Connect with us

Menaker Harap BLK Komunitas Lahirkan SDM Berakhlak, Berkarakter, dan Kompeten

Surat Edaran
Menaker Hanif Dhakiri

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengharapkan BLK Komunitas Pondok Pesantren (Ponpes) Al Badar di Kabupaten Tangerang dapat melahirkan SDM yang berakhlak, berkarakter, dan kompeten.

“BLK Komunitas ini untuk membekali karakter, softskill, sekaligus membekali keterampilan kepada lulusan pesantren,” kata Hanif dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2019).

Dalam lima tahun kedepan, pemerintah akan fokus dalam pembangunan SDM. BLK Komunitas, kata Menaker, merupakan salah satu upaya pemerintah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat.

“Agar daya saing anak muda kita di pasar kerja semakin diperhitungkan, serta membekali keterampilan berwirausaha,” jelasnya.

Menaker menjelaskan pembangunan BLK Komunitas di pesantren dilatari oleh budaya pesantren itu sendiri. Santri pada zaman dulu, jelas Menaker, tidak hanya menimba ilmu kepada kiai saja. Santri juga membantu aktivitas lain kiai, seperti berkebun, bercocok tanam, ataupun berdagang.

Sehingga, di samping mendapat ilmu agama, santri juga mendapat pengalaman berkebun, bercocok tanam, berdagang, dan sebagainya. Namun sejak diterapkannya sistem syariah pada biaya bulanan, santri hanya fokus belajar ilmu agama saja.

Dengan adanya program BLK Komunitas, diharapkan santri tak hanya belajar agama, namun juga mendapat bekal keterampilan. Sehingga, ketika sudah lulus dari pesantren, mereka dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha.

“Selain itu, BLK Komunitas juga bermanfaat membantu warga di sekitar pesantren yang membutuhkan keterampilan,” katanya.

Wakil Bupati Tangerang Mad Lomri mengapresiasi bantuan program BLK Komunitas oleh Kemnaker. Menurutnya, program ini dapat membantu menciptakan SDM yang berakhlak dan terampil.

“Semoga, BLK Komunitas ini dapat memberi dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi santri Al Badar, namun juga masyarakat sekitar,” pintanya.

Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Pelatihan Kemnaker, Ady Nugroho, menambahkan, Kemnaker telah mencanangkan pembangunan 1000 BLK Komunitas di Tahun 2019. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 80%.

“Kalau peralatan pelatihan masih proses lelang,” kata Ady.

Sementara itu, Kasi Program BBPLK Serang, Budi Prabowo, menjelaskan, BLK Komunitas dibangun melalui 2 tahap. Adapun, BLK Komunitas Ponpes Al Badar yang diresmikan oleh Menaker pada hari ini merupakan salah satu BLK binaan BBPLK Serang yang dibangun melalui tahap pertama. BLK Komunitas ini terletak di Kompleks Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Badar 2 di Desa Dandeur, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

“BLK Komunitas ini kejuruannya teknologi informasi. Masuk dalam binaan kami, tahap pertama, masuk dari bagian 55 BLK tahap pertama,” terang Budi.

Saat ini, BLK Komunitas Ponpes Al Badar masih menunggu proses kelengkapan peralatan pelatihan. Untuk kemudian dapat sesegera mungkin memulai pelatihan.

“Awal tahun 2020 sudah mulai bisa pelatihan,” ujarnya.

Turut hadir, Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim; Direktur Bina Produktivitas Kemnaker, Fachrurozi; dan Ketua Yayasan Al Badar, Weskurni.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Harapkan Ulama Jateng Dapat Rumuskan Tata Cara Ibadah Saat Normal Baru

Oleh

Fakta News

Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menggelar halaqah membahas tatanan peribadatan dalam kondisi normal baru, Rabu (3/6/2020), di komplek Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Halaqah dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji dan dihadiri para ulama serta pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen juga hadir dalam acara tersebut.

Darodji mengatakan, halaqah dinilai penting agar menjadi pedoman pemerintah sekaligus masyarakat dalam menerapkan normal baru.

“Umat sudah ingin Jumatan lagi, sudah ingin kembali berjamaah ke masjid. Santri sudah kangen pulang ke pondok. Tapi semua tidak boleh dilakukan asal-asalan, harus ada pedomannya. Halaqah ini kami gelar untuk membahas soal tatanan peribadatan itu,” ujar Darodji.

Ganjar, dalam pembukaannya, memberikan gambaran tentang kondisi penyebaran covid-19 di Jawa Tengah. Meski grafik penularan covid-19 mulai menurun, namun masih ada kejadian baru di beberapa tempat.

“Hari ini sudah banyak yang tanya kapan normal baru bisa dilaksanakan, saya jawab nunggu kurvanya turun. Tapi sekarang harus terus latihan dan disiapkan secara matang,” kata Ganjar.

Ganjar berharap, halaqah ulama itu nantinya memutuskan berbagai hal tentang panduan dan tata cara penerapan normal baru dari segi peribadatan. Sebab, banyak persoalan yang harus dibahas apabila normal baru diterapkan, misalnya apakah mungkin, masjid menggelar shalat Jumat pakai shift. Menurut Ganjar, ada wacana membagi shift saat shalat Jumat agar jemaah tidak berjubel.

