Menhub Pastikan Bandara Kertajati Siap Layani Penerbangan Haji
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (19/3/2023) meninjau Bandara Kertajati, untuk memastikan bandara yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini telah siap melayani penerbangan haji. Dimana pada tahun ini, telah resmi ditetapkan sebagai salah satu bandara embarkasi dan debarkasi haji oleh Kementerian Agama.
“Setelah ditetapkan, nanti akan ada sekitar 20 kloter atau sekitar 7 ribu sampai dengan 8 ribu jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Subang dan sekitarnya yang akan berangkat dari Bandara Kertajati,” ujar Menhub.
Menhub menambahkan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen PUPR menyatakan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) akan mulai beroperasi pada pertengahan April mendatang, yang diharapkan semakin melancarkan pergerakan masyarakat dari dan ke Bandara Kertajati.
“Dengan beroperasinya jalan Tol Cisumdawu, waktu tempuh Bandung ke Kertajati maupun sebaliknya bisa ditempuh kurang lebih satu jam. Kita harapkan Bandara Kertajati akan semakin hidup, Tol Cisumdawu semakin ramai, dan masyarakat di sekitar Subang yang akan menuju bandara maupun sebaliknya semakin nyaman karena aksebilitasnya semakin mudah,” ucap Menhub.
Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, ketersediaan slot penerbangan di Bandara Kertajati masih sangat banyak yang bisa dimanfaatkan untuk melayani penerbangan umroh pada masa Lebaran tahun ini. “Sepuluh hari menjelang Lebaran biasanya banyak Jamaah yang ingin berangkat umroh. Di Bandara Kertajati ini slotnya unlimited, jadi bisa kita terima berapapun,” tutur Menhub.
Sebanyak 20 kloter atau sekitar 7.000-8.000 jemaah haji yang akan berangkat dari Bandara Kertajati berasal berasal dari 7 Kabupaten/Kota yaitu: Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Subang dan Sumedang. Para jamaah ini akan diberangkatkan pada musim haji tahun 2023/1444 H, sekitar bulan Juni 2023.
Sebanyak 21 hingga 23 penerbangan yang membawa jamaah haji dari Bandara Kertajati ini telah dikonfirmasi oleh Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) of Saudi Arabia, yang disampaikan melalui surat kepada Kemenhub melalui Atase Perhubungan Indonesia di Jeddah.
Pihak pengelola bandara, baik BIJB di sisi darat, maupun Angkasa Pura II di sisi udara, menyatakan segala fasilitas di sisi darat dan udara telah siap sesuai dengan yang disyaratkan Kementerian Agama dan Pemerintah Arab Saudi. Sejumlah fasilitas yang disiapkan yaitu: area parkir pesawat yang mampu menampung hingga 22 pesawat, area terminal penumpang, parkir kendaraan, Musholla, ruang penyimpanan barang berharga, AC, CCTV, stok bahan bakar, dan fasilitas lainnya.
Turut hadir dalam Kunjungan tersebut, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono, Dirut PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Direktur PT BIJB, Muhamad Singgih, Direktur Angkutan udara Putu Eka Cahyadi, dan stakeholder terkait.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.