Megawati: 2024 Tahun Regenerasi Total, Kader PDIP Harus Jadi Pelepor dan Obor bagi Masyarakat
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan tahun 2024 adalah tahun regenerasi total.
Sehingga, lanjutnya, dibutuhkan kantor partai yang diwujudkan sebagai pusat kegiatan rakyat, dan kader sebagai obor penerang jalan bagi rakyat. Dengan itu pula, diharapkan Indonesia akan hidup 1000 tahun lagi.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya dalam peresmian 20 kantor PDI Perjuangan baru di 20 wilayah, dilaksanakan melalui telekonferensi, Rabu (22/7).
“Saudara-saudara, kita akan melakukan sebuah regenerasi. Dapat dikatakan total pada 2024. Oleh sebab itu, betapa perlunya kita punya kantor-kantor partai yang seperti tadi saya katakan. Bahwa untuk kita melakukan konsolidasi dan bertemu langsung dengan rakyat yang memerlukan bantuan,” kata Megawati.
“Jadi kalau hal itu dapat dilakukan, saya yakin kehidupan PDI Perjuangan bisa hidup terus di dalam hati rakyat dan secara fisik bersama rakyat. Saudara-saudara harus mengetahui bahwa saya sangat berkeinginan negara kita juga akan hidup mungkin lebih 1000 tahun,” tambahnya.
Dilanjutkan Megawati, PDI Perjuangan adalah sebuah alat perjuangan bagi Republik Indonesia. Dia mengingatkan negara seperti Amerika Serikat (AS) yang sudah berdiri lebih dari 200 tahun, masih memiliki Partai Demokrat dan Partai Republik yang juga masih eksis hingga saat ini.
Megawati menginstruksikan bahwa kantor partai adalah rumah rakyat yang harus dijaga, dipelihara untuk bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Juga untuk rapat partai sehingga konsolidasi terus mengalir dan berjalan dengan baik.
Menurut Megawati, fungsi kerakyatan dari kantor partai itu makin mendesak, apalagi di saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Bagi Megawati, PDI Perjuangan harus bisa hadir membantu rakyat yang pasti sedang merasakan kesulitan ekonomi. Maka itu Presiden RI Kelima itu pernah gerakan menanam tanaman pendamping beras.
“Saya sudah mengatakan bagaimana kita harus menyediakan payung sebelum hujan,” imbuhnya.
Sambil terisak, Megawati juga meminta kepada kader PDI Perjuangan untuk bergerak menjadi partai pelopor, menjadi obor yang terus menyala bagi masyarakat disekitarnya.
“Jadikan partai ini adalah partai pelopor, sebuah nyala, obor yang terus menyala dan memberi tuntunan bagi rakyat kita,” kata Megawati dengan suara bergetar menahan isak.
“Jangan lupa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita tidak pernah menyerah, kita beratus tahun dijajah, 350 tahun, akhirnya kita merdeka. Kalangan anak muda harusnya tahu sejarah bangsanya, harus tahu bagaimana perjuangan bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan. Karena 2024 adalah peralihan generasi, harus dicamkan bagi seluruh Tiga Pilar Partai bahwa kita harus terus berjuang dengan rakyat,” ungkap Megawati.
Dalam acara itu, Megawati hadir bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, bersama sejumlah Ketua DPP PDI Perjuangan. Yakni Utut Adianto, Ahmad Basarah, Nusyirwan Soejono, Yanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, dan Sri Rahayu.
Untuk diketahui, PDI Perjuangan resmikan empat kantor partai untuk tingkat provinsi, yakni kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat.
Lalu 16 kantor partai diresmikan untuk tingkat kabupaten/kota atau biasa disebut DPC. Yaitu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karangasem, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klungkung, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Katingan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Mas, DPC PDI Perjuangan Kota Palangka Raya, DPC PDI Perjuangan Kota Palu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sikka, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banggai, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangai Laut, DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
