Connect with us

Masuk Kabinet Jokowi, Mahfud MD Sipil Pertama yang Menjabat Menkopolhukam

Menkopolhukam Mahfud MD

Jakarta – Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) dalam kabinet baru Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, yang diumumkan dan dilantik pada Rabu (23/10/2019).

Rupanya, Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika serah terima jabatan dengan Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (23/10/2019).

Dia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan dari mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono sehari sebelum dilantik.

“Tadi malam saya dapat pesan dari Jenderal Hendropriyono. Begini bunyinya, ‘saya sangat bangga Adinda Mahfud MD itu adalah orang sipil murni pertama yang menjadi Menkopolhukam di dalam sejarah Republik Indonesia,” ujar Mahfud mengulang pesan yang diterimanya.

“Saya baru tahu tadi malam bahwa saya orang pertama dari Pak Hendropriyono, bahwa saya orang sipil pertama yang memimpin kementerian ini,” kata Mahfud.

Sebab menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku sangat bersyukur karena sebelumnya sudah mempunyai bekal menjadi Menteri Pertahanan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menerima buku-buku yang berisi tugas Kemenpolhukan dari Wiranto dan berjanji akan membaca buku tersebut. “Saya akan baca ini semua, lalu kita saling mencocokan ritme kemana kita melihat pandangan, persepsi, keinginan dan potensi yang Bapak (Wiranto) miliki untuk melakukan tugas dengan apa yang saya pikirkan,” kata dia.

“Setelah mendengar dan membaca, saya kira minggu ini harus selesai sehingga ada gambaran apa. Saya gembira karena pokoknya sudah disampaikan Pak Wiranto. Saya ingat betul, karena yang dikatakannya bagus dan pointernya sudah disampaikan Pak Jokowi,” lanjut Mahfud.

Mahfud juga berterima kasih kepada Wiranto dan berjanji akan melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan Wiranto. Dua Kali Gantikan Wiranto Mahfud MD mengaku telah mengganti posisi Wiranto sebanyak dua kali. Pertama sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2000-2001 dan kali ini sebagai Menkopolhukam.

“Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan. Selalu ada kesan yang sangat baik dari tempat kerja, dari orang-orang di mana Pak Wiranto meninggalkan tempat kerjanya,” kata Mahfud.

Wiranto sebelumnya menjabat sebagai Menhan pada tahun 1998-1999 pada masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Sementara Mahfud menggantikannya saat Presiden Abdurahman Wahid berkuasa, tepatnya pada tahun 2000-2001.

Mahfud pun bercerita tentang bagaimana ketika dirinya menjabat sebagai Menhan usai ditinggal Wiranto. Dia mengatakan, saat itu orang-orang di Menhan sangat terkesan dengan Wiranto karena pembawaannya yang sangat mengayomi dan dekat dengan pegawainya.

Mahfud juga bercerita bahwa di Kementerian Pertahanan ada masjid besar bernama Attaqwa yang dibangun Wiranto semasa menjabat. “Kemudian juga bekal-bekal persoalan jelas disampaikan, apa yang harus dilakukan. Tadi saya bicara tidak sampai 1 jam, tapi saya sudah mendapat banyak hal yang menjadi persis apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pesan kepada saya ketika bertemu dan pidato tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai Menkopolhukam,” kata dia.

Beberapa permasalahan seperti radikalisasi, pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan sebagainya merupakan persoalan yang selalu muncul seperti diamanatkan Jokowi menjadi tanggung jawabnya.

“Nah tadi sudah dijelaskan kepada saya (oleh Wiranto) sampai apa yang sudah dilakukan. Karena tidak pernah dibiarkan terus, tentu akan saya lanjutkan,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Segera Benahi Pendidikan Nasional untuk Respons Perubahan Global

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo mengamanatkan pembenahan menyeluruh di bidang pendidikan. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan global yang sedemikian cepat.

Hal tersebut kembali ditekankan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai program pendidikan dan beasiswa bersama jajaran terkait di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.

“Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu cepat, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami,” ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memandang diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat di sektor pendidikan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah dengan pemanfaatan infrastruktur dan kemajuan teknologi untuk mengatasi rentang geografis Indonesia yang luas dan terbentang di 17 ribu pulau.

“Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada,” tutur Presiden.

Selain berbicara soal aspek sistem pendidikan, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian bagi kualitas infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung-gedung sekolah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil di Tanah Air. Sambil menyoroti kondisi banyak gedung sekolah yang dianggap membahayakan keselamatan siswa dan guru, Kepala Negara meminta adanya skema program bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hal itu.

“Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” ucapnya.

Adapun untuk mendukung upaya peningkatan akses yang lebih luas kepada pelayanan pendidikan, pemerintah saat ini juga mempersiapkan program beasiswa yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Presiden meminta agar program tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.

“Jangan sampai mereka ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Dorong Kerja Sama Swasta, Presiden Jokowi Berharap Kartu Pra Kerja Diimplementasikan Januari

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Wapres didampingi Seskab saat memasuki ruang Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Kartu Pra Kerja segera bisa diimplementasikan tahun depan. Ia juga meminta agar para pencari kerja, pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan.

“Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati, mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Program Kartu Pra Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang.

Presiden berharapkan agar (program ini, red) dikerjakan secara masif lewat media jasa swasta yang diprioritaskan, kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini, karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif.

Kemudian yang ketiga, lanjut Presiden, baru BLK (Balai Latihan Kerja) yang diberikan porsi sesuai yang sudah ada yang saja. Selain para pencari kerja, menurut Presiden, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan ketrampilannya melalui program rescaling maupun upscaling.

“Kembali lagi ini tolong juga diberikan kepada swasta, kepada BUMN urut-urutannya, dan BLK,” tegas Presiden seraya menambahkan, perlunya mencoba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini, seperti yang sering disampaikannya ISS, Kompas.

“Diajak bicaralah mereka, dan lain-lainnya masih banyak,” sambungnya.

Presiden betul-betul berharap, menginjak Januari program ini sudah mulai dijalankan.

Urusan Mendikbud

Sebelumnya saat mengawai pengantarnya pada ratas itu, Presiden Jokowi mengemukakan, terkait dengan Kartu Pra Kerja itu, fokus pemerintah ada dua. Yang pertama bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa ini menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur.

Yang kedua, menurut Presiden, peningkatan keterampilan angkatan kerja existing agar semakin produktif dan memiliki daya saing. Ia menunjukkan catatan 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Ini urusannya Mendikbud. Yang kita harapkan juga disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan di dunia industri,” kata Presiden Jokowi.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Hanya Dinamika Politik, Puan Maharani Pastikan Tak Ada Kerenggangan Antara Megawati dan Surya Paloh

Oleh

Fakta News
Ketua DPR: Butuh Komitmen Bersama Membangun Bangsa
Puan Maharani

Jakarta – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan tak pernah ada kerenggangan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut Puan, dinamika politik biasa terjadi.

“Nggak pernah ada kerenggangan. Kalau politik ada dinamika ya biasa-biasa aja. Dan semuanya akrab, Pak Jokowi berangkulan, Bu Mega senyum-senyum, salaman. Waktu Bu Mega dan saya hadir, Pak Surya Paloh juga menyambut bareng di depan pintu, kita naik lift bareng-bareng,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Puan memastikan koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin tetap akur dan solid. Puan menyatakan adanya sindiran-sindiran beberapa waktu lalu tidak mengganggu hubungan PDIP dengan NasDem.

“Sama sekali nggak (mengganggu). Kayak dibilang bahwa nggak salaman, ya biasa aja. Lagi jalan kelewatan itu kan di gedung Kura-kura itu kan agak turun-naik. Saya aja kalau datang ke situ pakai kebaya juga harus jalannya pelan-pelan,” jelasnya.

Puan juga tak ambil pusing atas manuver NasDem yang melakukan pertemuan dengan partai oposisi. Soal sindiran Jokowi ke Surya Paloh yang menyinggung pelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman, Puan menyebutnya sebagai dinamika untuk membuat suasana cair.

“Nggak ada, itu kan ice breaker, kemudian apa namanya membuat agar suasana berdinamika, cair. Ya memberikan sinyal-sinyal tertentu ya boleh-boleh saja,” ujar Puan.

Seperti diketahui, Megawati bersama Puan hadir dalam acara puncak HUT ke-8 NasDem pada Senin (11/11) lalu dan disambut langsung oleh Surya Paloh. Presiden Jokowi, yang juga hadir, bahkan berpelukan erat dengan Paloh.

 

Munir

Baca Selengkapnya