Connect with us

Menaker Terbitkan Surat Edaran Terkait Jaminan Kecelakaan Kerja Akibat Covid-19

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE tertanggal 28 Mei 2020 ini ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia dengan mempertimbangkan banyaknya kasus pekerja/buruh yang terinfeksi Covid-19, dan beberapa di antaranya meninggal dunia.

Terbitnya SE ini didasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Di mana Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu kelompok faktor pajanan biologi.

“Untuk itu, pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ida di Jakarta, pada Senin (1/6).

Dalam SE tersebut, Ida menjelaskan, pekerja/buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat Iain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi Covid-19;

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika, serta ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan,” terang Ida.

(2) tenaga pendukung/supporting kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid19. Mereka di antaranya cleaning service, pekerja laundry, dan lainnya; dan (3) tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Ibu Ida dalam SE ini meminta kepada Para Gubernur untuk memastikan setiap pemberi kerja (perusahaan/instansi/lembaga/organisasi) pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid -19, agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain itu, SE ini juga meminta perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan dengan risiko khusus/spesifik tersebut agar mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan dan memastikan pekerja/buruh mendapatkan manfaat JKK.

“Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ibu Ida juga meminta kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang -undangan.

“Sekali lagi, Saya meminta Kepala Dinasnaker agar menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”pungkas Ibu Ida.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Akhiri Dualisme Kepemimpinan, Kemenkumham Sahkan Dekopin Sri Untari

Oleh

Fakta News
Dr. Sri Untari MAp

Jakarta – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin Dr Sri Untari MAp mendapat pengakuan secara hukum dari pemerintah pusat dengan terbitnya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan, No PPE. PP. 06.03-1017 tentang Pendapat Hukum yang mengesahkan keberadaan Dekopin Dr Sri Untari.

Maka dengan surat tersebut mengakui Dekopin yang dipimpin Sri Untari sebagai Dekopin yang sah. Surat pengesahan tersebut disampaikan langsung Dirjen Perundang-Undangan, Menkum HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum kepada Dr Sri Untari MAp.

Pengesahan itu berdasarkan pasal 59 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut, Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 disahkan oleh Pemerintah.

Usai mendapatkan mandat secara resmi dari pemerintah, di tanggal 11 Juli 2020 lalu,  Sri Untari berziarah ke Makam Bung Hatta dan langsung memimpin upacara Hari Koperasi di halaman makam Bung Hatta.

“Kita sudah sah jadi Dekopin yang disahkan pemerintah, setelah memperoleh Surat Pendapat Hukum dari pemerintah. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita disebut Dekopin SU alias Sri Untari, maka sekarang sudah sah jadi Dekopin,” ujarnya usai melakukan ziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta.

Sri Untari menambahkan, namun ini baru pertempuran awal babak kedua, sehingga pihaknya butuh sinergitas dan soliditas serta memiliki kesamaan visi. Tujuannya untuk sama-sama membangun Dekopin yang kuat dan memiliki integritas, kemanfaan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk masyarakat dengan niat tulus, membangun koperasi Indonesia dengan segala potensi dan permasalahan yang ada.

Menurutnya, keberadaan Dekopin ini yang memiliki jaringan dan asosiasi-asosiasi atau wadah koperasi, akan aktif menjalankan tiga (3) fungsi. Yaitu edukasi, fasilitasi dan advokasi. Bagaimana kita membangun perkoperasian.

“Jadi yang kita lakukan adalah tugas untuk melakukan 3 fungsi itu,” tegasnya.

Masih kata dia, untuk memuluskan tiga fungsi tersebut, pihaknya akan melakukan lima (5) hal, yaitu pertama harus memiliki trust atau kepercayaan.

“Sebab tanpa trust, kita tidak akan bisa mengajak Dekopinwil, Dekopinda para induk koperasi dan gerakan koperasi untuk membangun dan membangkitkan koperasi Indonesia,” ujarnya lagi.

Kedua, lanjut Sri Untari, Dekopin harus memiliki soliditas. Harus bersatu karena tanpa persatuan Dekopin tidak akan kuat. “Maka itu saya mau koperasi kita berusaha bangkitkan,” tegasnya.

