Connect with us
Infrastruktur

Membangun Bendungan untuk Mendukung Program Swasembada Pangan Nasional

Bendungan di Kabupaten Mamuju(foto : akurat.com)

Mamuju – Demi meningkatkan produksi beras dan mendukung program swasembada pangan secara nasional, pemerintah pusat akan membangun dua bendungan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Tepatnya, di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

“Dua bendungan besar itu dibangun menggunakan anggaran APBN,” kata kepala satuan kerja non vertikal tertentu pelaksanaan jaringan pemanfaatan air wilayah sungai (SNPT PJPA WS) Kalukku Karama Provinsi Sulbar, Daniel ST MT di Mamuju, Selasa (12/9/2017).

Anggaran tersebut, menurut Daniel, juga dipakai untuk ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan membangun dua bendungan tersebut. Dengan demikian, pembangunan bendungan tersebut tidak akan membebani anggaran APBD atau keuangan daerah.

“Bendungan ini murni kepentingan pemerintah pusat untuk menjadikan produksi padi di Sulbar meningkat seiring mendukung program peningkatan produksi padi nasional,” kata Daniel.

Bendungan yang dibangun di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku, menurut Daniel, diharapkan akan mengairi sekitar 3500 hektare lahan pertanian padi wilayah Kecamatan Kalukku. Kalukku, dikenal sebagai sentra produksi beras di Kabupaten Mamuju.

Dengan dibangunnya bendungan tersebut, maka masa tanam petani akan bertambah menjadi tiga kali dalam setahun. Selain itu produktivitasnya yang mencapai 7,2 ton per hectare, akan semakin meningkat sehingga akan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional dari sektor pertanian.

Sementara bendungan irigasi di Kecamatan Malunda, dibangun di Desa Kayuangin dengan tipe bendung yaitu OGEE yang memiliki lebar bendung 83 m, berfungsi untuk mengairi sekitar 1.121 areal persawahan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.

Bendungan tersebut, menurut Daniel, memanfaatkan sumber air dari sungai Malunda dengan luas daerah aliran sungai (DAS) 361,72 kilometer persegi dan panjang sungai utama 42, 62 kilometer.

“Pembangunan bendungan ini untuk peningkatan produktivitas pertanian dari tiga ton per hektre menjadi enam ton per hektare,” pungkasnya.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Warganet Protes Komplek GBK Jadi Arena Balap Mobil

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) mendadak menjadi arena balap mobil. Warganet keberatan dan menyuarakannya melalui Instagram.

Protes itu diutarakan oleh pendiri komunitas lari IndoRunners, Reza Puspo, melalui akun Instagram miliknya pada Jumat (20/9/2019). Dia melengkapi dengan video dalam unggahan itu.

“Hari Kamis 19 Sep 2019 kemarin di Lingkar Stadion Utama GBK ada latihan balap mobil yang menurut saya tidak pada tempatnya. Selain Lingkar tersebut tidak di desain untuk kebutuhan balap mobil, juga tidak sesuai dengan VISI dan MISi (kawasan) Gelora Bung Karno, yaitu (saya kutip dari https://gbk.id/visi-misi/)

VISI : “Menjadi salah satu kawasan olahraga terintegrasi yang modern, *ramah lingkungan* dan unggul di dunia”. MISI: Melestarikan lingkungan Komplek Gelora Bung Karno *sebagai paru-paru kota, sebagai ruang terbuka hijau,* dan sebagai objek wisata dan prasarana komunikasi sosial.”

Let’s save GBK
support #GBKgreenSport
#TolakBalapMobilGBK 

Unggahan Reza direspons oleh 2.790-an pemilik akun Instagram lain. Sebagian besar keberatan dengan balapan itu.

@momorobo: Yaa ampooon di GBK kita main sepatu roda aja diusir sana sini!! Ini kenapa ada balapan.

@adindasim: Tolak!! Udah dikit banget space bawa anak-anak jalan kaki yang enak, masa disembur asap mobil balap.

Protes serupa diungkapkan oleh akun Instagram Parvita Siregar. juga menyertakan video kegiatan balap mobil itu.

Gelora Bung Karno tidak dirancang untuk tempat balap mobil. GBK adalah tempat orang jalan kaki, lari, naik sepeda. Semestinya kegiatan di GBK disesuaikan dengan misi dan visi kenapa GBK dibangun. Kalau mau ngebut2 race mobil kan ada Sentul?

Say no to this activity!
#GBK #pelariJakarta #NoCarRaceinGBK #TolakBalapMobilDiGBK 

Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno ( PPKGBK), Winarto, belum dapat merespons terkait permasalahan ini.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertamina Optimalkan Penanganan Sumur YYA-1

Oleh

Fakta News

Jakarta – Setelah 6 pekan Pertamina telah melakukan pengeboran relief well (sumur baru) di pantai utara Karawang, kini telah memasuki tahap akhir dan memasuki fase penting, yakni penutupan sumur YYA-1 yang merupakan sumber tumpahan.

Pertamina optimis kebocoran minyak pada sumur YYA-1 yang dikelola Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), bisa segera ditutup permanen sesuai target pada akhir September 2019.

Vice President Relations Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya mengatakan, pengeboran sumur YYA-1 RW (sumur baru) telah mencapai pada safe point terakhir yakni pemasangan casing 8 1/2″ di kedalaman 8957 feet atau 2.730 meter. Safe point ini tinggal menyisakan interval sepanjang 20 feet (6 meter) dari target mulai intercept di 8977 feet atau 2.736 meter.

“Saat ini tahapannya sudah pada fase menemukan dan meng-intercept lubang sumur YYA-1. Ini merupakan salah satu proses yang penting, sehingga harus dilakukan sangat hati-hati. Harapannya akhir September atau paling lambat awal Oktober, sumur sudah bisa ditutup permanen,” ujar Ifki.

Setelah melokalisir dan intercept dengan tepat, lanjut Ifki, tahap berikutnya adalah memompakan lumpur berat ke dalam sumur baru dengan tujuan mematikan sumur YYA-1. Setelah sumur YYA-1 dinyatakan mati akan dilakukan monitoring selama 24 jam penuh sebelum dilanjutkan ke proses plug and abandon atau penutupan sumur secara permanen.

Upaya maksimum penanganan oil spill di laut, proteksi berlapis dengan lebih dari 9.000 meter oil boom konsisten terus dipertahankan dengan baik. Sedangkan untuk perlindungan di pesisir pantai, PHE telah melakukan pemasangan lebih dari 10.000 meter oil boom dan 2.000 meter waring khususnya untuk memastikan proteksi area sensitive mangrove. PHE juga secara pararel telah memulai program penanaman 10.000 mangrove di SegarJaya Kerawang bekerja sama dengan UNISMA dan Pemda Karawang. Ke depan akan terus dilanjutkan di pesisir pantai desa terdampak lainnya.

“Mohon doa dan dukungannya, agar segala yang tengah diupayakan oleh tim terbaik yang dimiliki PHE ONWJ dan dukungan berbagai ahli dari dalam dan luar negeri, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan,” imbuh Ifki.

Baca Selengkapnya

BERITA

Banyak Tersebar di Puncak, Pemkab Bogor Minta Imigran Timur Tengah Direlokasi

Oleh

Fakta News

Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat lebih dari 1.000 orang imigran Timur Tengah berada di kawasan Puncak, Bogor. Pemkab Bogor pun mengusulkan agar pemerintah pusat merelokasi para imigran itu.

“Imigran kan kewenangannya bukan kami (pemerintah daerah), tapi pusat. Dalam hal ini mungkin Dirjen Keimigrasian dan seterusnya. Kami sudah menawarkan diri kepada pemerintah pusat, sebaiknya imigran itu tidak di Puncak. Tempatnya direlokasi. Bahkan ibu Bupati dan pak Wakil Bupati, sudah menawarkan agar mereka dipindahkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/9/2019).

Burhanudin mengatakan kawasan Puncak merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Nasional. Karena itu, kewenangan terkait kawasan itu berada di pemerintah pusat.

“Bukan tidak ada langkah dari pemerintah daerah itu. Yang pertama Puncak itu sebagai DTW, Daerah Tujuan Wisata Nasional. Yang tentunya bukan hanya Pemkab Bogor saja yang harus peduli puncak, tapi provinsi dan pusat juga harus bersama-sama untuk membantu DTW nasional ini bisa menjadi unggulan, baik kompetitif maupun korporatif,” ujar dia.

Ia menambahkan, Pemkab Bogor siap membuat tempat penampungan agar para imigran Timur Tengah bisa pindah dari Puncak.

“Kalau mau bikin lahan penampungan untuk imigran, di lahan Pemda, misalkan, di Rumpin, Parungpanjang, Gunung Sindur, maksudnya jangan campur-campur dengan wisatawan,” jelasnya.

Burhanudin mengungkapkan, orang Timur Tengah di kawasan Puncak, bukan hanya imigran. Sebagian dari mereka adalah wisatawan.

Namun ia mengaku belum mengetahui, apakah seluruh imigran Timur Tengah di kawasan Puncak itu, berada di naungan UNHCR atau tidak.

Burhanudin menjelaskan, sebagian dari imigran Timur Tengah telah bekerja. Menurut dia, itu tidak diperbolehkan. Namun, karena Pemkab Bogor tidak memiliki wewenang, hal itu belum ditindaklanjuti.

“Kewenangannya. Bukan kewenangan kita. Tapi saya dengar ada yang ikut kerja. Saya belum punya punya laporan detail, tapi saya dapat laporan kalau ada (imigran) yang kerja. Enggak boleh kerja imigran ini,” pungkasnya.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya