Connect with us
Menteri Perhubungan RI, Ir. Budi Karya Sumadi :

“Membangun Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Udara Demi Kesejahteraan NKRI”

Menhub Budi Karya Sumadi(foto : Media Indonesia)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seperti menjadi lokomotif perekonomian nasional. Banyak gerbong yang dibawa untuk menggerakkan sektor riil dan industri. Baik yang melintasi darat, udara, maupun laut.  Nawacita yang didengungkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla, juga ada di pundak Kemenhub.  Misalnya saja, Indonesia memburu predikat sebagai negara poros maritim dunia. Laut menjadi salah satu prioritas untuk pengembangan infrastruktur, yang ujungnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di usia Kemenhub 46 tahun (17 September 2017), pembangunan sektor sarana dan prasarana transportasi terus melejit, seperti yang dikehendaki Nawacita yang didengungkan Presiden Jokowi. “Pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarana agar tujuan tol laut itu terwujud,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat diwawancarai M Riz dari fakta.news.

Dalam 9 program Nawa Cita Presiden Jokowi-JK, menurut Budi, Kemenhub diminta menciptakan konektivitas dan secara khusus menciptakan kemakmuran pada daerah-daerah terpencil dan terluar. “Presiden selalu berkata, bagaimana rakyat mendapatkan pemanfaatan, bagaimana rakyat ini bersatu,” ujar Menhub.

Budi menjelaskan ada suatu filosofi yang ditanamkan oleh Presiden, yaitu money follow program. “Dalam konsep Nawa Cita, konektivitas itu memang suatu keharusan. Ada suatu filosofi yang ditanamkan pada kita semua yaitu money follow program. Kita tidak asal membangun, jadi yang kita bangun harus bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Contoh program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, menurut Budi,  yaitu Bandara Silangit yang akan diresmikan menjadi Bandara Internasional 28 Oktober mendatang. “Seperti Silangit. Dari belum apa-apa, dulu saya ke sana lewat jalur darat 6 jam, terus dibangun bandara, langsung lima flight dalam sehari, dan 28 Oktober nanti Bandara Silangit akan diresmikan menjadi Bandara Internasional dalam waktu satu tahun,” jelas Menhub.

 

Selain itu, Menhub menjelaskan, program pembangunan lainnya yang dilakukan Pemerintah di wilayah Maluku Utara dan Miangas, Sulawesi utara. “Bayangkan ada pelabuhan di wilayah Maluku paling utara Indonesia. Pemerintah bangun 3 pelabuhan di sana, yaitu pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Tapaleo dan Pelabuhan Wayabula. Ada lagi wilayah Miangas di Sulawesi Utara. Posisinya ada di utara Sulawesi Utara. Kira-kira jarak dari Manado sekitar 400 km dan Filipina 70 km. Kalau Pemerintah tidak urus mereka, nanti bisa-bisa mereka jadi orang Filipina. Makanya Pemerintah bangun bandara di sana,” lanjut Menhub.

Menhub menambahkan, Pemerintah juga mengupayakan keberadaan transportasi massal di perkotaan, seperti MRT, LRT dan BRT. “Untuk di perkotaan, tidak ada jalan lain kita harus memastikan transportasi massal itu ada MRT, LRT dan BRT – Transjakarta,” tuturnya.

Nah seperti apa pembangunan sektor perhubungan, dan sejauh mana program prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan, berikut petikan wawancaranya.

Sepanjang Anda memimpin Kementerian Perhubungan hingga saat ini, apa konsen pembagunan yang sedang dijalankan? Apakah laut, udara, atau kereta api?

Sebenarnya ada beberapa. Untuk konektivitas, memang menjadi satu keharusan. Tapi kalau kita harus jujur, yang paling banyak itu di laut. Kalau berbicara mengenai kebutuhan, seperti kebutuhan di perkeretaapian dan udara, itu tumbuh pesat. Karena market-nya itu ada di situ. Sementara itu, kalau kita berbicara keharusan untuk memperbaiki berkaitan dengan logistik, itu laut. Namun, untuk penumpang, itu terutama adalah kerta api dan udara (penerbangan). Makanya, yang kita lakukan itu adalah kita memberikan porsi yang sama kepada meraka.