“Saya minta para ulama merumuskan ini, agar nantinya dapat menjadi formula yang baik sehingga Jateng benar-benar siap. Mudah-mudahan ada alternatif dan masukan dari para ulama yang akan kami jadikan acuan untuk menerapkan normal baru itu, agar semuanya lebih aplikatif dan aman,” imbuhnya.

Meskipun Kementerian Agama sudah memperbolehkan masyarakat kembali beribadah di tempat ibadah dengan berbagai syarat, namun Ganjar tidak mau gegabah. Menurutnya, semua harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Nanti dulu, memperbolehkan bukan berarti membiarkan masyarakat seperti air bah, semua keluar tanpa persiapan. Makanya daya dukung, fasilitas dan kesadaran masyarakat harus dipersiapkan dulu,” tandasnya.

Meski begitu, pihaknya terus mendorong masyarakat menggelar latihan penerapan normal baru. Apabila ada daerah yang sudah hijau, maka jamaah boleh melakukan uji coba menggelar ibadah di tempat ibadah tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang ketat.

“Yang hijau saya izinkan untuk uji coba misalnya menggelar salat berjamaah, tapi yang merah atau yang kuning jangan dulu. Meski Menteri Agama sudah memperbolehkan, tapi tidak terus tumplek brek, kalau Kota Semarang yang sekarang masih naik terus kurvanya, ya jangan dulu. Bahaya nanti,” katanya.

Tak hanya soal persiapan mekanisme peribadatan, Ganjar juga meminta para ulama dalam halaqah tersebut memikirkan persoalan pondok pesantren di daerahnya masing-masing. Sebab apabila santri-santri sudah mulai kembali masuk pondok, ada banyak hal yang harus disiapkan untuk penerapan normal baru.

“Ada banyak fasilitas di pondok pesantren yang harus dibenahi agar semuanya tertib dan tidak ada kerumunan besar. Saya minta ini dibahas, mulai soal tata cara mengaji, soal kebersihan, ketersediaan air bersih dan lainnya,” pungkasnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Doni Monardo Resmikan RS Lapangan Pemprov Jatim

Oleh

Fakta News

Surabaya – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo meresmikan Rumah Sakit (RS) Lapangan Provinsi Jawa Timur Indrapura yang didirikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya penanganan COVID-19 di Kota Surabaya Raya dan sekitarnya.

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memecah kendi yang terbuat dari tanah liat tepat di depan pintu masuk bangsal.

“Dengan mengucap syukur, RS Lapangan Indrapura ini saya resmikan,” ucap Doni yang disambut riuh tepuk tangan.

Dalam sambutannya Doni berharap agar dukungan RS tersebut dapat juga dapat meringankan beban RS rujukan, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus dan memiliki energi yang lebih dalam menangani dan perawat pasien COVID-19.

“Pak Menteri Kesehatan selalu mengatakan jangan biarkan rumah sakit penuh pasien. Kalau penuh pasien, dokter dan perawatnya akan kelelahan, sehingga kemampuannya dalam menangani pasien menjadi berkurang,” kata Doni.

Oleh sebab itu, pasien dengan kondisi ringan atau sedang yang terpapar COVID-19 sebaiknya cukup dirawat di RS lapangan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang juga hadir mendampingi Ketua Gugus Tugas dalam peresmian RS Lapangan memberi apresiasi atas etos kerja pemerintah daerah dalam mendirikan RS darurat khusus COVID-19 tersebut.

Dia juga berharap semoga RS yang dibangun di kompleks halaman itu tidak banyak memiliki pasien yang dirawat dan angka kasus COVID-19 dapat segera turun dan dikendalikan dengan baik.

“Saya bangga atas etos kerja teman-teman dalam berupaya membuat RS ini. Saya berdoa semoga RS ini tidak banyak penghuninya,” kata Terawan.

“Mudah-mudahan kasus di Jatim segera turun,” imbuhnya.

Terawan juga berjanji bahwa pihaknya bersama seluruh komponen dalam Gugus Tugas akan turut hadir dan mendampingi dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami akan selalu hadir di tengah masyarakat termasuk di Jawa Timur. Kami mengerti dan kami juga merasakan apa yang sedang kita rasakan,” tutur Terawan.

Sebagai informasi, RS Lapangan Indrapura saat ini telah memiliki 271 tempat tidur yang tersedia di tenda, ruangan besar atau hall, dan di dalam gedung.

Jumlah kapasitas tersebut masih dapat dikembangkan secara bertahap dengan total maksimal hingga 512.

Adapun jangka waktu pelaksanaan operasional RS Lapangan Indrapura ada enam yaitu pada bulan Juni hingga November 2020. Kemudian untuk pinjam pakai adalah selama 12 bulan, terhitung mulai Juni 2020 hingga Mei 2021.

Sedangkan dalam kegiatan operasionalnya, RS Lapangan Provinsi Jawa Timur berada di bawah kendali Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur dengan pendampingan RSUD Dr. Soetomo serta supervisi oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Turut hadir dan mendampingi dalam peresmian RS Kapangan tersebut meliputi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan seluruh pejabat daerah setempat.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Haji 2020 Batal, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Bipih Reguler

Oleh

Fakta News

Jakarta – Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski diambil setoran pelunasannya, menurut Muhajirin, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan:  a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH;

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

“Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

Baca Selengkapnya