Maksimalkan Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN, Bangun UMKM Pariwisata Lewat Teknologi
Mataram – “Nusa Tenggara Barat diberkahi dengan keindahan alam nan elok yang berpotensi tinggi untuk meningkatkan manfaat ekonomis. Potensi besar ini perlu kita aktualisasikan menjadi program-program riil, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi ASEAN, sehingga memberikan multiplier effect yang positif dan nyata bagi masyarakat.” Hal tersebut ditekankan dengan lugas oleh Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Ekonomi pada rangkaian kegiatan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Bank Negara Indonesia, Politeknik Pariwisata Lombok serta Google Indonesia.
Dalam usaha mengimplementasi komitmen Indonesia di ASEAN dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas sekaligus daya saing UMKM, Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN telah melaksanakan program pelatihan kepada pemangku kebijakan, pelaku dan asosiasi UMKM, serta mahasiswa sebagai calon agent of change untuk isu nasional di Nusa Tenggara Barat. Kuliah umum serta pelatihan akan dilaksanakan dengan kerja sama dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah universitas, kalangan bisnis, maupun UMKM binaan terpilih dengan potensi tinggi. Diharapkan melalui program ini, sektor UMKM Indonesia, Nusa Tenggara Barat khususnya, dapat memperoleh pengetahuan, praktik bisnis, serta access of finance yang lebih tepat untuk menjadi bagian regional/global value chain (RGVC) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kegiatan ini menarik perhatian besar pemangku kebijakan Nusa Tenggara Barat khususnya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia UMKM Pariwisata. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D menyatakan bahwa sebagai world destination for Halal Tourism, para stakeholders Nusa Tenggara Barat tengah bahu membahu dalam menyiapkan konsep yang strategis untuk mengembangkan sektor pariwisatanya dengan branding Pulau Seribu Masjid. Kegiatan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ini dinilai sangat tepat karena membahas isu mengenai pemberdayaan manusia, pengembangan pariwisata, dan UMKM. Isu-isu yang selama ini menajdi perhatian utama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Konsep strategis pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di UMKM Pariwisata ini ini tentunya akan menjadi optimal dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta akses keuangan yang memudahkan pelaku UMKM pariwisata. Dalam hal ini Google Indonesia dan BNI secara bersinergi melakukan capacity building kepada akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kebijakan untuk dapat mengembangkan usaha dengan teknologi yang ramah guna.
Di ASEAN, secara statistik UMKM Indonesia memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dengan jumlah UMKM terbanyak. Dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja sekitar 50—97%; kontribusi terhadap PDB sekitar 30—60%, serta kontribusi terhadap ekspor sekitar 19—31% Indonesia kini secara aktif mengambil peran dalam regional value chain (RVC) Masyarakat Ekonomi ASEAN.
UMKM dan pariwisata merupakan sektor strategis lintas isu yang sangat unggul namun belum tergarap dengan baik. Pemanfaatan konsep pengembangan one program fits for all merupakan pendekatan yang kurang tepat. Dengan mengembangkan rencana dan strategi bisnis UMKM pariwisata serta sumber daya manusianya sesuai dengan kearifan lokal maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap bersinergi dengan keadaan sosial budaya masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Dengan tersusunnya platform yang komprehensif namun fleksibel, diharapkan sektor-sektor ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN.
Indonesia perlu menjadi leading country pengembangan manusia di UMKM Pariwisata di ASEAN
Indonesia kiranya perlu menjadi leading country dalam penciptaan model pengembangan sumber daya manusia UMKM di bidang Pariwisata yang memiliki dampak yang sifatnya dapat menyentuh langsung kepada kebutuhan rakyat. Kerja sama pada sektor UMKM di kawasan ASEAN memiliki nilai yang sangat besar dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja serta membuka lahan investasi. Namun dengan keberadaan MEA, masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang MEA sebagai ancaman bagi UMKM di Indonesia. Padahal dengan kompetensi yang baik, MEA adalah peluang besar bagi pariwisata, UMKM, dan investasi Indonesia menembus pasar yang lebih luas.
Melalui kegiatan Nusa Tenggara Barat kali ini, dapat ditarik hal penting yang perlu memperoleh perhatian bersama adalah bahwa tourism branding bukanlah tujuan melainkan proses. UMKM pariwisata perlu didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang baik sehingga rakyat NTB memperoleh manfaat yang besar atas potensi yang dimilikinya tidak hanya dari pasar domestik, namun juga merambah ke pasar ASEAN.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak berisiko negatif. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Salah satu yang perlu dikaji adalah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi, sebelumnya sudah ada pelarangan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Memperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003.
“Kita lihat para pemerhati lingkungan juga sudah bersuara untuk penolakan PP ini. Artinya ini jelas ancaman yang nyata terhadap lingkungan kita,” ujar Martin lewat keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Dia menjelaskan, ekspor diperbolehkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Namun, Martin mempertanyakan cara pengawasannya yang masih belum jelas. “Demi keselamatan lingkungan serta yang lainnya, kami minta (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023) dikaji ulang,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menekankan tentang dasar hukum pemanfaatan hasil sedimentasi, khususnya pasir laut, dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara.
Trenggono menjelaskan, selama ini, kebutuhan reklamasi dalam negeri besar. Sayangnya, pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau.
Dia menilai, pasir sedimentasi cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pemerintah menetapkan peraturan itu dengan tujuan untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri.
“Kalau ini didiamkan dan tidak diatur maka bisa jadi (pasir) pulau-pulau diambil, jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).
Jakarta – Sejumlah perwakilan organ relawan Jokowi Jawa Timur bergabung bersama dengan 140-an organ relawan Jokowi pusat dan daerah guna melaksanakan Deklarasi Nasional Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo. Acara berlangsung di Basket Hall GBK Senayan Jakarta, Sabtu (3/6/2023), dipenuhi ribuan relawan, tidak saja memenuhi tribun dan lapangan indoor, tapi juga meluber hingga di pelataran parkir hall.
Perwakilan organ yang berangkat diantarnya KAPT Korwil Jatim, KAA-ITS, FAJ (Forum Alumni Jatim), RBPR, Seknas Jokowi Jatim. Mereka juga membawakan aspirasi dari berbagai organ relawan yang pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin meresmikan Sekretariat Bersama Relawan Ganjar Jawa Timur, untuk memberikan dukungan penuh pada acara Deklarasi Nasional tersebut.
Budiono (KAA-ITS) menyatakan bahwa keberangkatan Relawan Jokowi Jatim ke Acara Deklarasi Nasional Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo, adalah memberikan support penuh sekaligus membantah klaim segelintir pihak yang menyatakan dukungan ke bakal capres selain Ganjar.
“Kami membawa aspirasi bahwa Relawan Jokowi Jatim sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo untuk melanjutkan keberhasilan Jokowi membawa kemajuan bangsa.” ujar Budiono.
Ermawan Wibisono (RBPR) membeberkan bahwa hampir sepuluh tahun Relawan Jokowi Jawa Timur bergerak dan mengawal Jokowi dari pencapresan 2014 hingga saat ini. Terbukti Jokowi berhasil memimpin dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang luar biasa.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan Jokowi ini dapat dilanjutkan oleh pemimpin yang handal, teruji serta merakyat, dan Ganjar Pranowo adalah pilihan yang tepat. Kemarin lebih dari 64 organ gabungan dari Relawan Jokowi dan Relawan Ganjar yang berkolaborasi dan bersinergi mendirikan sekretariat bersama di Jl. Tidar 130 Surabaya. Itulah bukti nyata bahwa kami Relawan Jokowi memberikan dukungan sepenuhnya pada Ganjar Pranowo sebagai Presiden pengganti Jokowi,” tegas Ermawan.
Sementara itu Karyono (Rumah Bersama Pelayan Rakyat) menjelaskan bahwa secara rasional para relawan Jokowi di Jawa Timur akan memilih Ganjar sebagai penerus Jokowi karena rekam jejak dan kedekatan dan kepedulian pada rakyat.
“Untuk itu Relawan Jokowi di Jatim bersama-sama dengan Relawan Ganjar akan melaksanakan Deklarasi dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai tindak lanjut pasca peresmian Sekretariat Bersama Relawan Ganjar Pranowo Jawa Timur 1 Juni 2023 kemarin. Untuk waktu dan tempatnya akan dipersiapkan dengan baik dan matang. Tunggu momentum yang tepat,” pungkas Karyono.
Deklarasi Nasional Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo yang diselenggarkan di Basket Hall GBK Senayan Jakarta dihadiri sekitar 7 ribu relawan dari 140-an organ relawan dari berbagai wilayah. Dalam deklarasi yang disampaikan oleh Bambang Joedhopramono (KAPT) selaku Ketua SC semua organ relawan bersepakat untuk:
1. Mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
2. Siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Dalam sambutan pasca pembacaan deklarasi,
Ganjar Pranowo sangat terharu dan mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan. “Hari ini dua kekuatan besar, antara partai politik dan relawan WAJIB BERSATU menggalang kekuatan untuk memenangkan kontestasi 2024 nanti, 1. Dengan cara yang elegan, 2. Kita tidak akan membawa isu SARA, 3. Kita yang berkomunikasi, mari kita membawa ADAB, agar Indonesia tidak terpecah, sosialnya tikita sangat bisa menghormati sebuah negara. Salam kami untuk teman-teman, untuk keluarga , mari kita mewujudkan kekuatan bersama ini agar tercapai tujuan yang kita inginkan ” pungkas Ganjar.
Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai gagasan Mendikbudristek RI tentang marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya, marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja.
“Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Huda kepada Parlementaria melalui rilis, Sabtu (3/6/2023).
Diketahui, gagasan market place guru ini diklaim oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang terjadi menahun. Marketplace guru merupakan database yang dapat membantu pihak sekolah untuk menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan pengajar di sekolah.
Menanggapi klaim tersebut, Huda menyatakan agar Kemendikbudristek mewakili pemerintah untuk berkomitmen menuntaskan rekruitmen 1 juta honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mulai dari, paparnya, proses rekruitmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.
“Saat ini proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, ia mengungkapkan sejumlah kendala lainnya dalam proses rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti, keenganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.
“Banyaknya kendala dalam rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” terang Huda.
Walaupun begitu, dirinya mengakui bahwa aplikasi marketplace guru ini punya manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya. Kendati demikian, ia mengingatkan marketplace guru ini hanya akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan.
“Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah,” tandas Politisi Fraksi PKB itu.
Martin Manurung: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif
Tegaskan Dukungan ke Ganjar, Relawan Jokowi Jatim Gabung ke Deklarasi Nasional
Komisi X: ‘Marketplace’ Guru Tak Selesaikan Akar Masalah Tenaga Pendidik Indonesia
Marak TKI Ilegal, Komisi IX Minta Pengawasan Visa bagi WNI Diperketat
Pompa Semangat Relawan, Ganjar Apresiasi Peresmian Sekber Relawan Ganjar Jatim
Sekber Relawan Ganjar Pranowo Jatim, Targetkan Kemenangan 70 persen
Angkatan 93 ITS Gelar Aksi Kemanusiaan Donor Darah
Pompa Semangat Relawan, Ganjar Apresiasi Peresmian Sekber Relawan Ganjar Jatim
Ratusan Organ Relawan Jokowi Gelar Deklarasi Nasional Dukung Ganjar Pranowo