Program strategis nasional apa saja yang menjadi tugas kewenangan Kementerian Perhubungan yang Anda pimpin saat ini?

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.58 Tahun 2017, ada 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor transportasi. PSN tersebut meliputi 23 proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 10 proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan delapan proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. PSN tersebut berupa pembangunan infrastruktur mulai dari sarana dan prasarana kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandara maupun pengembangannya.

Untuk pembangunan dan pengembangan bandara, kami menargetkan pengembangan delapan bandara yang masuk dalam PSN dan akan tuntas pada 2019. Delapan bandara itu, adalah Bandara Kertajati Majalengka, Kulonprogo Yogyakarta, Sebatik Kalimantan Utara, Sultan Babullah Ternate, Syamsuddin Noor Banjarmasin, Tjilik Riwut Palangkaraya, Radin Inten II Lampung dan Ahmad Yani Semarang. Bandara-bandara itu dibangun, bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah. sebenarnya sebagian besar bandara-bandara tersebut sudah beroperasi.

Bagaimana dengan PSN Perkeretaapian?

PSN Perkeretaapian meliputi 23 proyek, terdiri dari 15 proyek pembangunan prasarana dan sarana KA Antarkota, dan 8 proyek lainnya untuk KA Perkotaan. Berdasarkan sumber pendanaan, dari 23 proyek tersebut, sebanyak 15 proyek bersumber dari APBN, 5 proyek dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan 3 proyek bersumber dari investasi.Kelima proyek PSN yang menggunakan skema KPBU adalah pembangunan Jalur KA lintas Puruk Cahu-Bangkuang, Jalur KA Prov Kaltim, Jalur KA lintas Muara Enim-Pulau Baai, Jalur KA lintas Tanjung Enim-Tanjung Api-api, dan pembangunan LRT DKI Jakarta. Sedangkan sebanyak tiga proyek PSN yang didanai oleh investasi, yaitu pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC, serta pembangunan KA Bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan LRT Jabodetabek yang merupakan investasi PT KAI (Persero). Ini pembangunannya sedang digenjot, sebagian akan selesai pada 2018, dan sebagian lagi pada 2019.

Lalu untuk PSN trasportasi laut, apa saja?

Saat ini kami fokus menuntaskan pembangunan 11 PSN di sektor transportasi laut Indonesia. Ke-11 PSN tersebut, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang. Secara spesifik, Pelabuhan Kuala Tanjung untuk tahap pertama sudah beroperasi sejak Agustus lalu. Tahap kedua, kami memang sedang bicara dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola.

Keikutsertaan pihak asing, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerjasama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional, agar fungsi internasional HUB bisa lebih baik.

Terkait dengan dwelling time, Menhub menyebut telah dapat mengurangi waktu di pelabuhan. Selain itu biaya pelayanan di beberapa pelabuhan juga sudah dapat ditekan, Dwelling time sudah 3 hari. Kami juga lakukan efisiensi biaya. Contoh, di Samarinda, cost yang selama ini kontainer 180 ribu rupiah bisa kami tekan jadi 18 ribu. Dibanyak pelabuhan bisa kami terapkan.

Secara keseluruhan, sepanjang Anda memimpin Kemenhub hingga saat ini, apa konsen pembagunan yang sedang dijalankan? Apakah laut, udara, atau kereta api?

Sebenarnya ada beberapa. Untuk konektifitas, memang menjadi satu keharusan. Tapi kalau kita harus jujur, yang paling banyak itu di laut. Kalau berbicara mengenai kebutuhan, seperti kebutuhan di perkereta apian dan udara, itu tumbuh pesat. Karena marketnya itu ada di situ. Sementara itu, kalau kita berbicara keharusan untuk memperbaiki berkaitan dengan logistic, itu laut. Namun, untuk penumpang, itu terutama adalah kerta api dan udara (penerbangan). Makanya, yang kita lakukan itu adalah kita memberikan porsi yang sama kepada meraka.

Bagaimana dengan konektivitas infrastruktur agar tol laut bisa optimal?

Saat ini sudah ada 13 rute yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Dengan rute yang ada ini akan dioptimalkan dan melihat kedepan apakah masih ada wilayah yang belum terjangkau.

Untuk melayani tujuh lintasan tol laut yang ada sekarang, apa saja yang dilakukan pemerintah, apakah cukup dilakukan pemerintah saja atau harus bekerjasama dengan swasta?

Saat ini kami mempunyai 13 trayek berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut. 7 trayek dioperasikan oleh PELNI dan 6 trayek dioperasikan oleh swasta.

Berapa lama waktu tempuh di 13 lintasan tol laut tersebut?

Dari 13 trayek atau lintasan, waktu tempuhnya tidak sama. Paling cepat waktu tempuhnya yaitu 13 hari, dengan trayek Tanjungpriok – Enggano – Mentawai – Enggano – Tanjungpriok dengan jarak tempuh 1252 mil laut. Lintasan itu dilayani oleh kapal bertonase 2500 DWT atau 2000 ton.

Sedangkan lintasan paling panjang dengan waktu tempuh 34, yaitu lintasan Tanjung Perak – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak dan balik lagi ke Tanjung Perak sesuai rute tersebut, dengan jarak tempuh satu putaran 4068 mil laut. Lintasan ini, dilayani kapal bertonase 3300 DWT atau 115 TEUS. Pelabuhan awal dari semua lintasan itu, yaitu dari dua pelabuhan besar, Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), dan Tanjung Perak (Surabaya)

Bagaimana dengan pembangunan jalur perkeretaapian?

Kalau kita berbicara mengenai kereta api, kereta api itu ada yang di kota, dan ada juga yang antar kota. Yang kota itu, sebagai contoh, di Jakarta seperi Comuterline sudah 1 juta. 1 juta itu sudah merupakan jumlah yang banyak. Tapi itu baru beberapa persen dari angkutan yang musti di bawah. Oleh karena itu, angkutan perkotaan khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta ini, memang harus di improv  sarana dan prasaranyanya, sehingga bisa naik dua kali lipat. Di antaranya adalah kita membagun MRT, LRT dan Tol Jakarta (BRT –  Bus Rapid Transit). Jika MRT, LRT, dan BRT ini berjalan dengan baik, maka mayoritas penduduk itu akan pakai itu.

Nah, dengan mereka mau pakai itu, maka kemacetan pasti akan  turun secara signifikan. Oleh karenanya, MRT kita buat dari Jakarta Selatan sampai ke HI (Hotel Indonesia). Setelah Itu, dari HI sampai ke Kota. Itu untuk tahun ini dan dua tahun mendatang. Setelah itu, kita buat Cikarang – Balaraja, jadi krosing nanti. Itu bisa menjadi engker. Selanjutnya baru akan di buat fider dari stasiun ke stasiun lain.

Dilengkapi dengan beberapa jalur menggunakan LRT. Sekarang yang sudah kita buat adalah LRT dari Cibubur ke Jakarta. Kami akan teruskan lagi sampai ke Bogor. LRT juga akan dirintis ke arah Tanggerang.

BRT juga, sekarang ini yang namanya TransJakarta itu hanya di Jakarta saja. Tapi tidak ada yang dari Jakarta menuju ke kota-kota lain disekitarrnya. Kalau kami berberbica sederhena, bus itu kapasitasnya 50 orang kalau duduk semua. Tapi kalau berdiri bisa sampai 100 orang. Coba dibayangkan, satu bus bisa mensubstitusi 100 mobil, jadi banyak sekali kan. Jadi, kepada masyarakat akan terus kami dorong menggunakan transportasi umum, agar jalan juga tidak macet dipenuhi kendaraan pribadi.

Untuk di Jakarta sendiri sudah mulai terlihat hasilnya. Bagaimana konektifitas dengan kota lain?

Makanya, sekarang kami relatif berhasil di dalam kota, yang antar kota Jakarta dan satelit harus di urus juga. Nah, kemarin karena memang ada masalah kemacetan, kami akan konsentrasi yang dari Bekasi. Kami akan menambah bus. Kalau kami turuh bus sekitar 100 bus, lalu di kali 10.000 orang yang bakal menumpang, dan jika dalam sehari bisa jalan dua kali saja, itu sudah banyak sekali yang terangkut. Nah ini yang sedang kami bahas.

Untuk mencapain kata ini, kami tidak bisa sendiri. Tapi kami harus melibatkan masyarakat agar ini legitimate dan kami tahu persis permasalahan di masyarakat itu seperti apa. Di perkotaan,  hampir sama seperti itu. Selain Jakarta, Bandung, Surabaya, dan  di Medan hampir sama.

Kalau bicara mengenai Kereta Api, juga menarik antar kota. Saya selalu bicara dengan teman-teman bahwa Kerta Api itu ingin naik, tapi karcisnya habis terus. Ini soal kapasitas. Karena isu kapasitas ini, maka kami juga ingin terus melakukan perbaikan. Baik kereta di Jabodetabek, juga ke daerah-daerah yang lain.

Apa idenya untuk mengatasi isu ini?

Ide kami membenahi jalur Kereta Api Jakarta – Surabaya. Misalnya dengan menghilangkan perlintasan sebidang dengan kendaraan roda empat. Juga membuat elektrifikasi, dan lainnya. Tapi memang untuk menuju kearah situ harus berfikir kemanfaat apa yang paling maksimal. Nah, dalam diskusi kami tidak mau terlalu mengubah yang sudah ada, tapi untuk jalur Jakarta – Surabaya itu, kami ingin intensifikasi saja.

Persoalannya, kecepatan kereta Jakarta – Surabaya itu tidak bisa tinggi karena banyaknya perlintasan sebidang. Nah, ide kami itu, kalau bisa Jakarta – Surabaya itu maksimal 5 jam, atau Jakarta – Semarang itu maksimal 2,5  jam. Nah, kalau ini bisa  2,5 jam ke Semarang, ini bisa menjadi subtitusi dari pesawat. Jadi, kapasitas bisa naik dua kali lipat.

Pembenahan perlintasan sebidang dengan kendaraan lain, dilakukan dengan membangun terowongan. Artinya kendaraan bisa melintas di terowongan di bawah rel kereta api. Artinya tyidak melintas sebidang lagi.

Bagaimana dengan rencana pembangunan jalur kereta double-double trek (4 jalur)?

Double-double trek itu hanya dari Jakarta sampai Cikarang. Jadi double-double trek, dua trek untuk regional, dua trek untuk kereta kota (commuterline). Sekarang ini cuman double trek. Jadi pada jam-jam tertentu itu, jadi rebutan antara Kereta Jawa dengan kereta Jabodetabek. Makanya kalau sekali yang di dalam itu terlambat, maka yang dari sana juga ikut terlambat, itu sampai Cikarang. Nah, selepas Cikarang, kami pakai double trek.. Tapi sebenarnya dengan double trek saja, dengan memperbaiki prasarana (perlintasan sebidang) yang ada, itu bisa naik dua kali lipat. Jadi setiap kota itu menerima manfaat. Mulai dari Indramayu, Cirebon, Tegal, Pemalang, Semarang,  dan seterusnya.

Targetnya sampai kapan?

Kami maunya 2019 sudah selesai. Karena kalau itu kan instan sekali. Tahun depan, katakanlah kami langsung selesiakan 200 lintasan sebidang. Kemudian jalannya kami perbaiki.

Apakah 2019 itu selain menyelesaikan proyek strategis perkeretaapian saja, lalu bagaimana dengan jalur transportasi darat, seperti tol?

Kalau jalan tol targetnya 2018  itu sudah  nyambung sampai Surabaya. Dan tahun 2019, itu nyambung sampai ke Banyuwangi.

Bagaimana dengan pelaksanaan program “Rumah Kita” yang terintegrasi dengan tol laut tersebut?

Kami integrasikan tol laut dengan program “Rumah Kita” untuk mempermudah kami dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita” yang terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.

Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan kami menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bias dibangun swasta.

Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk  untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.

Rumah Kita yang ada sekarang ini dimana saja?

Banyak. Ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.

Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.

Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan.  PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.

Dengan adanya tol laut itu, apakah sudah terjadi penurunan disparitas harga barang di wilayah timur?

Jelas terjadi penurunan. Program tol laut yang digagas Presiden Jokowi, kini telah mampu menekan disparitas harga barang di sejumlah daerah hingga 40%. Berdasarkan data yang masuk, harga bahan pangan pokok seperti beras dan gula turun berkisar 6% hingga 23% di sembilan wilayah.

Selain itu, harga semen di Kabupaten Puncak Jaya, Papua yang semula mencapai Rp2,5 juta per sak kini turun 28% menjadi Rp1,8 juta. Begitu pula di Wamena, harga semen turun hingga 40% menjadi Rp 300.000 per sak. Selain itu hal yang penting juga adalah stabilitas harga dan ketersediaan barang. Harga tidak lagi fluktuatif atau naik turun karena dengan tol laut, angkutan barang lebih terjadwal.

Apakah sudah banyak swasta yang masuk ke pelabuhan saat ini?

Baru saya serah terimakan dua pelabuhan yang kini dikelola swasta. Pertama kali itu di Sibolinggo dan NTT (Nusa Tenggara Timur), dan di Waingapu serta Bima. Setiap dua minggu itu saya serah terima. Ini sebenarnya bukan swastanisasi, tapi hanya kerjasama operasi. Jadi asetnya itu masih tetap aset Pelindo. Tapi dengan perjanjiannya 30 tahun, mereka bisa berinvestasi.

Terkait pengoperasian bandara perintis, sudah berapa banyak bandara perintis yang pengoperasiaannya diminati swasta?

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.068 Tahun 2017 tentang rute penyelenggara angkutan udara perintis, untuk penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan BBM pesawat udara, bahwa terdapat 25 bandar udara sebagai penyelenggara penerbangan perintis (sebagai pengumpan) dan 188 rute penerbangan perintis. Hingga saat ini bandar udara tersebut masih dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan dan belum ada pihak swasta yang berminat.

Berapa banyak bandara yang kemampuannya ditingkatkan, sehingga mampu melayani pesawat besar?

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.69 Tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, saat ini terdapat setidaknya 30 bandara yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan dimana ke 30 bandara ini sudah dapat melayani pesawat besar bermesin jet.

 (***)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Terima Audiensi FKHN Terkait Nasib Honorer, Irma Suryani: Kami Tak Akan Lepas Tangan

Oleh

Fakta News
Terima Audiensi FKHN Terkait Nasib Honorer, Irma Suryani: Kami Tak Akan Lepas Tangan
Anggota Komisi IX Irma Suryani saat mengikuti audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia terkait nasib para tenaga honorer yang tidak masuk kuota pengangkatan menjadi ASN. Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi IX Irma Suryani menilai kejelasan nasib para honorer ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah, dan Irma pun mengungkapkan pihaknya juga akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

”Kami akan mempertanyakan itu dan mendorong Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Empat yang harus kita dorong. Kementerian tersebut harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, tidak bisa satu-satu, tentu akan kami fasilitasi juga,” kata Irma dalam audiensi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Irma juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang di rekrut oleh Pemerintah Daerah tanpa menggunakan nomenklatur yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menengarai ada faktor janji-janji politik dibalik rekrutmen para honorer oleh Pemerintah Daerah.

”Banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang direkrut oleh Pemerintah Daerah, justru karena berpolitik. untuk mendukung bupati, walikota, gubernur, nah begitu mendukung ya gajinya itu yang dibawah 500 ribu itu. Setelah masuk tidak ada pertanggungjawaban, maka tidak masuklah legalitas mereka dalam BKN, karena yang mengangkat mereka bukan atas keputusan Menteri Dalam Negeri, diputuskan oleh Pemda semata,” terang Irma.