Ketiga, harus memiliki komunikasi yang solid antar person Dekopinwil dan Delopinda dengan pemerintah sebagai mitra dalam membangun koperasi Indonesia.

Keempat, harus transparansi di dalam Dekopin ini kita bangun transparansi atau keterbukaan dengan dasar dasar demokrasi sebagai dasar koperasi. Tutur Sri setelah melaksanakan yang 4 hal tersebut, maka diusahakan yang kelimanya tandas dia adalah kebersamaan dan gotong- royong, seperti yang digaungkan Bung Hatta. Yaitu membangun ekonomi Indonesia yang kuat dengan koperasi.

“Ya itulah lima prinsip kerja kedepan semoga kita bisa bangun Dekopin dan perkoperasian indonesian,” pungkasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 14 Juli Total Kasus Covid-19 Berjumlah 78.572, Sembuh 37.636, Meninggal 3.710

Oleh

Fakta News
Juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Per hari ini, ada penambahan 1.592 kasus terkonfirmasi positif Corona, sehingga total menjadi 78.572 kasus.

“Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.001 spesimen, sehingga total spesimen yang kita periksa hari ini adalah 1.097.468 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.591 orang, sehingga totalnya kita sekarang sudah mencapai 78.572 orang,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto, dalam akun YouTube BNPB, Selasa (14/7/2020).

Adapun jumlah angka pasien sembuh dari COVID-19 hari ini juga bertambah 947. Total pasien yang sudah dinyatakan sembuh ada 37.636. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 54, sehingga total menjadi 3.710.

Yuri menyampaikan beberapa hal penting terkait pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Tanah Air yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pada 13 Juli 2020. Pedoman terbaru itu merevisi aturan sebelumnya yang telah dicabut.

“Revisi ini adalah serial yang kita gunakan sebagai pedoman di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pengendalian COVID-19 ini baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota,” ucap Yuri.

Yuri mengatakan dalam pedoman terbaru itu secara prinsip ada beberapa perbedaan mendasar yang akan segera disosialisasikan secara terus menerus. Menurutnya, dalam bab survei epidemiologi pemerintah akan menggunakan beberapa definisi operasional baru.

“Di antaranya, kita tidak lagi menggunakan definisi operasional yang ada direvisi 4 dengan istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, kasus konfirmasi, kita akan ubah menjadi kasus suspect, kasus probable, kemudian kita juga akan definisikan tentang kasus konfirmasi, kemudian kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi, dan kematian,” katanya.

Sementara itu, anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan untuk Penanganan COVID-19 dr Reisa Broto Asmoro kembali mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menggunakan masker saat berada di luar rumah. Menurutnya, masker harus digunakan secara baik dan benar agar terhindar dari penularan virus.

“Maka semua orang wajib menggunakan masker, meskipun tidak memiliki gejala penyakit atau merasa sehat,” katanya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

165 Pasien Covid-19 di Secapa AD Bandung Dinyatakan Sembuh

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pasien Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung yang sembuh semakin bertambah.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Nefra Firdaus mengatakan ada 67 orang yang dinyatakan negatif berdasarkan dua kali tes swab sampai Selasa, 14 Juli 2020.

“Jadi dari 1.280 pasien positif Covid-19 di Secapa AD pada pagi ini (Selasa) berkurang 165 orang menjadi tinggal 1.115 orang,” kata Nefra dalam keterangan tertulis.

Nefra mengatakan sebanyak 101 pasien positif di Pusdik Pom belum dilakukan tes swab kedua karena baru bisa dilakukan sepekan setelah swab pertama.

Secapa TNI AD Bandung menjadi klaster baru penularan Covid-19. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan terungkapnya penghuni Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) yang tertular Covid-19 terjadi tidak disengaja.

Andika menjelaskan klaster Secapa AD berawal dari dua perwira siswa yang berobat di Rumah Sakit Dustira di Kota Cimahi.

“Yang satu keluhan karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi dan satu lagi masalah tulang belakang atau HMP. Tapi ternyata saat mereka di-swab dan positif,” ujar dia.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya