Maksimalkan Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN, Bangun UMKM Pariwisata Lewat Teknologi
Mataram – “Nusa Tenggara Barat diberkahi dengan keindahan alam nan elok yang berpotensi tinggi untuk meningkatkan manfaat ekonomis. Potensi besar ini perlu kita aktualisasikan menjadi program-program riil, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi ASEAN, sehingga memberikan multiplier effect yang positif dan nyata bagi masyarakat.” Hal tersebut ditekankan dengan lugas oleh Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Ekonomi pada rangkaian kegiatan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Bank Negara Indonesia, Politeknik Pariwisata Lombok serta Google Indonesia.
Dalam usaha mengimplementasi komitmen Indonesia di ASEAN dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas sekaligus daya saing UMKM, Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN telah melaksanakan program pelatihan kepada pemangku kebijakan, pelaku dan asosiasi UMKM, serta mahasiswa sebagai calon agent of change untuk isu nasional di Nusa Tenggara Barat. Kuliah umum serta pelatihan akan dilaksanakan dengan kerja sama dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah universitas, kalangan bisnis, maupun UMKM binaan terpilih dengan potensi tinggi. Diharapkan melalui program ini, sektor UMKM Indonesia, Nusa Tenggara Barat khususnya, dapat memperoleh pengetahuan, praktik bisnis, serta access of finance yang lebih tepat untuk menjadi bagian regional/global value chain (RGVC) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kegiatan ini menarik perhatian besar pemangku kebijakan Nusa Tenggara Barat khususnya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia UMKM Pariwisata. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D menyatakan bahwa sebagai world destination for Halal Tourism, para stakeholders Nusa Tenggara Barat tengah bahu membahu dalam menyiapkan konsep yang strategis untuk mengembangkan sektor pariwisatanya dengan branding Pulau Seribu Masjid. Kegiatan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ini dinilai sangat tepat karena membahas isu mengenai pemberdayaan manusia, pengembangan pariwisata, dan UMKM. Isu-isu yang selama ini menajdi perhatian utama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Konsep strategis pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di UMKM Pariwisata ini ini tentunya akan menjadi optimal dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta akses keuangan yang memudahkan pelaku UMKM pariwisata. Dalam hal ini Google Indonesia dan BNI secara bersinergi melakukan capacity building kepada akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kebijakan untuk dapat mengembangkan usaha dengan teknologi yang ramah guna.
Di ASEAN, secara statistik UMKM Indonesia memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dengan jumlah UMKM terbanyak. Dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja sekitar 50—97%; kontribusi terhadap PDB sekitar 30—60%, serta kontribusi terhadap ekspor sekitar 19—31% Indonesia kini secara aktif mengambil peran dalam regional value chain (RVC) Masyarakat Ekonomi ASEAN.
UMKM dan pariwisata merupakan sektor strategis lintas isu yang sangat unggul namun belum tergarap dengan baik. Pemanfaatan konsep pengembangan one program fits for all merupakan pendekatan yang kurang tepat. Dengan mengembangkan rencana dan strategi bisnis UMKM pariwisata serta sumber daya manusianya sesuai dengan kearifan lokal maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap bersinergi dengan keadaan sosial budaya masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Dengan tersusunnya platform yang komprehensif namun fleksibel, diharapkan sektor-sektor ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN.
Indonesia perlu menjadi leading country pengembangan manusia di UMKM Pariwisata di ASEAN
Indonesia kiranya perlu menjadi leading country dalam penciptaan model pengembangan sumber daya manusia UMKM di bidang Pariwisata yang memiliki dampak yang sifatnya dapat menyentuh langsung kepada kebutuhan rakyat. Kerja sama pada sektor UMKM di kawasan ASEAN memiliki nilai yang sangat besar dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja serta membuka lahan investasi. Namun dengan keberadaan MEA, masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang MEA sebagai ancaman bagi UMKM di Indonesia. Padahal dengan kompetensi yang baik, MEA adalah peluang besar bagi pariwisata, UMKM, dan investasi Indonesia menembus pasar yang lebih luas.
Melalui kegiatan Nusa Tenggara Barat kali ini, dapat ditarik hal penting yang perlu memperoleh perhatian bersama adalah bahwa tourism branding bukanlah tujuan melainkan proses. UMKM pariwisata perlu didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang baik sehingga rakyat NTB memperoleh manfaat yang besar atas potensi yang dimilikinya tidak hanya dari pasar domestik, namun juga merambah ke pasar ASEAN.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