Dalam audiensi ini juga diketahui, banyak tenaga honorer di daerah yang sistem penggajiannya tidak jelas. ”Karena ternyata, gajinya dimasukan ke dalam nomenklaturnya, belanja barang jasa, dari situ saja kami sudah tau pasti tidak masuk kedalam nomenklaturnya pemerintah Mendagri, harusnya belanja pegawai bukan barang dan jasa,” kata Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

Meski demikian, Irma menjelaskan, DPR tidak punya otoritas untuk memanggil para kepala daerah untuk dimintai pertanggungjawaban terkait masalah tenaga honorer. Meski demikian Irma menegaskan pihaknya tidak akan lepas tangan terhadap aspirasi yang disampaikan oleh FKHN ini.

”Tetapi untuk nakes dan non nakes, tentu kami bisa mendorong itu full ke kementerian kesehatan, dan saat menteri kesehatan kita panggil untuk RDP pun, kita sudah mempertanyakan itu. Bagaimana nakes dan non-nakes yang tidak terakomodir, harus ada solusi disitu. Namun, untuk yang di rekrut oleh Pemda, tentu itu diluar kewenangan kami, tapi itu pun kami tidak akan lepas tangan,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Upayakan Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. SKB dengan PT. GPU

Oleh

Fakta News
Komisi III Upayakan Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. SKB dengan PT. GPU
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, saat foto bersama usai RDPU mendengarkan aduan tentang sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT. Gorby Putra Utama (GPU) di DPR RI Senin (27/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi III DPR RI mendengarkan aduan tentang sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT. Gorby Putra Utama (GPU). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh tersebut, Komisi III berharap konflik lahan ini bisa segera diselesaikan tanpa ada permasalahan yang berlarut-larut di kemudian hari.

Pangeran mengungkapkan, penyerobotan lahan oleh PT Gorby bukan hanya sekarang saja. Dia menyampaikan, permasalahan tersebut berawal dari tahun 2012, 2018, 2023, dan puncaknya sekarang 2024. “Bahkan dari laporan ini, PT SKB telah melaporkan ke Polda Sumatera Selatan sebanyak 10 kali dengan hasil delapan laporan masih tahap penyelidikan. Melaporkan ke Bareskrim dua kali dengan hasil satu laporan masih tahap penyelidikan sejak 2013,” papar Pangeran di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, konflik lahan di banyak tempat, di Indonesia semakin naik angkanya terutama di Sumatera Selatan. “Yang saya lihat yang saya baca, konflik ini sering memanas akibat status lahan, dan juga sebagian pengusaha melihat tidak ada perlindungan investasi dari pemerintah,” ungkap Nasir.

Dia pun berharap, konflik lahan di beberapa tempat bisa diselesaikan. “Saya berharap ini bisa ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh Dr. Supriansa, harus diklirkan, bila perlu mengundang Bareskrim ke Komisi III untuk mendengarkan duduk persoalan yang terjadi di sana. Kami berharap ini bisa segera ditindaklanjuti agar konflik lahan di sana bisa kita selesaikan,” jelas Nasir.

Seperti yang dilaporkan masalah ini muncul pada tahun 2013 dan 2014 ketika Kabupaten Musi Rawas dipecah menjadi Musi Rawas Utara, yang berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, setelah UU No. 16 Tahun 2013 keluar. Wilayah PT SKB dikurangi sekitar 1.750 hektar sebagai akibat dari Permendagri No. 76 Tahun 2014, yang keluar tidak lama kemudian.

Permendagri ini memasukkan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ke wilayah Musi Rawas Utara sebanyak 12.000 hektar. Ketika PT Gorby Putra Utama menggunakan lahan PT SKB dan mulai menggunakan oknum dari Mabes Polri untuk menakut-nakuti karyawan PT SKB, konflik ini semakin rumit.

“Ada dugaan oleh pak Sarifuddin Sudding, aparat diperalat oleh orang kuat. Pertanyaanya siapa orang kuat itu? apakah mereka lebih kuat dari Komisi III?” ujar Nasir sambil sedikit berkelakar.

Baca Selengkapnya

BERITA

Miliki Metode Berbeda, Baznas dan Kemensos Mampu Kerja Kolaboratif Entaskan Kemiskinan

Oleh

Fakta News
Miliki Metode Berbeda, Baznas dan Kemensos Mampu Kerja Kolaboratif Entaskan Kemiskinan
Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dia menepis anggapan yang menyebut adanya persaingan antarlembaga pemerintah terkait program pengentasan kemiskinan.

“Kami melihat program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan yang sama-sama dijalankan oleh kedua mitra kami di Komisi VIII DPR, yakni Kemensos dan Baznas, bukan sebagai bentuk tumpang tindih tupoksi apalagi bentuk persaingan antar lembaga. Jika dicermati, ada sejumlah perbedaan dari segi metode dan basis data yang digunakan,” jelas Wisnu kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa, (27/5/2024).

Legislator PKS ini menjelaskan, selama ini Kementerian Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data untuk melakukan pensasaran program pemberdayaan. Meskipun demikian, Wisnu menilai metode tersebut memiliki sejumlah catatan.

“Temuan kami di lapangan, banyak warga prasejahtera yang tidak terdaftar DTKS sehingga secara administratif tidak masuk kriteria Kemensos guna memperoleh bantuan sosial. Hal itu yang membuatnya sulit untuk diadvokasi,” jelas Wisnu.

Celah ini, demikian Wisnu melanjutkan, mesti dioptimalkan oleh Baznas untuk mengadvokasi mereka. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi semisal Z Chicken dan Kita Jaga Usaha (KJU).

“Meskipun dalam pensasaran programnya Baznas menggunakan basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, selama kandidat masuk kriteria delapan asnaf zakat, maka kelompok ini berhak dibantu oleh Baznas. Sebab itu, kami melihat tren yang positif dari kerja kolaboratif dua mitra Komisi VIII dalam usaha mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain,” terang Wisnu.

Melalui pengelolaan zakat secara nasional, Baznas mengungkapkan pihaknya telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 574.903 jiwa, di mana 303.634 jiwa di antaranya dari zona miskin ekstrem. Demikian hal itu dipaparkan Ketua Baznas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR, Senin 27 Mei 2024.

Lebih lanjut, Wisnu juga mendorong penguatan strategi branding Baznas dalam upaya meningkatkan realisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Strategi penguatan branding perlu dilakukan untuk memaksimalkan realisasi potensi zakat nasional.

“Potensi pengumpulan dana zakat dari kementerian, lembaga, BUMN, dan korporasi mampu mencapai Rp 42,8 triliun per tahun, namun per 27 Februari 2024 realisasi pengumpulan zakat Baznas baru mencapai Rp 881 miliar,” ungkapnya.

Artinya, lanjut Wisnu, selain diperlukan strategi branding yang kuat sehingga membuat orang tertarik berzakat di Baznas, juga perlu dipertimbangkan metode yang membuat orang mudah untuk berzakat, yaitu sesuatu yang praktis dan akuntabel.  “Teknologi itu untuk memudahkan, bukan mempersulit,” ucapnya.

Selain dari sisi branding, Wisnu juga menyoroti sisi kebijakan terkait akar masalah dari kurang optimalnya realisasi pengumpulan zakat nasional. Wisnu menilai kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat salah satunya akibat tidak adanya kompensasi yang sepadan.

“Ketika pungutan zakat telah dikenakan kepada individu, sebetulnya akan lebih fair bila hal itu juga berpengaruh terhadap persentase kewajiban pajak individu tersebut. Misalnya, jika persentase zakat kita 2,5 persen, sementara pajak PPN kita maksimal 20%. Maka, apabila kewajiban zakat yang 2,5 persen itu sudah ditunaikan, semestinya persentase wajib pajak kita berkurang sehingga menjadi 17,5%,” beber Wisnu.

Wisnu menambahkan, jika konsep proporsionalitas itu bisa diterapkan, bahkan dilegitimasi melalui peraturan setingkat undang-undang, potensi zakat yang triliunan itu bukan menjadi hal yang mustahil untuk dicapai.

Baca Selengkapnya