Connect with us

Menanti Karyawan JICT Bekerja Kembali

Suasana sepi di pelabuhan bongkar muat PT JICT(foto : liputan6.com)

Jakarta – Di tengah belum terselesaikannya perselisihan masalah tambahan insetif, akan kah para karyawan  PT Jakarta International Container Terminal (JICT), memenuhi imbauan pihak perusahaan yang meminta untuk kembali bekerja alias mengakhiri aksi mogok kerjanya, pada Senin ini (7/8/2017).

Pihak JICT optimis, Senin ini, para pegawainya akan kembali bekerja seperti sedia kala. Wakil Direktur Utama (Wadirut) JICT Riza Erivan mengatakan, untuk membedakan pekerja yang akan kembali bekerja dengan yang masih akan melanjutkan aksi mogok, pihaknya telah menyediakan formulir yang harus ditandatangani.

Isian formulir tersebut, menurut Riza, maksudnya untuk mendapatkan data pegawai yang secara resmi telah menyatakan sikapnya kembali bekerja. Seperti diketahui, ada sekitar 600 pegawai JICT yang sejak 3 Agustus 2017 lalu telah melakukan aksi mogok kerja guna menuntut pembayaran insentif mereka.

“Karyawan yang ingin kerja itu kami sediakan form yang harus ditandatangani itu bisa dia foto kirim whatsapp atau email,” ungkap Riza dalam konferensi persnya, Minggu (6/7/2017).

Sayang, Riza tak merinci lebih jauh perihal penggunaan formulir tersebut. Ia hanya menjelaskan saat ini area perusahaan telah disterilkan, sehingga bagi pegawai yang akan kembali bekerja pada esok hari, bisa langsung menunaikan tugasnya. “Kalau mereka ingin ke kantor kami udah sterilkan area untuk masuk langsung bekerja hari Senin,” ujarnya.

Meski pihaknya telah melayangkan Surat Peringatan SP 1 kepada 541 pekerja, Riza mengaku tidak segan-segan meminta para pegawai untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Sehingga mereka bisa kembali bekerja, dan aktivitas bongkar muat pengiriman barang ekspor/impor bisa berjalan seperti sedia kala.

“Kami memang mengeluarkan SP (Surat Peringatan) 1 untuk menghimbau pekerja kembali pekerja, karena kita tahu mogok ini enggak enak kan buat seluruh pihak, maka kami imbau untuk kerja kembali,” terangnya.

Belum  Ada Kepastian

Masalah tambahan insentif yang dituntut karyawan itu sendiri, hingga kini masih belum jelas apakah akan dibayarkan atau tidak. Namun pihak perusahaan memastikan, bahwa bonus karyawan tahun 2016 sudah dibayarkan.  PT JICT menegaskan, pihaknya telah menuntaskan kewajiban berupa pembayaran bonus pegawai sebesar Rp 47 Miliar pada awal Mei 2017 lalu.

Pembayaran bonus dimaksud, menurut Riza, adalah bonus pegawai untuk tahun 2016. Besaran bonus yang dibayarkan JICT diakui Riza sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (SKB) antara manajemen JICT dengan serikat pekerja, yakni 7,8% dari profit perusahaan.

“Kami sampaikan dalam perjanjian kerja bersama, semua aturan disepakati di sana. Mengenai bonus disepakati besarnya 7,8% dari profit before tax, jika dirupiahkan Rp 47 miliar untuk bonus 2016 sudah dibayarkan Mei 2017. Kewajiban perusahaan kepada karyawan sudah ditunaikan sesuai PKB,” ungkap Riza kepada wartawan, di Ambhara Hotel, Jakarta, Minggu (6/7/2017).

Kendati demikian, tuntuan-tuntutan yang dilayangkan serikat pekerja terkait tambahan insentif pekerja di luar bonus, hingga kini masih belum menemukan titik temu.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya