Megawati Instruksikan Kader PDIP Peduli Lingkungan dan Lestarikan Alam
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sudah teramat parah dan harus diperbaiki mulai dari kesadaran setiap individu rakyat Indonesia. Karena itu, Megawati memerintahkan kadernya dalam memperingati HUT Ke-48 PDI Perjuangan, mengusung tema gerakan lingkungan, yang bertema pusat Cinta Ciliwung Bersih, sebagai bentuk membersihkan sungai-sungai se-Indonesia dan sekitarnya.
Hal ini disampaikan Megawati saat menerima penghargaan tiga rekor MURI dari Jaya Suprana secara daring pada Senin (18/1). Megawati juga menceritakan kepada Jaya bagaimana komitmen dirinya agar kader partainya menjadi pelopor lingkungan.
“Saya sudah mengatakan sejak dulu Pak Jaya Suprana bahwa kehidupan berpartai politik bukan hanya untuk politik saja. Politik itu hanya sebuah alat perjuangan bagi mencapai kehidupan yang kita inginkan, yang kita perjuangan. Tentu di kami adalah menegakkan Pancasila dan memperjuangan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian inisiatif saya, termasuk membersihkan sungai,” kata Megawati.
Megawati bahkan merasa jengkel dengan rakyat Indonesia yang suka buang sampah sembarangan dan hidup ogah menjaga lingkungannya. Presiden Kelima RI itu mengharapkan rakyat Indonesia bisa meniru masyarakat Jepang mengenai disiplin menjaga kebersihan.
“Jepang betapa bersihnya, dan gerakan itu dilakukan oleh masyarakatnya. Ibu-ibu di sana, saya kalau jalan di mana saja, pasti membawa tas atau kresek itu kan ternyata habis makan tidak dibuang ke mana saja, kalau tidak, dibuang ke tong sampah. Tetapi kalau kita, dibuang ke tempat tidak sepatutnya antara lain sungai-sungai, yang mengakibatkan musim hujan jadi banjir,” kata Megawati.
Melalui HUT PDI Perjuangan, kata putri Proklamator RI Bung Karno itu, menjadi refleksi untuk kembali melakukan bersih-bersih sungai. PDI Perjuangan juga menggandeng sejumlah aktivis lingkungan termasuk para peraih Kapaltaru.
Megawati menyatakan sejak dulu sudah mendorong agar Indonesia peduli terhadap kelestarian lingkungan melalui Yayasan Kebun Raya Indonesia. Saat menjabat sebagai wakil presiden, Megawati juga mendorong agar kebun raya berada di setiap daerah. Saat ini, lanjut dia, sekitar 40 kebun raya sudah terbentuk yang di dalamnya penuh dengan flora dan fauna.
“Kerusakan hutan ini daya rusaknya sangat luar biasa. Saya kira mungkin Pak Jaya Suprana mungkin bagaimana caranya dengan MURI itu bisa membuat (penghargaan kepada) siapa yang dapat melindungi yang namanya hutan-hutan itu,” kata dia.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai insiden bencana alam yang menghampiri Indonesia di awal tahun ini perlu menjadi bahan intropeksi bersama. Hasto menerangkan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah sering mengemukakan tentang konsep peduli kelestarian alam.
Ketua Umum Megawati, lanjut Hasto, menekankan bahwa Indonesia berada di Cincin Api Pasifik sehingga sangat penting bagi warganya untuk benar-benar peduli lingkungan.
“Saat ini kita lihat, bagaimana di Tanah Air kita sangat prihatin karena di awal tahun ini muncul beberapa kali bencana. Termasuk kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air. Di situ pun, kami juga dengan Baguna sebagai alat kemanusiaan partai, langsung membuat dapur umum, membantu seluruh relawan yang melakukan pencarian dan evakuasi atas kecelakaan pesawat tersebut,” kata Hasto.
Hasto juga melihat banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena kerusakan lingkungan yang teramat parah. Gempa bumi di Sulawesi Barat juga perlu dijadikan sebagai peningkatan kesadaran betapa pentingnya menjaga lingkungan.
Melalui Baguna dan kepala daerah dari PDI Perjuangan, tambah Hasto, pihaknya tetap memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana alam. Untuk Sulawesi Barat, Ketua Umum Megawati telah memerintahkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah untuk memberikan bantuan.
“Dan saat ini dapur umum sudah dibuka setelah kejadi gempa tersebut,” kata Hasto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
