Melalui FKUB, Wapres Ma’ruf Minta Kerukunan Umat Beragama di Gorontalo Terus Dirawat
Jakarta – Sebagai negara majemuk seperti Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat tercapainya target-target pembangunan. Sebab, dengan terciptanya kerukunan, solidaritas antarumat untuk membangun negeri pun akan terwujud. Untuk itu, diperlukan komitmen penuh dalam merawat kerukunan tersebut.
“Kerukunan tidak bisa muncul dengan sendirinya, kita mesti melakukan upaya terus menerus untuk membangun dan merawatnya. Salah satu upaya yakni membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Silaturahim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo di Ballroom Aston Gorontalo Hotel, Kota Gorontalo, Jumat (14/04/2023).
Lebih jauh Wapres menyampaikan, menjaga kerukunan merupakan tugas seluruh elemen masyarakat, salah satunya para pemuka agama. Ia pun mengapresiasi peran-peran tokoh agama yang telah melakukan upaya secara konsisten dalam merawat kerukunan.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang telah merekatkan persatuan umat beragama di Indonesia dan berkontribusi dalam bermacam-macam kerja kebaikan demi kemajuan negara,” tuturnya.
Secara khusus, tambahnya, apresiasi diberikan kepada para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB. Melalui organisasi ini, peran tokoh agama menjadi lebih luas.
Dengan organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, FKUB dapat berperan langsung dalam sektor pembangunan, di antaranya dalam pembahasan agenda-agenda strategis pembangunan, termasuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sebab, Wapres menilai, aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dapat dipraktikkan oleh siapa saja, terlepas dari agama yang dianut.
“FKUB dapat memainkan perannya dengan memperdalam pemahaman masyarakat akan inklusi dan potensi besar ekonomi syariah yang akan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional,” imbau Wapres.
“Tujuan kita memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional juga untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mencontohkan praktik di negara-negara lain, yang memiliki jumlah penduduk muslim minoritas, tetapi menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris menjadi pusat keuangan syariah di barat. Thailand telah memancangkan visi menjadi dapur halal dunia, dan Korea ingin merebut pasar pariwisata ramah muslim,” paparnya.
Dengan demikian, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Wapres menilai, sudah sewajarnya jika Indonesia bercita-cita menjadi Pusat Produsen Halal Dunia pada tahun 2024.
“Insya Allah, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, termasuk FKUB, visi besar ini dapat kita realisasikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua FKUB Provinsi Gorontalo K.H. Abdul Rasyid Kamaru mengungkapkan bahwa Provinsi Gorontalo terbukti memiliki masyarakat yang mampu menjaga kerukunan, meskipun terdiri dari beragam pemeluk agama dan kepercayaan.
“Heterogenitas agama dan kepercayaan ini tidak menghalangi terbangunnya kerukunan umat beragama,” ujarnya.
Menurut Kyai Rasyid, keadaan rukun ini tidak terlepas dari peran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, yang senantiasa berupaya menjaga keharmonisan.
“Merawat kebhinnekaan adalah tugas kita bersama,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Kyai Rasyid berkomitmen untuk menjaga perdamaian dalam kontestasi politik yang sebentar lagi akan dihelat di Indonesia.
“Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, kabupaten/kota siap menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan bersikap netral,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
