Connect with us

Menag: Mulai 2020 Jemaah Haji Diberangkatkan Melalui Bandara Kertajati

dana haji

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan pagi tadi di kantor Kementerian Agama. Dari pertemuan tersebut diputuskan beberapa hal, salah satunya Jemaah Haji tahun 2020 akan dapat diberangkatkan melalui Bandara Kertajati.

“Lengkap tadi ya, beliau menteri perhubungan, kementerian agama, tadi beliau langsung bawa juga wakil Pemda Jawa Barat, dari Garuda, dari banyak semua yang terkait kita bawa semua. Kami sepakat bahwa tahun ini kami langsung memberangkatkan dari Kertajati,” kata Menag Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Fachrul mengakui dalam prosesnya akan ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut, menurut Fachrul, lebih mengarah pada teknis pelaksanaan.

“Hambatan-hambatan tentu saja banyak ya, ada lah, bukan banyak. Kita coba atasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita atasi semua. Sehingga Kertajati bisa terpakai,” sambungnya.

“Ya masalah teknislah. Misalnya masalah kalau bagaimana kita menyiapkan asramah hajinya, gitu-gitu. Kalau pakai yang di Tasik kan kejauhan. Jadi kita coba cari pemecahannya dan masih ada hambatan kecil-kecil tapi insyallah kita bisa segera atasi. Kemudian dari beliau juga semua masalah akan di atasi. Yang utamanya memang koordinasi dengan penerbangan di Saudi dan masih berlangsung,” jelas Fachrul.

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jika Mangkir Pemeriksaan Lagi, KPK Ancam Jemput Paksa Eks Sekretaris MA Nurhadi

Oleh

Fakta News
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tiga tersangka penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yakni eks Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto untuk hadiri pemanggilan hari ini. KPKmeminta ketiga tersangka kooperatif dan ancam pemanggilan paksa jika ketiganya tidak datang.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan paksa ketiga orang itu mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, kata Ali, saat ini merupakan pemanggilan kedua sebagai tersangka dari ketiga orang tersebut.

“Sesuai tahapan pemanggilan yang didasarkan pada KUHAP, jika para tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut, maka penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ketiga disertai dengan perintah membawa,” ucap Ali Fikri, Minggu (26/1).

“Penyidik KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua ke alamat ketiga tersangka, sejak hari Kamis 23 Januari 2020,” ujar Ali Fikri.

Secara keseluruhan berarti ini merupakan panggilan kelima kalinya untuk ketiga tersangka. Nurhadi, Hiendra, dan Rezky total sudah empat kali absen dari panggilan KPK.

Nurhadi dan Hiendra masing-masing absen satu kali dalam kapasitas sebagai tersangka, dan tiga kali dalam kapasitas sebagai saksi, yakni pada Jumat (20/12), Jumat (3/1), dan Selasa (7/1). Sedangkan Rezky empat kali absen dalam kapasitas sebagai saksi.

Pemanggilan Nurhadi cs dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. KPK harap ketiganya datang untuk bersaksi sebagai tersangka.

Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk Permohonan Perwalian.

Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

IDI Paparkan Cara Penularan Virus Corona

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng Mohammad Faqih menyebut ada beberapa cara virus corona 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV menular. Mulai dari batuk, bersin bahkan sampai lewat makanan.

“Dari cairan dari air liur, kemudian kalau kena batuk di makanannya kemudian termakan juga itu bisa menular,” kata Daeng kepada dikutip dari ANTARA, Jakarta, Minggu, 26 Januari 2020.

Daeng menyebut virus yang pertama kali menyebar di Wuhan, Tiongkok ini memang tidak hanya dari hewan penyebarannya. Tapi juga melalui kontak dengan pasien atau orang yang terjangkit virus itu.

Untuk penularan melalui kontak fisik dengan penderita bisa lewat pernapasan, percikan ludahnya, terkena nafas atau batuk dari orang yang positif terjangkit virus corona itu. Bahkan bisa hanya menyentuh langsung ke makanan yang dimakan orang terinfeksi virus itu.

“Salah satu untuk mencegah terinfeksi virus itu yakni jangan melakukan kontak dengan penderita,” tutur Daeng.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke tempat terjadinya penyakit itu. Upaya pencegahan lain yakni menggunakan masker, melakukan pola hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan.

Ia pun mengingatkan agar masyarakat tetap tenang. Tidak perlu terlalu panik, pasalnya hingga saat ini tidak ditemukan kasus pasien positif terinfeksi virus korona itu di Tanah Air.

“Karena penularan virus ini bisa ke jaringan mukosa di badan, maka jangan gampang mengucek mata, hidung pakai tangan, dan kalau bisa tangannya selalu bersih, misalnya mau kucek mata dan hidung, mau makan, maka tangan sebaiknya dibersihkan dulu,” ungkapnya.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkot Parepare, RS Ainun Habibie Bakal Segera Diresmikan

Oleh

Fakta News
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Makassar – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka pemanfaatan APBD itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah.

“APBD kita itu memang telah diterapkan untuk pembangunan di tingkat daerah, sementara untuk Dana Alokasi Khusus kita telah peruntuhkan untuk fasilitas kesehatan,” katanya.

Bahkan sekarang ini, lanjut mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menjelaskan, salah satu rumah sakit regional Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Parepare, dalam waktu dekat ini juga akan diresmikan bersama, yaitu RS Hasri Ainun Habibie.

“Saya bersama dengan Pemerintah Kota Parepare dan stakeholder yang ada, telah berkomitmen bersama untuk peresmian RS regional pertama di luar Kota Makassar nantinya, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah berkolaborasi dalam percepatan pembangunan,” pungkas dia.

Walikota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang merupakan pembangunan RS regional pertama di luar Makassar, merupakan bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Ini bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan RS Regional pertama di luar Makassar tersebut, dan ini tentunya bagian dari pemikiran bagaimana warga Sulsel yang jauh dari Luwu, jauh dari Tana Toraja tidak perlu lagi ke Makassar karena ada wilayah penyangga di Kota Parepare, yang mana RS Regional ini ke depannya masih akan terus dihadirkan pada beberapa kabupaten Kota lagi,” ujar Taufan.

Walikota bergelar doktor hukum ini meminta kepada pengurus dan anggota DPD ADHI Sulsel, agar bersama-sama berpikir untuk kemajuan Provinsi Sulsel, dan khususnya kemajuan Kota Parepare ke depannya.

“Saya meminta agar hadirnya organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang besar, terkhusus dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, maka perlu ADHI ini hadir untuk berdiskusi bersama pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, menuturkan, pemerintah hari ini harus berpikir bagaimana untuk penyederhanaan birokrasi (Reformasi Birokrasi) yang bertujuan pada percepatan perizinan usaha, serta penataan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Tujuan kita sangat jelas dengan penyederhanaan birokrasi maka kemudian akan berdampak pada baiknya sistem pelayanan yang ada di daerah, dan itu yang kemudian diharapkan masyarakat kita,” pungkasnya.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya