, 71 persen peranan ekonomi akan berada di negara emerging market dan 54 persen berada di Asia. Jadi, kita akan memastikan peperangan melawan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat dicapai sebelum batas waktu tahun 2038,” imbuh Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi juga menjelaskan peran ekonomi digital terhadap ekonomi nasional. Pada 2020, total PDB Indonesia tercatat sebesar Rp15.400 triliun. Dari jumlah tersebut, ekonomi digital berkontribusi sebesar 4 persen atau sebesar Rp632 triliun.
“Pada 2030, PDB Indonesia akan tumbuh menjadi Rp24.000 triliun. Pada periode ini, ekonomi digital tumbuh empat kali lipat menjadi Rp4.531 triliun atau berkontribusi sebesar 18 persen dari total PDB. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikanyaitusektor pendidikan dan kesehatan yang mempunyai peran untuk menyelamatkan generasi emas Indonesia,” jelas Mendag Lutfi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
